Berita Omnibus Cipta Kerja Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui implementasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan waktu. Mengingat ada harapan t...

Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Jumat 22 November 2024
DPUPR Depok Akui Akhir Tahun Jadi Puncak Pembangunan Kota Depok
Telah dibaca 14 kali
Melihat Makna Keris, dari Senjata Pusaka hingga Simbol Kepemimpinan
Telah dibaca 21 kali
Gelar Hajatan Itu Hukumnya Haram Kata Gus Baha, Ternyata Ini Alasannya
Telah dibaca 70 kali
Jelang Pencoblosan, Elektabilitas RIDO Diyakini Melonjak Karena Rajin Blusukan
Telah dibaca 49 kali
Peredaran Narkoba Antar Provinsi di Lampung Diungkap, 215 Orang Ditangkap
Telah dibaca 56 kali
Puncak Hujan Meteor Alfa Monocerotid Minggu ini
Telah dibaca 63 kali
Tandai 75 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Inggris, Presiden Prabowo Subianto Temui PM Keir Starmer
Telah dibaca 0 kali
Cara Orangtua Menghadapi Menstruasi Pertama Anak, Kapan dan Apa yang Harus Dibicarakan?
Telah dibaca 63 kali
PKB Saran, Genjot APBN Ada Pilihan Selain Menaikkan PPN
Telah dibaca 63 kali
Ustadz Das'ad Latif Ungkap Kunci Kebahagiaan dalam Hidup, Ternyata Dekat Sekali
Telah dibaca 70 kali
Pertarungan King Maker Pilgub 2024 di Kandang Banteng, Adu Kuat Megawati Vs Jokowi
Telah dibaca 70 kali
Setelah Odegaard, Arsenal Siap Selamatkan Pemain Cadangan Real Madrid
Telah dibaca 63 kali
Ketika Marga Huang Memilih Yogyakarta, Lebih dari Sekadar Reuni Keluarga
Telah dibaca 70 kali
Tips Menghemat Listrik: 41 Cara Efektif Menekan Tagihan Bulanan
Telah dibaca 84 kali

Advertisement

Advertisement

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui implementasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan waktu. Mengingat ada harapan tinggi yang sebelumnya ditaruh para kalangan pengusaha itu.

ilustrasi Cek Fakta

Revisi Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Revisi ini dinilai mengakomodasi metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana nasib partisipas...

Massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (16/11/2020). GSBI meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja serta menaikkan upah buruh 2021 sesuai kebutuhan rill buruh dan keluarga. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sejumlah massa dari Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Jambi membentangkan spanduk aksi memperingati setahun UU Cipta Kerja di sungai Batanghari, Jambi, Selasa (5/10/2021). Mereka mengampanyekan penolakaran terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan oligarki. (Liputan6.com/dok FRI)

Sejumlah Polwan membawa spanduk bertuliskan Satlantas Polrestabes Surabaya cinta damai saat mengamankan demo UU Cipta Kerja, Kamis (22/10/2020). (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

ilustrasi Cek Fakta

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Anggota DPRD Kabupaten Serang menandatangai surat aspirasi penolakan Omnibus Law. Rabu (14/10/2020). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com)

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) memberikan pandangan akhir pemerintah mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mereka mengumpulkan tanah dan mematikan beberapa titik api.

Ilustrasi Twitter (iStockPhoto)

pos polisi thumbnail

Buruh saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

pelajar bogor Thumbnail

omnibus law cipta thumbnail

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan Jakarta.

Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)

Buruh saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

1
2