Berita KPPOD Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman mendukung putusan MK yang memberi ruang agar Pilkada tak hanya dikuasai oleh satu koalisi.

Perkuat Layanan Purna Jual, MPMRent Bermitra dengan Otoklix
Amazon Minta Karyawan Kembali Bekerja 5 Kali Seminggu dari Kantor
Telah dibaca 0 kali
Bhutan Jadi Negara Pemilik Cadangan Kripto Bitcoin Terbesar ke-4 di Dunia
Telah dibaca 0 kali
Masih Alami, Berikut Deretan Destinasi Wisata di Kabupaten Limapuluh Kota
Telah dibaca 0 kali
Perbesar Pusat Logistik, Metrodata Electronics Siapkan Kocek Ratusan Miliar
Telah dibaca 0 kali
18 September 1987: Ratusan Orang di Brasil Keracunan Massal Akibat Radiasi Cesium-137
Telah dibaca 0 kali
3 Resep Praktis Chicken Karaage Frozen, Lezat dan Bisa untuk Stok Makanan
Telah dibaca 0 kali
Indonesia Pusaka Lirik, Makna, Sosok Pencipta Lagu, dan Sejarah di Baliknya
Telah dibaca 0 kali
Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Lagi, Semburkan Abu Vulkanik 1.200 Meter, Warga Diimbau Patuhi Radius Bahaya
Telah dibaca 0 kali
Hasil Liga Champions: Real Madrid Kerja Keras Kalahkan Stuttgart, Liverpool Permalukan AC Milan
Telah dibaca 0 kali
Polemik Iuran Pensiun Tambahan, Presiden KSPSI: Jokowi akan Buat Buruh Bahagia di Akhir Jabatannya
Telah dibaca 0 kali
Lomba Bertutur Momentum Angkat Budaya Daerah Lewat Cerita
Telah dibaca 0 kali
Bertemu Jokowi di Istana, Andi Gani Yakin Tak Ada Keppres Penggantian Ketum Kadin
Telah dibaca 0 kali
Bolehkah Mengambil Amalan yang Bersumber dari Internet atau Medsos? Buya Yahya Menjawab
Telah dibaca 0 kali
5 Pusat Kerajinan Tangan di Yogyakarta
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Permukiman kumuh diantara gedung pencakar langit di kawasan Petamburan, Jakarta, (11/7). Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namum masih banyak ketimpangan yang terjadi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (kiri) memaparkan empat pilar omnibus law, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Dirjen Pajak Suryo Utomo juga mengatakan upaya memperkuat perekonomian menjadi salah satu alasan utama pemerintah melakukan terobosan kebijakan dalam bentuk omnibus law. (Liputan6.com/Angga Yuniar)