Berita Melchias Markus Mekeng Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menyebut wajar bila pejabat memperoleh uang haram dalam jumlah keci...

00:52
News
VIDEO: Anggota DPR Melchias Mekeng Sebut Pejabat Boleh Terima Uang Haram

Simak, Daftar Lengkap Tanggal Merah dan Cuti Bersama Tahun 2025
Ciri Mimisan yang Berbahaya: Kenali Tanda dan Penanganannya
Telah dibaca 0 kali
Cetak Gol Pertama di Serie A, Jay Idzes Diduga Diprediksi Akan Berlabuh ke Tiga Klub Besar Italia Ini
Telah dibaca 0 kali
Tujuan Makalah Contoh: Panduan Lengkap Penulisan Karya Ilmiah
Telah dibaca 0 kali
Cara Mudah Merebus Pisang Kepok agar Warnanya Tetap Cantik dan Lezat
Telah dibaca 0 kali
Mengenal Ciri-Ciri Ras Mongoloid, Ini Karakteristik Fisik dan Penyebarannya
Telah dibaca 0 kali
Meski Kalah dari Vietnam, Performa Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Meningkat
Telah dibaca 0 kali
Ciri-Ciri Bronkitis Kumat, Kenali Gejala dan Penanganannya
Telah dibaca 0 kali
LPS Siapkan Pembayaran Nasabah BPR Kencana
Telah dibaca 0 kali
Top 3 Tekno: Apple Setop Penjualan 2 Model iPhone hingga Rumor iPad Lipat
Telah dibaca 0 kali
Ciri-Ciri Berita yang Perlu Diketahui, Pahami Karakteristik dan Unsurnya
Telah dibaca 0 kali
Cara Mengetahui Pria yang Benar Peduli, Ini Tanda yang Harus Ada Dalam Hubunganmu
Telah dibaca 0 kali
2 Calon pemain Naturalisasi Ini Diduga Tak Sempat Bela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025, Ini Kata Erick Thohir
Telah dibaca 0 kali
Apa itu Konjungsi: Pengertian, Jenis, dan Contoh Penggunaannya
Telah dibaca 0 kali
Prabowo Bertolak ke Kairo, Hadiri KTT D-8 dan Bertemu Presiden Mesir
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Anggota DPR Melchias Mekeng Sebut Pejabat Boleh Terima Uang Haram

Politikus Partai Golkar Melchias Mekeng (kiri) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Istimewa)

Mantan Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng menunggu panggilan saat akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Mekeng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ketua Penyelenggara Munas Partai Golkar Melchias Markus Mekeng (kanan) bersama jajaran panitia memberi keterangan saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (29/11/2019). Semua ketua umum partai politik akan diundang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mantan Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng menunggu panggilan saat akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Mekeng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng menunggu panggilan saat akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Mekeng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Terpidana kasus e-KTP, Setya Novanto, saat tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung. (Liputan6.com/Aditya Prakasa)

Politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9). Ketua Fraksi Golkar di DPR itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap PLTU Riau-1. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)

Anggota DPR, Melchias Marcus Mekeng (kedua kiri) meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/8). Usai diperiksa sebagai saksi TPK pengadaan paket penerapan KTP elektronik, Melchias Marcus Mekeng tidak berkomentar apapun. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota DPR, Melchias Marcus Mekeng (tengah) meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/8). Usai diperiksa sebagai saksi TPK pengadaan paket penerapan KTP elektronik, Melchias Marcus Mekeng tidak memberi komentar apapun. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Komisi XI DPR RI melakukan serangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah bagus hampir menyamai pertumbuhan ekonomi tingkat nasional yaitu sebesar 5,18%.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3). Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Sidang perdana kasus e-KTP. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)