Berita nilai inklusi Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Nasaruddin menilai, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, bagaimanapun juga ke...

Doa Nabi Agar Tidak Pikun di Usia Tua, Amalkan Setiap Selesai Sholat
Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, Pengawasan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni Diperketat
Telah dibaca 7 kali
Disindir Ridwan Kamil Sebagai Proyek Gagal, Ini Keistimewaan LRT Palembang yang Diminati Warga Sumsel
Telah dibaca 14 kali
Bukan Pohon, Paus Jadi Jawaban untuk Atasi Perubahan Iklim
Telah dibaca 21 kali
Tim Siber Polda Jatim Ringkus Sindikat Judi Online Beromzet Ratusan Miliar
Telah dibaca 49 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Jumat 13 Desember 2024
Telah dibaca 42 kali
Inilah 4 Fakta Unik dari Tubuh Manusia
Telah dibaca 56 kali
RK-Suswono Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta, Golkar: Ini Realitas Politik
Telah dibaca 63 kali
Kisah Karomah Mbah Mangli, Ceramahnya Bisa Terdengar hingga Jauh meski Tak Gunakan Pengeras Suara
Telah dibaca 70 kali
Antrean Pendaftaran IMEI di Pelabuhan Batam Centre Berpotensi Hambat Arus Mudik Nataru 2024
Telah dibaca 77 kali
Dulu Berjaya, Ini 4 Usaha yang Sekarang Nyaris Musnah Bahkan Sudah Punah
Telah dibaca 70 kali
Siapa Pemilik Puncak Gunung Fuji?
Telah dibaca 91 kali
Apakah Tahu dan Tempe Aman untuk Penderita Asam Urat? Ini Jawabannya
Telah dibaca 70 kali
Tips Cerdas Memilih Makanan yang Dapat Mendukung Perkembangan Otak Anak
Telah dibaca 77 kali
Tips Meningkatkan Kecerdasan Anak dengan Langkah-langkah Sederhana
Telah dibaca 56 kali

Advertisement

Advertisement

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. (Foto: dokumentasi Kemenag)

Paralympic Training Center, Upaya Pemerintah Bangun Nilai Inklusi di Dunia Olahraga. Foto: Kemenpora.

Sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas DKI Jakarta menggelar aksi di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (2/9/2022). Mereka juga mendesak pengembalian pasal-pasal esensial yang menjadi aspirasi penyandang disabilitas atau menambahkan pasal delegasi pembentukan Peraturan Gubernur untuk mengatur pembentukan DDJ, KPDJ, Konsesi, Kuota penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas 3 persen dan kuota 5 persen pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)