Berita Pajak Hiburan Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini

Pengusaha hotel, restoran, dan jasa hiburan di Jakarta wajib membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kepada pemerintah daerah

Video

06:09
Bisnis
Kenaikan Pajak Hiburan Sampai 75% Diprotes
09:52
Lifestyle
Heboh Tarif Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen

Pilkada Jakarta 2024

Melihat Persiapan 3 Calon Gubernur Jakarta Jelang Debat Terakhir Pilkada 2024
3 Persiapan KPU hingga Polisi Jelang Debat Terakhir Pilkada Jakarta 2024
Basarah Cerita Bahwa Anies Sudah Masuk Bursa Cagub PDIP Sebelum Ahok Gabung Partai
Infografis Debat Terakhir Pilkada Jakarta 2024 dan Jurus 3 Calon Gubernur
Ribuan Relawan Buruh Deklarasi Dukung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
Ngaku Dekat Anies, Pramono Yakin Dapat Dukungan Anak Abah

Berita Terkini

Lihat Semua

Arti Mimpi Suami Meninggal Tapi Masih Hidup: Makna dan Tafsir Lengkap
Bread & Roses, Film Dokumenter Soal Kehidupan Perempuan di Bawah Era Taliban
Telah dibaca 0 kali
Melihat Persiapan 3 Calon Gubernur Jakarta Jelang Debat Terakhir Pilkada 2024
Telah dibaca 0 kali
Waspada! Bantal yang Tidak Layak Pakai Bisa Sebabkan 5 Gangguan Ini Saat Tidur
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Antusias Warga Kunjungi 50 Desa Wisata Terbaik di Kawasan Car Free Day
Telah dibaca 0 kali
627 Peserta Lolos SKD CPNS 2024 Kementerian Perdagangan, Simak Persiapan Menuju SKB
Telah dibaca 0 kali
Polisi Selidiki Temuan Tulang Belulang Diduga Manusia di Pademangan Jakarta Utara
Telah dibaca 0 kali
Cek Fakta: Tidak Terbukti Merendam Kaki dengan Metode Ion Elektrik Bisa Mengeluarkan Racun dari Tubuh
Telah dibaca 0 kali
Investor Singapura Sulit Mendapatkan Lahan dan Pelayanan BP Batam
Telah dibaca 0 kali
6 Fakta Basinga! The Musical di Teater Salihara: Pertunjukkan Seni Inklusif dari JICC, Terinspirasi Film Sing
Telah dibaca 0 kali
Jadwal Sholat Purwokerto November 2024, Panduan Lengkap Waktu Ibadah
Telah dibaca 0 kali
Arti Mimpi Menangkap Ikan di Laut: Pertanda Baik atau Buruk?
Telah dibaca 0 kali
Meski Status Tersangkanya Gugur, KPK: Larangan Keluar Negeri Sahbirin Noor Tetap Berlaku
Telah dibaca 0 kali
Tidak Bisa Jauh dari Makanan Manis? Mungkin DNA Anda Penyebabnya
Telah dibaca 0 kali
Sepeda Pink jadi Saksi Bisu Kematian CNA, Korban Pembunuhan-Pemerkosaan di Banyuwangi
Telah dibaca 0 kali

Banner Infografis Heboh Kenaikan Pajak Hiburan 40-75 Persen. (Liputan6.com/Abdillah)

Ekonomi03 Jun 2024 08:00

Pengusaha Karaoke hingga Spa di Jakarta Wajib Bayar Pajak Hiburan, Segini Besarannya

Pengusaha hotel, restoran, dan jasa hiburan di Jakarta wajib membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kepada pemerintah daerah

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers Pendaftaran Uji Materiil UU 1/2022 Yang Terkait Dengan Pajak Hiburan, di kantor Mahkamah Konstitusi, Rabu (7/2/2024). (Tira/Liputan6.com)

Bisnis13 Feb 2024 11:00

Gugat Aturan Pajak Hiburan ke MK, Pengusaha Saat Ini Tetap Pakai Tarif Lama

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengimbau para pelaku usaha sektor hiburan masih tetap menggunakan tarif pajak hiburan yang lama.

Pengusaha Resmi Ajukan Uji Materi Pajak Hiburan ke MK, Tarif Pajak Lama Berlaku Kembali.  (Liputan6.com/Henry)

Lifestyle07 Feb 2024 19:09

Pengusaha Resmi Ajukan Uji Materi Pajak Hiburan ke Mahkamah Konstitusi, Tarif Pajak Lama K...

GIPI menyatakan penetapan tarif pajak hiburan pada pasal tersebut tidak berdasarkan prinsip-prinsip yang tepat dan berpotensi menyebabkan diskriminasi terhadap pelaku usaha hiburan.

Bisnis07 Feb 2024 18:15

Ajukan Uji Materi Pajak Hiburan ke MK, Pengusaha Sabar karena Ada Pemilu

Pengusaha di industri hiburan akan bersabar menunggu hingga uji materi terkait pajak hiburan dibahas oleh Mahkamah Konstitusi.

Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) mengajukan uji Materil ke Mahkamah Konstitusi terkait dasar hukum penetapan pajak hiburan 40-75 persen. (dok: Tira)

Bisnis07 Feb 2024 17:30

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Pajak Hiburan ke Mahkamah Konstitusi

Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) mengajukan uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait dasar hukum penetapan pajak hiburan 40-75 persen.

Menparekraf Sandiaga Uno. (dok. Liputan6.com/Dinny Mutiah)

Travel05 Feb 2024 20:36

Rekomendasi Kemenparekraf untuk Pemda soal Pajak Hiburan: Berlakukan Insentif Pajak Maksim...

Kemenparekraf menyatakan meski sifatnya memberlakukan insentif pajak hanya rekomendasi, pihaknya akan mengajak para pemda yang menolak menjalankan rekomendasi terkait pajak hiburan untuk mendiskusikan hal tersebut.

Ilustrasi spa di Indonesia. (dok. Martha Tilaar Spa)

Travel31 Jan 2024 17:01

Akui Bisa Dongkrak Jumlah Kunjungan Wisman ke Bali, Kemenparekraf Dukung Sektor Spa Ajukan...

Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan bahwa selama ini spa masuk dalam kategori pariwisata. Karena itu, pengajuan judicial review ke MK adalah langkah yang patut didukung untuk menegaskan aturan soal pajak hiburan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani. (Tira/Liputan6.com)

Bisnis31 Jan 2024 14:40

Pengusaha Pariwisata Ajukan Judicial Review Pajak Hiburan Pekan Depan

Judicial Review pengusaha pariwisata sebagai bentuk penolakan terhadap aturan pajak hiburan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

Inul Daratista melayangkan nota protes ke Sandiaga Uno soal laim kebijakan pajak hiburan naik 40 hingga 75 persen tak akan mematikan sektor industri. (Foto: Dok. Instagram @inul.d)

Selebritis31 Jan 2024 13:30

Inul Daratista Kritik DPR Setelah Pajak Hiburan Batal Naik: Kalau Bikin Undang-Undang Jang...

Inul Daratista melayangkan kritik tajam untuk DPR setelah kontroversi kebijakan pajak hiburan naik 40 hingga 75 persen berakhir dengan batal naik.

Inul Daratista merespons pengumuman pajak hiburan batal naik dari Sandiaga Uno. Ia bersyukur meski pemerintah menurunkan setelah pengusaha berteriak. (Foto: Dok. Instagram @inul.d)

Selebritis31 Jan 2024 11:00

Sandiaga Uno Sebut Pajak Hiburan Batal Naik, Inul Daratista: Harus Teriak Dulu untuk Denga...

Inul Daratista merespons pengumuman pajak hiburan batal naik dari Sandiaga Uno. Ia bersyukur meski pemerintah menurunkan setelah pengusaha berteriak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024). (Arief/Liputan6.com)

Bisnis29 Jan 2024 19:31

Mendagri Siap Hadapi Judicial Review Pengusaha soal Aturan Pajak Hiburan

Judicial review merupakan langkah hukum yang jadi hak setiap warga negara, termasuk pada pengusaha hiburan seperti karaoke hingga spa. Maka, Mendagri Tito Karnavian menghormati upaya hukum pengusaha hiburan.

Bisnis29 Jan 2024 19:00

Bukan Cuma Bali, Sumbar hingga Jabar Ikut Turunkan Pajak Hiburan

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah lainnya mengambil langkah serupa dengan menurunkan besaran pajak hiburan. Ini merujuk pada instrumen Pasal 101 UU HKPD.

Bisnis29 Jan 2024 18:31

Mendagri Sebut Pemda Bali Sepakat Turunkan Pajak Hiburan, DKI Jakarta?

Mendagri Tito mengatakan pemda DKI Jakarta juga sudah berencana untuk melakukan diskusi dengan pengusaha hiburan. Mengingat, kawasan ini juga dipenuhi oleh usaha hiburan.

Bisnis29 Jan 2024 18:00

Bali Sudah Terapkan Keringanan Pajak Hiburan di Bawah 40 Persen, Jakarta Kapan?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, saat ini, baru Bali yang menerapkan relaksasi tarif pajak hiburan bisnis diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan spa di bawah 40 persen.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024). (Sulaeman/Merdeka.com)

Bisnis29 Jan 2024 17:10

Mendagri Minta Pemda Beri Relaksasi Tarif Pajak Hiburan

Relaksasi tarif pajak hiburan di bawah 40 persen bagi usaha karaoke hingga spa diperlukan atas pertimbangan faktor lapangan pekerjaan. Selain itu, bisnis usaha terkait juga masih dalam proses pemulihan pasca terdampak pandemi Covid-19.

Layanan spa Martha Tilaar Spa. (dok. Instagram @marthatilaar_spa/https://www.instagram.com/p/Cui85DLvdwc/?hl=en&img_index=1/Dinny Mutiah)

Travel28 Jan 2024 10:01

Kontribusi Spa untuk Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia, Tak Bisa Dianggap Hiburan...

Memasukkan spa ke dalam kategori hiburan di UU Nomor 1/2022 nyatanya berseberangan dengan kajian Kemenparekraf terkait kategorisasi daya tarik pariwisata kebugaran.

Inul Daratista pamer foto bertemu Luhut Binsar Pandjaitan membahas pajak hiburan naik 40 persen. Dalam pertemuan itu ada pengacara Hotman Paris. (Foto: Dok. Instagram @inul.d)

Lifestyle27 Jan 2024 20:30

Gaya Inul Daratista Tenteng Tas Chanel Rp55 Juta Saat Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan Baha...

Inul Daratista bersama sejumlah pebisnis telah memprotes kenaikan pajak hiburan minimal 40 persen sampai 75 persen.

Bisnis27 Jan 2024 16:00

Pengusaha Karaoke Cs Bisa Dapat Diskon Pajak Hiburan, Begini Caranya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengusaha hiburan bisa mendapatkan insentif yang dapat membuat mereka tidak perlu membayar pajak sebesar 40-75 persen.

Ilustrasi spa. (dok. pexels.com/Jonathan Borba)

Lifestyle27 Jan 2024 11:30

Apakah Spa Tepat Dimasukkan Kategori Hiburan?

Spa dirasa kurang tepat masuk dalam kategori hiburan, sehingga tak perlu dikenai tarif pajak baru hingga 75 persen. Sesuai dengan definisi Spa secara global, lebih cocok masuk dalam kategori wellness tourism.

Bisnis26 Jan 2024 20:50

Bela Pengusaha Soal Pajak Hiburan, Menko Luhut: Kasihan 20 Juta Orang Terancam

Menko Luhut mengatakan, aturan besaran pajak hiburan yang diatur oleh pemerintah daerah (pemda) ini bisa melihat juga kemampuan dunia usaha. Salah satunya mengenai aturan insentif fiskal yang bisa diberikan pemda kepada usaha hiburan.

Razman Arif Nasution menantang Hotman Paris sebagai sesama laki-laki, satu lawan satu. Tantangan ini disampaikan lewat kolom komentar Instagram. (Foto: Dok. Instagram @hotmanparisofficial)

Selebritis26 Jan 2024 20:20

Temui Luhut, Hotman Paris Sebut Pajak Hiburan Naik 40 Persen Berdampak ke 20 Juta Pekerja ...

Hotman Paris mengingatkan kenaikan pajak hiburan di kisaran 40 sampai 75 persen berpotensi membahayakan perekonomian khususnya di sektor wisata.

Lanjut