Berita Pasar Besar Kota Madiun Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Putusan terhadap Wali Kota Madiun nonaktif itu lebih ringan tiga tahun dari tuntutan JPU KPK sebelumnya.

Jelang Nataru 2025, ASDP Ketapang Siapkan 57 Armada Kapal
Badai Cedera Hantam Arsenal, Hadapi Laga Krusial Tanpa Kehadiran Bukayo Saka
Telah dibaca 0 kali
Bangga, Pembalap Sepeda Indonesia Satu Race dengan Pembalap Legenda Dunia Mark Cavendish
Telah dibaca 0 kali
Ridwan Kamil Ditemani Maruarar Sirait, Teken Pakta Integritas dengan Kelompok Multietnik Jakarta
Telah dibaca 0 kali
Pupuk Kaltim Andalkan SNI Demi Tingkatkan Daya Saing Global
Telah dibaca 0 kali
Mendag Budi Lepas Ekspor Produk Furnitur Senilai USD70.000 ke AS dan Prancis
Telah dibaca 0 kali
Portofolio Green Loan BNI Tumbuh Double Digit Sejak 2021
Telah dibaca 0 kali
Anggota Kongres AS Sambut Baik Surat Penangkapan Benjamin Netanyahu, Biden Marah-Marah
Telah dibaca 0 kali
Pastikan Layanan Prima, Pertamina Patra Niaga Gencar Inspeksi ke SPBU
Telah dibaca 0 kali
BTN Komitmen Terapkan ESG di Semua Lini Bisnis, Ini Buktinya
Telah dibaca 0 kali
Pencegahan Sejak Dini, Ratusan Pelajar di Pekanbaru Nyatakan Lawan Peredaran Narkoba
Telah dibaca 7 kali
Ini Pesan Mendag Budi saat Lepas Ekspor Adonan Roti ke Uni Emirat Arab
Telah dibaca 14 kali
Top 3 Berita Hari Ini: Candaan Ridwan Kamil Soal Janda Saat Kampanye Tuai Kecaman, Susi Pudjiastuti Ikut Angkat Bicara
Telah dibaca 7 kali
Bioethanol E10 Pertamina akan Diuji Lini Kendaraan Toyota
Telah dibaca 14 kali
Hasil China Masters 2024: Pukul Pasangan Malaysia, Sabar/Reza ke Semifinal
Telah dibaca 14 kali

Advertisement

Advertisement

Wali Kota non-aktif Madiun, ‎Bambang Irianto mengangkat tangan usai diperiksa KPK, Jakarta, Rabu (8/2). Bambang merupakan tersangka gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun pada 2009-2012 senilai Rp 76,5 miliar. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Wali Kota Madiun menyatakan, bahwa ia telah mengorbankan uang pribadinya senilai Rp 4,7 miliar.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat tiba untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6). (Liputan6.com/Johan Tallo)