Berita No Work No Pay Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Pengusaha mengusulkan sistem kerja no work no pay untuk menghindari aksi PHK untuk menyelamatkan keuangan perusahaan.

Model Baju Wanita Batik Kombinasi Polos dan Tips Memilihnya yang Tepat
Libur Akhir Tahun, Pj Gubernur Jabar Minta Satpol PP-Saber Jaga Titik Rawan Pungli di Obyek Wisata
Telah dibaca 0 kali
Terkuak, Ada Jasad Misterius dari Ruang Roda Pesawat United Airlines di Hawaii
Telah dibaca 0 kali
Mahfud Md: Vonis Harvey Moeis Tak Logis, Menyentak Rasa Keadilan
Telah dibaca 0 kali
5 Makanan Super untuk Turunkan Risiko Penyakit Jantung
Telah dibaca 0 kali
Asal Usul Mallanca, Tradisi Adu Betis dari Bone Sulawesi Selatan
Telah dibaca 0 kali
7 Doa Mencari Rezeki yang Mustajab Beserta Latin dan Artinya
Telah dibaca 0 kali
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus PPDS Undip Aulia Risma, Kemenkes: Kami Serahkan ke Kepolisian
Telah dibaca 0 kali
Mahfud MD Kritik Vonis 6,5 Tahun Penjara Harvey Moeis: Tidak Logis dan Menyentak Rasa Keadilan
Telah dibaca 0 kali
Potret Pangeran Mateen Liburan Bareng Anisha Rosnah di London Sebelum Temui Raja Charles III
Telah dibaca 0 kali
Pendidikan Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan Jadi Dua Isu Penting yang Disoroti Pegiat Yogyakarta
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Kaleidoskop Showbiz: Deretan Konser Internasional di Indonesia dari Kpop hingga Band Metal Sepanjang 2024
Telah dibaca 0 kali
Benarkah Timun Bisa Turunkan Hipertensi? Jangan Sampai Skip, Simak Sederet Faktanya di Sini
Telah dibaca 0 kali
Dampak Rencana PPN 12 Persen, Waspada PHK di Hotel Wilayah Jakarta
Telah dibaca 0 kali
Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Pengejaran Kajari Kediri
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri (Istimewa)

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy . (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi

Wasekjen PKB Dita Indah Sari. (Merdeka.com)