Berita pengadilan negeri jakarta pusat Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Obligor BLBI yaitu Steven Hui dan Xu Jing Nan menggugat Pemerintah Indonesia terkait utang PKPS PT Bank Aspac.

8
Foto
Johnny G Plate Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Kasus Korupsi BTS 4G
8
Foto
FOTO: Sejumlah Pegawai Reaktif COVID-19, PN Jakarta Pusat Tutup Sementara

Sidang Korupsi Gus Muhdlor, Pemotongan Dana Insentif ASN Jadi Budaya di Sidoarjo
Tren Boneka Labubu Disebut Sudah Kebablasan Setelah Ditampilkan di Fesival Keagaamaan di Kuil Singapura
Telah dibaca 0 kali
Rekomendasi Destinasi Wisata Sejarah untuk Rayakan HUT ke-268 Kota Yogyakarta
Telah dibaca 0 kali
Kisah Kiai sudah Sepuh Tetap jadi Imam, Ini Sentilan Kocak Gus Baha
Telah dibaca 0 kali
MA Sebut Tak Ada Mogok Kerja dan Cuti Bersama Hakim
Telah dibaca 0 kali
Sandiaga Uno Cat Ulang Rumah Dinasnya, Pertanda Bakal Lanjut Jadi Menparekraf?
Telah dibaca 7 kali
Falcon Pictures Umumkan Sekuel Miracle In Cell No. 7 Versi Indonesia, Tayang 25 Desember
Telah dibaca 0 kali
Apakah Badai Matahari Berbahaya bagi Manusia? Ini Jawabannya
Telah dibaca 21 kali
Hasil Piala Kapolri 2024: Putra Kalsel Lolos ke Semifinal Usai Bungkam Sulsel
Telah dibaca 7 kali
OTT KPK di Kalsel, 4 Pejabat Dibawa ke Gedung Merah Putih
Telah dibaca 56 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Selasa 8 Oktober 2024
Telah dibaca 77 kali
Hasil Piala Kapolri 2024: Bungkam Sulteng, Putri Jatim Juara Pul Y
Telah dibaca 56 kali
Resep Mudah Membuat Minuman dengan Batang Serai, Baik untuk Kesehatan Tubuh
Telah dibaca 84 kali
Riezky Aprilia Siap Wujudkan Sekolah Bebas Pungli di Sumsel Bersama Eddy Santana
Telah dibaca 84 kali
Banyak Amalan Guru Sekumpul di Internet, Bolehkah Diamalkan? Ini Kata Murid Habib Umar bin Hafidz
Telah dibaca 91 kali

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi gugatan. (iStockphoto)

Terdakwa suap izin ekspor benih lobster tahun 2020, Edhy Prabowo (kiri) usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/6/2021). Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sejumlah truk melintas dengan latar belakang polusi asap pabrik di kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (31/7/2019). Selain gas buang kendaraan, limbah asap pabrik merupakan salah satu sumber polutan yang menambah buruknya kualitas udara di ibu kota. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Petugas keamanan menutup pagar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghentikan aktivitas selama tiga hari terhitung Rabu 7 Oktober hingga 9 Oktober 2020 karena adanya hasil tes pegawai yang reaktif COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Petugas keamanan berjaga di sisi pagar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020). PN Jakarta Pusat menghentikan aktivitas selama tiga hari terhitung Rabu 7 Oktober hingga 9 Oktober 2020 karena adanya hasil tes pegawai yang reaktif COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Warga melintas di depan pagar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghentikan aktivitas selama tiga hari terhitung Rabu 7 Oktober hingga 9 Oktober 2020 karena adanya hasil tes pegawai yang reaktif COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Petugas Palang Merah Indonesia saat melakukan penyemprotan cairan disinfektan di salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2020). Penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Petugas Palang Merah Indonesia saat melakukan penyemprotan cairan disinfektan di salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2020). Penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal, Habil Marati saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Sidang beragendakan pembacaan tanggapan JPU atas eksepsi yang dibacakan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal, Habil Marati (kiri) jelang sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Sebelumnya, JPU juga mendakwa Habil sebagai penyandang dana pembelian empat pucuk senjata api dan peluru ilegal. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal, Habil Marati saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Sidang beragendakan pembacaan tanggapan JPU atas eksepsi yang dibacakan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal, Kivlan Zen menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Majelis menunda sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi karena alasan kesehatan dan legalitas kuasa hukum terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal, Kivlan Zen menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Majelis menunda sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi karena alasan kesehatan dan legalitas kuasa hukum terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal, Kivlan Zen menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Majelis menunda sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi karena alasan kesehatan dan legalitas kuasa hukum terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina, Edward Soeryadjaya saat menjalani sidang putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (10/1). Edward dinyatakan bersalah, dihukum 12 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina, Edward Soeryadjaya saat sidang putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (10/1). Edward dinyatakan bersalah, dihukum 12 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina, Edward Soeryadjaya saat menjalani sidang putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (10/1). Edward dinyatakan bersalah, dihukum 12 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali usai menjalani sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018). Pada persidangan ini kuasa hukum pemohon membacakan kesimpulan pengajuan PK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali saat menjalani sidang lanjutan PK di PN Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018). Dalam kesimpulannya, Suryadharma Ali meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari hukuman penjara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (kanan) saat menjalani sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018). Pada persidangan ini kuasa hukum pemohon membacakan kesimpulan pengajuan PK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terpidana kasus korupsi Pembangunan P3SON Hambalang, Anas Urbaningrum usai menjalani sidang lanjutan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/7). Sidang beragenda pembacaan kesimpulan pemohon Peninjauan Kembali. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum jelang menjalani sidang lanjutan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/7). Sidang beragenda pembacaan kesimpulan pemohon Peninjauan Kembali. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terpidana kasus korupsi Pembangunan P3SON Hambalang, Anas Urbaningrum usai menjalani sidang lanjutan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/7). Sidang beragenda pembacaan kesimpulan pemohon Peninjauan Kembali. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota Brimob. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan di depan Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (1/12). Ahok berterima kasih karena para wartawan telah mengawal kasus yang menimpa dirinya hingga saat ini. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Terdakwa Jessica Kumala Wongso berbincang dengan penasehat hukumnya saat sidang lanjutan di PN Jakpus, Rabu, (21/9). Sidang menghadirkan saksi Ahli Patologi Forensik dari Australia, Michael David Robertsondi. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Ahli Patologi Forensik dari Australia, Michael David Robertsondi menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di PN Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, (21/9). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Suasana sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna di PN Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, (21/9). Sidang menghadirkan saksi Ahli Patologi Forensik dari Australia, Michael David Robertsondi. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Seorang pria berpakaian khas budaya China ala Hakim Bao mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/8). Hakim Bao atau Bao Zheng adalah seorang hakim dan negarawan terkenal pada zaman Dinasti Song Utara. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Seorang pria berpakaian khas budaya China ala Hakim Bao melakukan ritual saat sidang lanjutan kasus Jessica di PN Jakarta Pusat, Rabu (10/8).Pria itu berharap agar kasus kopi maut tersebut segera terselesaikan dengan adil. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Seorang pria berpakaian khas budaya China ala Hakim Bao melakukan ritual saat sidang lanjutan kasus Jessica di PN Jakarta Pusat, Rabu (10/8).Pria tersebut juga pernah hadir dalam sidang kasus korupsi pada 2013 di Tipikor. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6,com/Helmi Afandi)

Jessica Kumala Wongso berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang perdana di PN Jakarta Pusat, Rabu (15/6). Dalam Sidang ini Jessica mengajukan eksepsi atau keberatan kepada majelis hakim. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jessica Kumala Wongso menjalani sidang perdana di PN Jakarta Pusat. (Liputan6.com/Audrey Santoso)

Suasana sidang perdana Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso di PN Jakarta Pusat, Rabu (15/6). Dalam Sidang ini Jessica mengajukan eksepsi atau keberatan kepada majelis hakim. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi KPK

Ilustrasi Korupsi (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

1
2
3