Berita Pansus Mafia Tanah Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menurut Adies, pembentukan pansus akan dikomunikasikan dengan Komisi II. Pasalnya, permasalahan tanah merupakan bidang tugas Komisi tersebut...

Bangun 3 Juta Rumah, Perumnas Butuh Suntikan PMN
Charta Politika Indonesia Sebut Partisipasi Pemilih Jakarta di Pilkada 2024 Alami Penurunan
Telah dibaca 0 kali
Koalisi Cek Fakta Bongkar 77 Hoaks Seputar Pilkada 2024 dari Berbagai Wilayah Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Mengenal Laibo 2, Robot Anjing Pertama yang Ikut Full Maraton di Korea Selatan
Telah dibaca 0 kali
Teknologi Adalah Sistem yang Dirancang Manusia, Simak Peran Pentingnya
Telah dibaca 7 kali
Elon Musk Ingin Pengguna X Unggah Data Medis, Terobosan AI atau Ancaman Privasi?
Telah dibaca 14 kali
Cek Fakta: Tidak Benar Dalam Video Ini Pemilih Paslon Koster-Giri di Bali Dihalangi
Telah dibaca 7 kali
Cak Lontong Ingatkan Aparat Tak Intervensi Pilkada Jakarta: Ada Sanksi Pidananya
Telah dibaca 14 kali
KPEI Catat Total Transaksi USD 168 Juta, Perbankan Diminta Jadi Anggota Kliring
Telah dibaca 14 kali
Jadwal Sholat Tegal Bulan November dan Desember, Jadi Panduan Ibadah
Telah dibaca 21 kali
Link Live Streaming Liga Champions Liverpool vs Real Madrid, Kamis 28 November 2024 Pukul 03.00 WIB di Vidio
Telah dibaca 7 kali
Deretan Idol Kpop Berzodiak Sagitarius, Pemilik Elemen Api yang Penuh Ambisi
Telah dibaca 7 kali
Dari BCL Hingga Luna Maya dan Raffi Ahmad, Ini 6 Potret Artis Pamer Jari Ungu Usai Nyoblos Pilkada 2024
Telah dibaca 14 kali
Lebih dari 200 Penerbangan di Seoul Korea Selatan Terdampak Hujan Salju yang Memecahkan Rekor
Telah dibaca 7 kali
Pilgub Jateng: Andika - Hendi Kalah di TPS Ahmad Luthfi
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Petugas mengecek barang bukti sertifikat saat rilis kasus sindikat mafia tanah di Jakarta, Rabu (12/2/2020). Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Kementerian ATR/BPN mengungkap sindikat mafia tanah menggunakan sertifikat palsu dan KTP elektronik ilegal. (merdeka.com/Imam Buhori)