Berita Muhammad Yunus Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Bangladesh memasuki babak baru sejarahnya sejak rezim Hasina runtuh.

Tak Ada Bahaya BPA, Pemerintah dan Pakar Pastikan Air dari Galon Polikarbonat Aman Dikonsumsi
Panduan Lengkap Promo Tokopedia 2024, Simak Tips & Trik Berhemat Maksimal
Telah dibaca 0 kali
Harga Mentereng Kristensen, Pemain Filipina yang Pupuskan Asa Indonesia di Piala AFF 2024
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Kaleidoskop Olahraga, dari Piala Asia Hingga Olimpiade Paris 2024
Telah dibaca 0 kali
Apple Rilis AirPods 4 dan AirPods Max USB-C di Indonesia, Cek Harga Resminya
Telah dibaca 0 kali
Libur Natal dan Tahun Baru Segera Tiba, 4 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Difungsionalkan
Telah dibaca 0 kali
Dari Tak Ada Sekolah hingga Mommy Shaming, Perjalanan Menjadi Ibu di Zaman Sekarang
Telah dibaca 0 kali
Utusan Iblis Gelar Gala Premiere Film Horor Psikologis Terbaru Produksi DLK Pictures
Telah dibaca 0 kali
Pria Lansia Tewas Usai Pijat Refleksi di Kramat Jati, Diduga karena Sakit
Telah dibaca 0 kali
Dinas PUPR Depok Bangun 3 Embung untuk Pengendali Banjir
Telah dibaca 0 kali
Hoaks Promo Judi Online yang Mencatut Tokoh Terkenal, Berikut Daftarnya
Telah dibaca 0 kali
7 Momen Gala Sky Ziarah ke Makam Orang Tua di Hari Ulang Tahun Vanessa Angel
Telah dibaca 0 kali
Prediksi Liga Inggris Tottenham vs Liverpool: Hindari Terulangnya Catatan Buruk 2013
Telah dibaca 0 kali
Belum Dapat Keturunan? Buya Yahya Bagikan Amalan Pembuka Pintu Rezeki yang Bisa Datang dari Tak Terduga
Telah dibaca 0 kali
Polri Pastikan Arus Mudik Nataru Aman dan Terkendali, Berlakukan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Peraih hadiah Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus (kiri) sesaat sebelum diambil sumpahnya untuk memimpin pemerintahan sementara Bangladesh sebagai penasihat utama, pada hari Kamis (8/8/2024) malam. (MUNIR UZ ZAMAN/AFP)

Ilustrasi bendera Jepang (pixabay)

Peraih hadiah Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus (kiri) sesaat sebelum diambil sumpahnya untuk memimpin pemerintahan sementara Bangladesh sebagai penasihat utama, pada hari Kamis (8/8/2024) malam. (MUNIR UZ ZAMAN/AFP)

Peraih hadiah Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus (kiri) sesaat sebelum diambil sumpahnya untuk memimpin pemerintahan sementara Bangladesh sebagai penasihat utama, pada hari Kamis (8/8/2024) malam. (MUNIR UZ ZAMAN/AFP)

Muhammad Yunus diangkat menjadi kepala pemerintahan sementara Bangladesh menyusul aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan yang mengakhiri kekuasaan Sheikh Hasina selama 15 tahun. (MUNIR UZ ZAMAN/AFP)

Tugas utama Muhammad Yunus yang pertama adalah memulihkan situasi dan kondisi keamanan di Bangladesh. (MUNIR UZ ZAMAN/AFP)

Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin mengambil sumpah jabatan Muhammad Yunus sebagai kepala pemerintahan sementara, di Dhaka, Kamis (8/8/2024). (Dok. AP/Rajib Dhar)

Yunus dipilih sebagai pemimpin pemerintah sementara atas dukungan dari para pemimpin kelompok mahasiswa yang menggelar aksi protes. (AP Photo/Michel Euler, File)

Bangladesh menunjuk Muhammad Yunus, seorang peraih Nobel ekonomi, untuk memerintah Bangladesh sementara usai Sheikh Hasina mundur dari posisinya sebagai perdana menteri. (Andreas SOLARO / AFP)

Sekretaris pers Presiden Mohammed Shahabuddin, Joynal Abedin mengumumkan Muhammad Yunus dipilih sebagai pemimpin sementara pengganti Hasina pada Rabu (7/8/2024) pagi. (REHMAN ASAD / AFP)

Kesepakatan itu diambil sehari setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dan kabur ke India, menyusul protes yang dipimpin mahasiswa selama berminggu-minggu berubah menjadi kerusuhan yang mematikan. (AP Photo/Mahmud Hossain Opu, File)

Muhammad Yunus adalah seorang bankir Bangladesh yang mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin. Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank, yang mengantarnya menerima Nobel Perdamaian pada tahun 2006. (AP Photo/Michel Euler)

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (AP PHOTO)

Ahok tantang parpol pecat kadernya yang jadi kepala daerah melalui pilkada langsung dan tidak setuju RUU PIlkada (Liputan6.com/ Faisal R Syam)