Berita miras Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 13

Artikel mengenai pengusaha tak boleh bayar gaji di bawah upah minimum menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca.

Ramadan Ceria Bersama Mentari TV, Ada Cipung Hingga Abang L Bikin Ibadah Puasa Makin Semangat
Petrokimia Gresik Bidik Realisasi Program Makmur di Lahan 190 Ribu Ha
Telah dibaca 0 kali
Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen, Pengamat: Untuk Jamin Loyalitas KIM Plus
Telah dibaca 0 kali
Ilmuwan Austria Bagikan Cara Jitu Agar Anjing Peliharaan Patuh ke Pemilik
Telah dibaca 0 kali
Wamendagri: Presiden, Menteri, hingga Mantan Presiden Jadi Pembicara di Retret Kepala Daerah
Telah dibaca 0 kali
Pasar Duopoli Adalah Struktur Pasar dengan Dua Produsen Dominan
Telah dibaca 0 kali
Heboh PHK Massal PNS di AS, Ada Campur Tangan Elon Musk
Telah dibaca 0 kali
5 Pemain Top yang Ternyata Pernah Bermain di Bayer Leverkusen
Telah dibaca 0 kali
Nikita Mirzani Komentari Vadel Badjideh Tersangka: BAP Lolly Jujur Banget, Sebagai Ibu Aku Sakit Hati
Telah dibaca 0 kali
Hasil PLN Mobile Proliga 2025: Jakarta Electric PLN Selangkah Lagi ke Final Four
Telah dibaca 0 kali
Hasil BRI Liga 1 PSIS Semarang vs PSM Makassar: Imbang 1-1, Mahesa Jenar dan Juku Eja Belum Keluar dari Tren Buruk
Telah dibaca 0 kali
3 Pernyataan Jokowi dalam Sambutan di HUT ke-17 Gerindra, Sempat Guyon ke Prabowo
Telah dibaca 0 kali
Media Agregator Berbasis AI, Solusi Cerdas untuk Media Buying dan Exposure
Telah dibaca 0 kali
Anjing Peliharaan di China Mati Tertabrak Mobil, Lalu Dimakan Pekerja Konstruksi Jalan Raya
Telah dibaca 0 kali
Kim Sae Ron Meninggal Dunia di Usia 24 Tahun, Jenazahnya Ditemukan di Rumah
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi Upah Buruh (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Hidayat Nur Wahid didampingi Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (kiri) memberikan keterangan pers terkait penandatanganan petisi usulan dibentuk Pantia Khusus (Pansus) Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/1/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sekelompok remaja tertangkap basah sedang pesta miras di tempat terbuka pada siang bolong, di Purbalingga. (Foto: Liputan6.com/Rudal Afgani Dirgantara)

Banner Infografis Hoaks di Tahun Politik Kian Marak. (Liputan6.com/Abdillah)

Deretan botol minuman keras atau miras yang dipajang di salah satu kafe kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). Aturan yang yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 terkait memperbolehkan masyarakat untuk berinvestasi di produk miras dicabut. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Doa Bersama Dan Festival Seni Budaya Satukan Doa Menuju Kemenangan (Nurwahyunan/Fimela.com)

Deretan botol minuman keras atau miras yang dipajang di salah satu kafe kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). Aturan yang yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 terkait memperbolehkan masyarakat untuk berinvestasi di produk miras dicabut. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Deretan botol minuman keras atau miras yang dipajang di salah satu kafe kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). Aturan yang yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 terkait memperbolehkan masyarakat untuk berinvestasi di produk miras dicabut. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pekerja menyiapkan minuman keras atau miras di mesin pendingin di salah satu kafe kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). Aturan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 terkait memperbolehkan masyarakat untuk berinvestasi di produk miras dicabut. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Deretan botol minuman keras atau miras yang dipajang di salah satu kafe kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). Aturan yang yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 terkait memperbolehkan masyarakat untuk berinvestasi di produk miras dicabut. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pekerja mengambil botol minuman keras atau miras dari wadah penyimpanan di kafe kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). Aturan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 terkait memperbolehkan masyarakat untuk berinvestasi di produk miras dicabut. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Tumpukan kardus berisi minuman keras atau miras tersimpan di sebuah tempat di kafe kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). Aturan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 terkait memperbolehkan masyarakat untuk berinvestasi di produk miras dicabut. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Petugas Bea dan Cukai memperlihatkan botol minuman keras saat pemusnahan di Kantor Direktorat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Dirjen Bea Cukai memusnahkan 2.777.114 batang rokok dan 14.719 botol minuman keras ilegal berbagai merek senilai Rp 6.462.090.500. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustrasi Foto Minuman Keras Vodka (iStockphoto)

Pengunjung melintas di papan elektronik yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta, Rabu (15/4/2020). Pergerakan IHSG berakhir turun tajam 1,71% atau 80,59 poin ke level 4.625,9 pada perdagangan hari ini. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin bersiap memperkenalkan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). 12 Wakil Menteri datang dari berbagai macam latar belakang dengan harapan dapat membantu kerja para menteri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menengok Pembuatan Ciu Bekonang Sukoharjo, Minuman Beralkohol Legendaris yang Terancam Tutup. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan paparan saat diskusi panel V Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Rabu (13/11/2019). Panel V itu membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi bersiap memusnahkan minuman keras dengan buldoser di Kantor Direktorat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5.524.632.922 yang seluruhnya merupakan hasil penindakan periode tahun 2017-2019. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

vertical jokowi

7
8
9
10
11
12
13
14
15