Berita Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut surat presiden serta naskah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan diserahkan ke DPR hari ini.

5
Foto
FOTO: Rencana Skema Upah Pekerja

Tips Mengatasi Sakit Gigi yang Efektif dan Ampuh
Cara Mengatasi Alergi Dingin Tanpa Obat: Rahasia Tetap Nyaman
Telah dibaca 0 kali
Cara Mencerahkan Wajah: 41 Metode Efektif untuk Kulit Cerah Alami
Telah dibaca 0 kali
Anak Buah Erick Thohir: Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Buat DP Rumah
Telah dibaca 0 kali
Cara Menambah Tinggi Badan: Panduan Lengkap untuk Pertumbuhan Optimal
Telah dibaca 0 kali
Gubernur Olly Dondokambey Sumringah Indikator Kesehatan Masyarakat Sulut Tunjukkan Tren Positif
Telah dibaca 0 kali
Crane Ambruk di Thailand, Tiga Orang Tewas Seketika dan 10 Pekerja Terluka
Telah dibaca 0 kali
Cara Menghilangkan Tahi Lalat di Wajah: Metode Alami dan Medis yang Efektif
Telah dibaca 0 kali
Cara Mengatasi Demam pada Anak: Panduan Lengkap untuk Orang Tua
Telah dibaca 0 kali
Menaker Yassierli Nilai Putusan MK Terkait Uji Materi UU Nomor 18 Tahun 2017 Beri Kepastian bagi PMI
Telah dibaca 0 kali
Cara Mengatasi Bibir Kering yang Efektif dan Aman
Telah dibaca 0 kali
Cara Mengatasi Keputihan Gatal: Panduan Lengkap dan Efektif
Telah dibaca 0 kali
Cara Mengatasi Flu: Panduan Lengkap Menangani Influenza
Telah dibaca 0 kali
100+ Kata Sindiran Bahasa Jawa dan Artinya yang Nyelekit untuk Para Haters
Telah dibaca 0 kali
Investor SBN Ritel Bank Muamalat Naik 17,3%
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi Omnibus Law. Liputan6.com/Abdillah

Menko Polhukam Mahfud Md di kantornya, Kamis (23/1/2020). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani (tengah) saat menggelar konferensi pers terkait rencana Aksi 2 Desember di Jakarta, Selasa (29/11). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020). (foto: Biro Pers Setpres)

Menteri Koordinator Bidang Kematiriman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Poster bertuliskan tuntutan terlihat saat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Poster bertuliskan tuntutan terlihat saat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden KSPI Said Iqbal (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud (kanan) sebelum melanjutkan perjalanan meninjau PT Arun Gas, Aceh Utara di pendopo Banda Aceh, Senin (9/3/2015). (Rumgapres/Agus Suparto)

Pemerintah tengah rancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja demi atasi regulasi dan pangkas birokrasi.

Menko Polhukam, Mahfud Md bersiap meninggalkan Gedung KPK memberikan keterangan seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Jakarta, Senin (2/12/2019). Diberitakan sebelumnya, KPK mengimbau para menteri untuk melaporkan kekayaan mereka ke KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberi pandangan saat diskusi persoalan dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Rabu (13/2). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menko Polhukam, Mahfud Md memberikan keterangan seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12/2019). Diberitakan sebelumnya, KPK mengimbau para menteri untuk melaporkan kekayaan mereka ke KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung tingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dan rencana skema upah per jam dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung tingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dan rencana skema upah per jam dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung tingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dan rencana skema upah per jam dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

1
2
3