Berita Omnibus Cipta Kerja Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui implementasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan waktu. Mengingat ada harapan t...

Jangan Remehkan, Ini 5 Manfaat Kemiri untuk Kesehatan Tubuh
Pentingnya Bahasa Ibu dalam Pendidikan Usia Dini, Jangan Sepelekan Perannya
Telah dibaca 0 kali
Tradisi Payango, Warisan Adat Gorontalo dalam Membangun Rumah Impian
Telah dibaca 0 kali
Aplikasi MyTelkomsel Bisa Dipakai untuk Belanja Produk UMKM
Telah dibaca 0 kali
Pengusaha Soroti Antrean Panjang Kendaraan di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Ada Apa?
Telah dibaca 0 kali
Ruben Amorim Tegaskan Sikap Terhadap Bintang Manchester United usai Melontarkan Pernyataan Kontroversial
Telah dibaca 0 kali
Kecelakaan Kerja, Pria di Bekasi Kota Tewas Usai Tertimpa Ekskavator
Telah dibaca 0 kali
Tips Menurunkan Darah Tinggi: Panduan Lengkap untuk Hidup Sehat
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Viral Ibu Kantin Buang Makanan Diduga Dagangan Siswa, Kemenag Brebes Klarifikasi
Telah dibaca 0 kali
Kecombrang: Warisan Indonesia dalam Gelato yang Manis dan Sehat untuk Gula Darah
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Maraknya Penampakan Drone Resahkan Warga New Jersey
Telah dibaca 0 kali
Paul McCartney dan Ringo Starr Eks The Beatles Reuni di Atas Panggung Bawakan Lagu Sgt. Pepper’s dan Helter Skelter
Telah dibaca 0 kali
Tips Setelah Makan Jeroan: Panduan Lengkap untuk Menjaga Kesehatan
Telah dibaca 0 kali
Kombinasi Cat Rumah Minimalis Modern, Buat Hunian Tampak Mewah dan Elegan
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Diduga Korupsi Rp5 Miliar, Mantan Direktur BPR Ditangkap Kejati
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui implementasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan waktu. Mengingat ada harapan tinggi yang sebelumnya ditaruh para kalangan pengusaha itu.

ilustrasi Cek Fakta

Revisi Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Revisi ini dinilai mengakomodasi metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana nasib partisipas...

Massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (16/11/2020). GSBI meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja serta menaikkan upah buruh 2021 sesuai kebutuhan rill buruh dan keluarga. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sejumlah massa dari Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Jambi membentangkan spanduk aksi memperingati setahun UU Cipta Kerja di sungai Batanghari, Jambi, Selasa (5/10/2021). Mereka mengampanyekan penolakaran terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan oligarki. (Liputan6.com/dok FRI)

Sejumlah Polwan membawa spanduk bertuliskan Satlantas Polrestabes Surabaya cinta damai saat mengamankan demo UU Cipta Kerja, Kamis (22/10/2020). (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

ilustrasi Cek Fakta

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Anggota DPRD Kabupaten Serang menandatangai surat aspirasi penolakan Omnibus Law. Rabu (14/10/2020). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com)

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) memberikan pandangan akhir pemerintah mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mereka mengumpulkan tanah dan mematikan beberapa titik api.

Ilustrasi Twitter (iStockPhoto)

pos polisi thumbnail

Buruh saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

pelajar bogor Thumbnail

omnibus law cipta thumbnail

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan Jakarta.

Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)

Buruh saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

1
2