Berita Penghapusan Kekerasan Seksual Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Gabungan organisasi itu pun menyerukan kepada DPR untuk mengembalikan RUU PKS seperti tujuan awal, yakni melindungi korban kekerasan seksual...

2 Perkara yang Dapat Menghambat Rezeki Menurut Buya Yahya, Masih Dilakukan?
Kapolres Bandara Soetta Bantu Seorang Ibu Korban Penipuan Tiket Pesawat
Telah dibaca 28 kali
Museum Tsunami Aceh, Tempat Terbaik Merenungkan Peristiwa 20 Tahun Lalu
Telah dibaca 7 kali
Sudah Bertobat dari Maksiat, Apakah Tetap akan Dihukum di Akhirat? Buya Yahya Menjawab
Telah dibaca 42 kali
Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh di Kazakhstan, Maskapai Bekukan 2 Rute Penerbangan ke Rusia
Telah dibaca 49 kali
PDIP Diyakini Tetap Solid Usai Hasto Tersangka, Hanya Perlu Sekjen Pengganti
Telah dibaca 56 kali
Fakta Unik di Balik Sejarah Benteng Rotterdam Makassar
Telah dibaca 49 kali
Bulan Ditabrak 100 Batu Luar Angkasa Setiap Hari
Telah dibaca 56 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Kamis 26 Desember 2024
Telah dibaca 56 kali
KPK Terbitkan Foto Terbaru DPO Harun Masiku, Begini Penampakannya
Telah dibaca 35 kali
3 Gapura Paling Bersejarah di Solo
Telah dibaca 49 kali
Kisah Pencuri Diperlakukan bak Tamu Terhormat oleh Mbah Hamid Pasuruan, Endingnya Mengejutkan
Telah dibaca 35 kali
Fungsi Glycolic Acid untuk Perawatan Kulit, Ini Manfaat dan Cara Penggunaannya
Telah dibaca 70 kali
Fungsi Uang Turunan, Memahami Peran Penting Uang di Luar Alat Tukar
Telah dibaca 70 kali
Fungsi Gliserin, Manfaat dan Penggunaannya dalam Berbagai Industri
Telah dibaca 63 kali

Advertisement

Advertisement

Masa yang tergabung dalam "Gerak Perempuan" melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Dalam aksinya mereka menuntut menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Willy Aditya. (Ist)

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Proses Legislasi) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/7/2021). (Ist)

Banner Infografis Ketok Palu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2021. (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah tokoh agama dan pimpinan ormas keagamaan di Sulut menyatakan dukungan untuk pengesahan RUU PKS.

Massa Kolaborasi Nasional mengenakan masker saat mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa yang mayoritas kaum hawa mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). (Liputan6.com/JohanTallo)

Massa Kolaborasi Nasional menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa kompak membawa poster bernada dukungan agar DPR segera mengerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). (Liputan6.com/JohanTallo)

Massa Kolaborasi Nasional menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada periode 2014-2024. (Liputan6.com/JohanTallo)

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi bungkam menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU PKS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan menggelar aksi menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) saat CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). RUU PKS dianggap masih bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan membawa spanduk berisi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU PKS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri saat menggelar aksi di area car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut menolak disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tengah dibahas oleh DPR RI. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Aktivis Aliansi Cerahkan Negeri menggelar aksi penolakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di area car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019). Dalam aksinya, para aktivis melakban mulut sebagi simbol dibungkamnya suara mereka. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Aktivis menggelar aksi penolakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di area car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019). Aksi itu menolak disahkannya RUU PKS yang tengah dibahas oleh DPR karena dinilai tidak berazaskan agama. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Anggota DPR Fraksi PDIP Nazaruddin Kiemas bersama Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, dan Sadar Restuwati saat memberikan keterangan pers terkait sistem transportasi berbasis online di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Maraknya kasus perundungan, terutama cyber bullying, membuat Menteri Khofifah angkat bicara.