Berita Korupsi e-KTP Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 4

Agus Martowardojo sendiri, saat diperiksa KPK mengakui pembahasan soal anggaran dan kontrak multi years.

Pemprov Jabar Pecahkan Rekor MURI Pemakaian Sarung Tenun Terbanyak di Indonesia
Bagaimana jika Terlanjur Terima Amplop dari Calon Bupati? Ini Solusi Tegas Buya Yahya
Telah dibaca 0 kali
Video Fans Project FM Kim Seon Ho Berujung Donasi Rp25 Juta untuk Anak-Anak di Rumah Singgah
Telah dibaca 0 kali
Industri Katup Lokal Keluhkan Inkonsistensi Penerapan Kebijakan Perdagangan Nasional
Telah dibaca 7 kali
165 Movie Quote Inspiratif untuk Memotivasi Diri, Pacu Semangat Hidup
Telah dibaca 7 kali
Dimeriahkan Ragam Kegiatan, Isuzu Indonesia Sukses Gelar Puncak Perayaan ke-50 Tahun
Telah dibaca 7 kali
Maruarar Sirait: Saudaraku Umat Kristiani, Jangan Ragu Dukung Ridwan Kamil
Telah dibaca 21 kali
Ini Cara Adukan Masalah Pilkada Serentak 2024 Lewat Aplikasi Sapawarga Jabar
Telah dibaca 21 kali
Tak Boleh Overclaim, Produk Kosmetik Harus Punya Dasar Ilmiah dan Uji Klinis yang Valid
Telah dibaca 7 kali
Ruben Amorim Beber 2 Kelemahan Manchester United di Era Erik ten Hag
Telah dibaca 7 kali
Junnosuke Taguchi Eks Member KAT-TUN Kejutkan Publik, Putuskan Jadi Pria Penghibur di Fukuoka
Telah dibaca 7 kali
Kementerian PU Pastikan Kesiapan Jalan Nasional hingga Tol saat Natal dan Tahun baru
Telah dibaca 77 kali
Apa Arti Bubu dalam Bahasa Gaul: Panggilan Sayang yang Viral di Media Sosial
Telah dibaca 84 kali
Wapres Filipina Perintahkan Pembunuhan Presiden Marcos Jr jika Dirinya Dibunuh
Telah dibaca 84 kali
Brando Susanto: Anak Abah dan Ahokers Bergabung Dukung Pram-Doel, Modal Dasar Indonesia Maju
Telah dibaca 70 kali

Advertisement

Advertisement

Juru bicara KPK Febri Diansyah saat di Malang, Jawa Timur (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/5/2019). Ganjar diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/5/2019). Ganjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/5/2019). Ganjar dipanggil dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPR. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi (batik cokelat) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka politikus Golkar Markus Nari. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi tersenyum usai diperiksa penyidik di gedung KPK, Jakarta, Selasa(8/1). Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri Dudy Jocom. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Markus Nari diperiksa untuk pelengkapan berkas terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari (kanan) dikawal petugas saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Markus Nari diperiksa untuk pelengkapan berkas terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari (kanan) dikawal petugas saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Markus Nari diperiksa untuk pelengkapan berkas terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Markus Nari saat jeda sidang lanjutan dugaan korupsi E-KTP dengan terdakwa Irvanto H Pambudi dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/9). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa kasus korupsi E-KTP Made Oka Masagung (kanan) dan Irvanto Hendra Pambudi menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (5/12). Irvanto dan Made Oka divonis dengan hukuman 10 tahun penjara. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Terdakwa kasus korupsi E-KTP Made Oka Masagung (kanan) dan Irvanto Hendra Pambudi menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (5/12). Irvanto dan Made Oka divonis dengan hukuman 10 tahun penjara. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Terdakwa kasus korupsi E-KTP Made Oka Masagung (kanan) dan Irvanto Hendra Pambudi menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (5/12). Irvanto dan Made Oka divonis dengan hukuman 10 tahun penjara. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan OTT Bekasi, di Jakarta, Senin (15/10). KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait perizinan proyek Meikarta. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi (kiri) dan Made Oka Masagung saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/11). Sidang mendengar nota pembelaan para terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi (kiri) dan Made Oka Masagung bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/11). Sidang mendengar nota pembelaan para terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Made Oka Masagung (tengah)jelang menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/11). Sidang mendengar nota pembelaan para terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa kasus korupsi E-KTP Irvanto Hendra Pambudi Cahyo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (23/10). Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Terdakwa dugaan korupsi E-KTP, Made Oka Masagung (kiri) dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (6/11). Keduanya dituntut 12 tahun penjara oleh JPU KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa korupsi E-KTP, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagungsaat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (6/11). Keduanya dituntut 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa dugaan korupsi E-KTP, Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (6/11). Keduanya dituntut 12 tahun penjara oleh JPU KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terpidana suap proyek e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/3). Andi tampil modis mengenakan kemeja putih, jam tangan, dan ikat pinggang berlogo huruf 'H'. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Suasana sidang kasus korupsi E-KTP Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (23/10). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Terpidana korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong saat menjadi saksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan E-KTP dengan terdakwa Anang S Sudihardjo di Pengadlian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/4). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widyasari bersiap menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/7). Rita dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Andi Agustinus alias Andi Narogong (ketiga kiri) menjawab pertanyaan saat bersaksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi E-KTP dengan terdakwa Irvanto H Pambudi dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (25/9). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Markus Nari (kedua kiri) saat menjadi saksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi E-KTP dengan terdakwa Irvanto H Pambudi dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (25/9). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Andi Agustinus alias Andi Narogong (ketiga kiri) saat bersaksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi E-KTP dengan terdakwa Irvanto H Pambudi dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/9). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9). Ketua Fraksi Golkar di DPR itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap PLTU Riau-1. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Hadir sebagai saksi di sidang kasus korupsi KTP elektronik, terpidana Setya Novanto beberkan nama anggota DPR penerima suap.

Terpidana kasus korupsi mega proyek KTP elektronik, Setya Novanto (kanan) saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/8). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Setya Novanto akan bayar uang pengganti senilai 7,3 juta dolar Amerika dengan cara menyicil.

1
2
3
4
5
6
7
8
9