Berita Kelas Menengah Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menuturkan, pemberlakuan PPN 12 persen merupakan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang yang...

6
Foto
Subsidi KRL Berbasis NIK Bakal Bikin Kelas Menengah Kian Tertekan

5 Faktor Penyebab Kegagalan Timnas Indonesia di Fase Grup Piala AFF 2024, Penyerang Kurang Tajam
Taruna Akademi Angkatan Laut Raih 3 Medali Emas di Ajang NASPO & I2ASPO 2024
Telah dibaca 0 kali
Industri Game Indonesia Masuk Era Keemasan, Ini Buktinya
Telah dibaca 0 kali
Masih Relevankah Penyelenggaraan Kompetisi Bikini di Ajang Kontes Kecantikan untuk Pemberdayaan Perempuan?
Telah dibaca 0 kali
Benarkah Tidak Boleh Sholat saat Adzan Masih Berkumandang? Begini Penjelasan Ustadz Khalid Basalamah
Telah dibaca 0 kali
Rafael Struick Dapat Banyak Kritik Selama Dukung Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, STY Beri Pembelaan
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Iklim dan Minimnya Pekebun Muda Menekan Pasokan Pohon Natal
Telah dibaca 0 kali
Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2024, Erick Thohir Akan Evaluasi Kinerja Shin Tae-yong
Telah dibaca 0 kali
Pelajaran Berharga dari Kekalahan Timnas Indonesia Lawan Filipina, Disiplin dan Mentalitas Jadi Kunci
Telah dibaca 14 kali
Harga Kripto 22 Desember 2024: Bitcoin Cs Kembali Terkoreksi
Telah dibaca 14 kali
Koridor 1 Transjakarta Rute Blok M-Kota Terancam Dihapus, Ini Penyebabnya
Telah dibaca 7 kali
Media Vietnam Sebut Kartu Merah Muhammad Ferrari Jadi Faktor Kunci Perubahan Permainan Timnas Indonesia
Telah dibaca 7 kali
Shin Tae-yong Akui Kartu Merah Muhammad Ferrari Berperan Besar dalam Kekalahan Timnas Indonesia dari Filipina
Telah dibaca 14 kali
Pemberontak Myanmar Klaim Kuasai Markas Militer Utama di Barat
Telah dibaca 14 kali
Langkah PYFA Bawa Inovasi AI ke Bisnis Farmasi
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: ekon.go.id)

Suasana gedung perkantoran di Kawasan Jakarta, Jumat (3/5/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Para elemen buruh juga mengungkap sejumlah alasan terkait tuntutan kenaikan UMP 2025. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Ilustrasi Kartu Prakerja.

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pengendara motor mengisi bahan bakar di SPBU kawasan Jakarta, Senin (27/12/2021). Pemerintah berencana untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite dari peredaran secara bertahap dalam rangka peralihan penggunaan energi bersih. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Riko Amir dalam kegiatan Media Gathering di Anyer, Banten pada Kamis (26/9/2024). (Tasha/Liputan6.com)

Penumpang turun dari kereta Commuter Line di Stasiun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (26/9/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Penumpang turun dari kereta Commuter Line di Stasiun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (26/9/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025 akan semakin membebani kelas menengah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kebijakan tersebut diprediksi bakal semakin menekan kemampuan dan daya beli kelas menengah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Ilustrasi Bank Krom (Foto: Bank Krom)

Aktivitas pekerja saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bakal mendukung pemerintah pusat jika hendak mencabut satus pandemi Covid-19 menjadi endemi dan akan menyesuaikan program-program penunjang kebijakan tersebut. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Para buruh Indonesia saat berunjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu 17 Juli 2024. (BAY ISMOYO/AFP)

Antrean calon penumpang memasuki stasiun Sudirman saat jam pulang kantor di Jakarta, Senin (8/6/2020). Aktivitas perkantoran dimulai kembali pada pekan kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Aktivitas pekerja saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bakal mendukung pemerintah pusat jika hendak mencabut satus pandemi Covid-19 menjadi endemi dan akan menyesuaikan program-program penunjang kebijakan tersebut. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. (Foto: tangkapan layar/Tira Santia)

Pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) berorasi saat melakukan unjuk rasa di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Aktivitas pekerja saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Menurut Riza Patria, pencabutan status pandemi menjadi pandemi merupakan kewenangan pemerintah pusat. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

1
2
3
4