Berita Menkum dan HAM Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Tidak adil kalau ternyata napi koruptor diperlakukan sama dengan napi pidana umum yang telah sesak kapasitas selnya.

00:35
News
VIDEO: Yasonna Laoly Diperiksa KPK Terkait Kasus E-KTP

01:55
VIDEO: Kebakaran Padam, Jalur Pendakian Gunung Rinjani Kembali Dibuka
Hasil Kumamoto Masters 2024: Runner Up, Gregoria Mariska Tunjung Senang Tapi Tidak Puas
Telah dibaca 0 kali
Cara Hidup Tenang dan Bahagia dengan Sikap Rendah Hati
Telah dibaca 0 kali
Dharma Pongrekun: Kita Bisa Manfaatkan Banjir untuk Kebaikan Warga Jakarta
Telah dibaca 0 kali
Kemkomdigi Bangun Pusat Informasi dan Pulihkan Jaringan Pascaerupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
Telah dibaca 0 kali
Cawagub Kun Wardana Sebut Sampah Bisa Jadi Penghasilan Bagi Warga Jakarta
Telah dibaca 0 kali
Debat Ketiga Pilkada Jakarta 2024: Tiga Cagub-Cawagub Beradu Gagasan Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim
Telah dibaca 0 kali
Aktivis Okky Madasari Ajak Kaum Wanita Melek Politik di Momentum Pilkada 2024
Telah dibaca 0 kali
Kisi-Kisi Soal SKB CPNS Kemenkeu 2024
Telah dibaca 0 kali
Dinda Anwar, Selebgram Medan yang Kini Terjun ke Dunia Boxing Influencer
Telah dibaca 0 kali
6 Potret Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo Bantu Warga Suriah, Sorot Rasa Aman yang Langka
Telah dibaca 0 kali
Rano Karno: Retribusi Sampah Tak Perlu Diterapkan Jika Pengelolaannya Sudah Baik
Telah dibaca 0 kali
Dharma Pongrekun Kenalkan Lagi Konsep Pipi Monyet, Sebut Banjir Bukan Musibah
Telah dibaca 0 kali
Mengenali 5 Tanda Kecerdasan Tinggi pada Balita
Telah dibaca 0 kali
Ridwan Kamil: Pembangunan Giant Sea Wall Langkah Penting di Jakarta, Kunci Utamanya Dialog
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Capim KPK Nurul Ghufron menyampaikan pendapatnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Ghufron beralasan SP3 sewajarnya diterapkan KPK karena kemungkinan adanya kesalahan dalam penyidikan. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menkumham Yasonna Laoly memberikan sambutan saat melakukan MoU dengan BNPT di gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (31/5). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa KPK atas dugaan keterlibatan kasus e-KTP

Menteri Hukum dan Ham Yassona Laoly menemui santri di Lapas Lowokwaru Malang, Jawa Timur (Zainul Arifin/Liputan6.com)

Masyarakat mendapatkan pelayanan secara mudah, lancar dan tidak berbelit-belit.

Gayus Tambunan (AFP PHOTO/ROMEO GACAD)

Menkumham Yasonna Laoly (tengah) secara simbolis memberikan remisi kepada empat orang narapidana di kantor Kemenkumham, Senin (17/8/2015). Sebanyak 1.938 orang narapidana korupsi mendapatkan remisi pada HUT RI ke-70. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Menkumham Yasonna Laoly (kiri) saat menjadi inspektur upacara HUT RI ke-70 tahun di kantor Kemenkumham, Senin (17/8/2015). Sebanyak 1.938 orang narapidana korupsi mendapatkan remisi pada HUT RI ke-70. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Menkumham Yasonna Laoly (tengah) saat secara simbolis memberikan remisi kepada empat orang narapidana di kantor Kemenkumham, Senin (17/8/2015). Sebanyak 1.938 orang narapidana korupsi mendapatkan remisi pada HUT RI ke-70. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/01/2105). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Rapat tersebut mengagendakan penjelasan Menkumham soal rencana strategis dan target Kemenkum HAM yang berfokus pada penyelesaian permasalahan over kapasitas narapidana dan masalah lainnya, Jakarta, Rabu (21/01/2105). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat memaparkan rencana strategis Kemenkum HAM pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2015). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Menkumham sebelumnya Amir Syamsuddin dan Menkumham baru Yasonna Laoly saling berbalas pantun.