Berita Menkum dan HAM Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Tidak adil kalau ternyata napi koruptor diperlakukan sama dengan napi pidana umum yang telah sesak kapasitas selnya.

00:35
News
VIDEO: Yasonna Laoly Diperiksa KPK Terkait Kasus E-KTP

Cuaca Besok Jumat 20 Desember 2024: Hujan Diprediksi Guyur Jakarta di Pagi Hari
Jaecoo Siap Masuk Pasar Indonesia Lewat IIMS 2025, Ini Model yang Bakal Rilis
Telah dibaca 0 kali
Ciri-Ciri Mata Ikan di Kaki: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasinya
Telah dibaca 0 kali
Ciri-Ciri Diabetes di Usia Muda: Kenali Tanda Awal dan Cara Pencegahannya
Telah dibaca 0 kali
Potret Anak Ketiga Shandy Purnamasari dan Gilang Widya yang Baru Lahir, Banjir Doa dan Kekaguman
Telah dibaca 0 kali
Ciri Ciri Uang Palsu: Panduan Lengkap Mengenali dan Melaporkannya
Telah dibaca 0 kali
Fungsi RNA: Peran Penting dalam Proses Biologis Sel
Telah dibaca 0 kali
Pasar Saham Asia-Pasifik Melemah: Dampak Resesi Selandia Baru
Telah dibaca 0 kali
Ciri-Ciri Diare pada Bayi: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasinya
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Amerika Isyaratkan Dukungan Bersyarat untuk Pemerintahan Suriah Mendatang
Telah dibaca 0 kali
Ciri Ciri GERD Kambuh: Kenali Gejala, Komplikasi, dan Cara Mengatasinya
Telah dibaca 0 kali
Mengenal Fixed Sign, Zodiak yang Punya Kekuatan yang Tak Tergoyahkan
Telah dibaca 0 kali
Raih Penghargaan KIP, Nasaruddin Umar Janji Kemenag Makin Transparan ke Publik
Telah dibaca 0 kali
Cara Mendapat Pengalaman Menarik dan Berkesan di Desa Wisata, Salah Satunya Jangan Jadi Introvert
Telah dibaca 0 kali
Jadwal Diskon Tarif Tol Trans Jawa saat Nataru, Cek di Sini
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Capim KPK Nurul Ghufron menyampaikan pendapatnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Ghufron beralasan SP3 sewajarnya diterapkan KPK karena kemungkinan adanya kesalahan dalam penyidikan. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menkumham Yasonna Laoly memberikan sambutan saat melakukan MoU dengan BNPT di gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (31/5). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa KPK atas dugaan keterlibatan kasus e-KTP

Menteri Hukum dan Ham Yassona Laoly menemui santri di Lapas Lowokwaru Malang, Jawa Timur (Zainul Arifin/Liputan6.com)

Masyarakat mendapatkan pelayanan secara mudah, lancar dan tidak berbelit-belit.

Gayus Tambunan (AFP PHOTO/ROMEO GACAD)

Menkumham Yasonna Laoly (tengah) secara simbolis memberikan remisi kepada empat orang narapidana di kantor Kemenkumham, Senin (17/8/2015). Sebanyak 1.938 orang narapidana korupsi mendapatkan remisi pada HUT RI ke-70. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Menkumham Yasonna Laoly (kiri) saat menjadi inspektur upacara HUT RI ke-70 tahun di kantor Kemenkumham, Senin (17/8/2015). Sebanyak 1.938 orang narapidana korupsi mendapatkan remisi pada HUT RI ke-70. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Menkumham Yasonna Laoly (tengah) saat secara simbolis memberikan remisi kepada empat orang narapidana di kantor Kemenkumham, Senin (17/8/2015). Sebanyak 1.938 orang narapidana korupsi mendapatkan remisi pada HUT RI ke-70. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/01/2105). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Rapat tersebut mengagendakan penjelasan Menkumham soal rencana strategis dan target Kemenkum HAM yang berfokus pada penyelesaian permasalahan over kapasitas narapidana dan masalah lainnya, Jakarta, Rabu (21/01/2105). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat memaparkan rencana strategis Kemenkum HAM pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2015). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Menkumham sebelumnya Amir Syamsuddin dan Menkumham baru Yasonna Laoly saling berbalas pantun.