Berita kompensasi energi Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 329,9 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) ...

8
Foto
Pemerintah Anggarkan Subsidi dan Kompensasi Energi Sebesar Rp 329,9 Triliun di Tahun 2024

WhatsApp Punya Fitur Transkrip Pesan Suara, Buat Apa?
Mengenal Kain Dagang Melayu Lingga, Pelengkap Pakaian Tradisional Sarat Makna dan Penanda
Telah dibaca 0 kali
Tarif PPN 2025 Naik Jadi 12%, Indef Beri Catatan
Telah dibaca 0 kali
Waspada Loker Pendamping Lokal Desa, Kemendes PDT: Hoaks
Telah dibaca 0 kali
Manga My Hero Academia Tamat, Volume 42 Jilid Terakhir Punya Tambahan Cerita Setelah Ending Asli
Telah dibaca 0 kali
KPK Duga Uang yang Disita Saat OTT di Bengkulu Terkait Pilkada
Telah dibaca 0 kali
Punya Kemampuan Off-Road, Mobil Listrik Chery J6 Dijual Mulai Segini
Telah dibaca 0 kali
Distribusi Pupuk Berubah, Begini Pembalasan Masyarakat Adat Bonokeling
Telah dibaca 0 kali
Jadwal Liga Inggris 2024/2025 24-26 November: Ipswich Town vs Manchester United
Telah dibaca 0 kali
Momen Kocak Ketika Gus Dur Merasa Cukup Dapat Pahala Puasa Setengah Tahun, Diceritakan AS Hikam
Telah dibaca 0 kali
Mudharabah Adalah Akad Kerja Sama, Pahami Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah
Telah dibaca 0 kali
Intip Rekomendasi Saham SMRA Usai Umumkan Kinerja Kuartal III 2024
Telah dibaca 7 kali
Serangan Israel di Gaza 48 Jam Terakhir Bunuh 120 Orang
Telah dibaca 28 kali
Apa Itu Pendekatan Cross Sectional, Pahami Kelebihan dan Kekurangannya
Telah dibaca 14 kali
Pekerja Adalah Aset Utama Perusahaan, Pahami Hak dan Kewajiba Mereka
Telah dibaca 21 kali

Advertisement

Advertisement

Petugas melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Selasa (22/8/2023). Pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 329,9 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menggelontorkan Rp 329,9 triliun untuk subsidi energi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menurut Sri Mulyani, anggaran subsidi energi memang cukup besar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat tersebut beragenda keterangan pemerintah atas KEM PPKF RAPBN 2023 dan RKP Tahun 2023 serta Proyeksi Ekonomi Tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah elemen mahasiswa menggelar demo dengan membakar ban bekas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). Demo tersebut untuk menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membentangkan spanduk besar bertuliskan tuntutan saat menggelar aksi di depan Patung Kuda, Jakarta, Senin (29/8/2022). Mereka menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pengendara motor antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kelapa Dua, Jakarta , Kamis (14/4/2022). Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga Pertalite dan solar. Hal ini menjadi langkah pemerintah dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kertas bertuliskan "Pertalite Dalam Perjalanan (Habis)" terpampang di salah satu SPBU kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022). Kekosongan pertalite diduga disebabkan oleh migrasi pengguna pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya akibat disparitas harga yang cukup tinggi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)