Berita MK Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengajukan uji materi Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ten...

01:00
Hot
VIDEO: Enam Hal yang Harus Diperhatikan Jika Terjebak dalam Kerusuhan Massa
00:56
Hot
VIDEO: Viral Demonstran di Jogja Beri Jalan Bagi Ambulans Saat Aksi Menolak RUU Pilkada 2024

Tips Menurunkan Berat Badan: Panduan Lengkap untuk Tubuh Ideal
Apple Mau Tanam Duit Rp 1,58 Triliun ke Indonesia, Besar Mana Dibanding ke Vietnam dan India?
Telah dibaca 0 kali
PNBP Adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kenali Jenis dan Tarifnya
Telah dibaca 0 kali
Kisah Inspiratif Mbah Melan, Guru 79 Tahun yang Kasih Kelas Virtual Gratis di TikTok
Telah dibaca 0 kali
Tips Gaya Hidup Sehat: Panduan Lengkap Menuju Kesejahteraan Optimal
Telah dibaca 0 kali
Memahami SpO2 Adalah: Panduan Lengkap Pengukuran Saturasi Oksigen
Telah dibaca 0 kali
Diborong Sugiman, Saham BOAT Lanjut Ngacir
Telah dibaca 0 kali
Banyak Karakter Kartun Punya 4 Jari, Ini Alasannya
Telah dibaca 0 kali
Anies Ajak Anak Abah Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 2024
Telah dibaca 0 kali
Tips Usaha Rumahan: 33 Ide Bisnis Menguntungkan untuk Ibu Rumah Tangga
Telah dibaca 0 kali
Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Bakal Panggil Anggota DPR Anwar Sadad Sebagai Tersangka
Telah dibaca 0 kali
Ridwan Kamil: Ibu-ibu Jakarta Ingin Hidup Lebih Murah, Lebih Mudah
Telah dibaca 0 kali
Buat yang Penasaran, Ini Spesifikasi Lengkap All New Hyundai Tucson
Telah dibaca 0 kali
Serangan Siber Makin Canggih, Akamai: Industri Keuangan Perlu Keamanan Berbasis AI
Telah dibaca 0 kali
Doa Setelah Sholat Wudhu dan Artinya, Simak Pula Keutamaannya
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2024). (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)

Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tumpah ruah memadati Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Dua konfederasi buruh tebesar di Tanah Air yaitu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan Pemerintah untuk patuh menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, perjuangan panjang buruh selama 4 tahun baik di jalanan maupun secara konstitusi janganlah kembali diabaikan. (Istimewa)

Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Polisi bersenjata lengkap melakukan pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (7/11/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Banner Infografis MK Kabulkan Sebagian Gugatan Terkait UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Abdillah)

Ratusan karangan bunga dari serikat buruh memenuhi Gedung Mabes Polri dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Sejak pagi ratusan karangan bunga berdatangan ke Mabes Polri dari berbagai serikat buruh dari seluruh Indonesia.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).

Mereka juga mendesak pemerintah mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. (BAY ISMOYO/AFP)

Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Tsania Marwa nyatakan perang telah usai setelah MK kabulkan pasal 330 KUHP untuk pidanakan orang tua bukan pemegang hak asuh yang merebut paksa anak. (Foto: Dok. Instagram @tsaniamarwa54)

Tsania Marwa lega setelah MK kabulkan gugatan pasal 330 KUHP untuk menjerat orang tua bukan pemegang hak asuh inkrah yang mengambil paksa anak. (Foto: Dok. Instagram @tsaniamarwa54)

Presiden Jokowi menyampaikan pidato di acara Rapim TNI-Polri yang digelar di IKN, Kalimantan Timur. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Zainal Arifin Hoesein mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) boleh tidak mengonsultasikan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 kepada DPR. (Ist)

Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Fransiskus Taslim (tengah) dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (30/8/24) (Istimewa)

Arteria Dahlan (Dok. Liputan6.com)

Massa aksi unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Pilkada berhasil menggeruduk halaman Gedung MK, Jakarta Pusat. (Nanda Perdana Putra).

1
2
3
4
5
6
7
8
9