Berita Penghapusan Kekerasan Seksual Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Gabungan organisasi itu pun menyerukan kepada DPR untuk mengembalikan RUU PKS seperti tujuan awal, yakni melindungi korban kekerasan seksual...

Densus Tangkap 8 Terduga Teroris di Sumatera Barat
Alat Musik Perkusi Adalah Instrumen yang Menghasilkan Bunyi Melalui Pukulan
Telah dibaca 0 kali
5 Cedera yang Dialami Pemain Sepak Bola dan Harus Diwaspadai
Telah dibaca 0 kali
Legenda Chelsea Sentil Keputusan Transfer Manchester United dan Ten Hag
Telah dibaca 0 kali
Bacaan Lengkap Doa Setelah Sholat Sendiri yang Sesuai Sunnah
Telah dibaca 0 kali
Potret Penthouse Baru Neymar di Dubai, Super Mewah Seharga Rp 861 Miliar
Telah dibaca 0 kali
Pasar Asia-Pasifik Menguat di Tengah Kenaikan Wall Street, Fokus pada Data Inflasi Jepang
Telah dibaca 0 kali
Warga dan Pelaku Budaya di Muara Jambi Prihatin Tak Dilibatkan Perhelatan BWCF 2024
Telah dibaca 0 kali
Prabowo dan PM Inggris Desak Resolusi Damai atas Konflik di Ukraina, Palestina dan Lebanon
Telah dibaca 0 kali
Bagaimana Tidur Mempengaruhi Kualitas Sperma? Ini Penjelasan dari Pakar Andrologi
Telah dibaca 0 kali
Moving Season 2 Tengah Diproduksi, Disney Sebut Drakor Ini Bolak-balik Ditanyakan Fans
Telah dibaca 0 kali
Alat untuk Senam Lantai adalah Peralatan Penting untuk Latihan yang Aman dan Efektif
Telah dibaca 0 kali
Daftar Hoaks yang Dikaitkan dengan Peristiwa di Indonesia, dari Erupsi sampai Kecelakaan
Telah dibaca 0 kali
Kampanye Akbar Pamungkas RIDO, Konser Satu1n Jakarta Bakal Dihadiri Jokowi hingga SBY
Telah dibaca 0 kali
Erick Thohir Tunjuk Maya Watono Jadi Dirut InJourney, Jadi Pemimpin Termuda BUMN
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Masa yang tergabung dalam "Gerak Perempuan" melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Dalam aksinya mereka menuntut menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Willy Aditya. (Ist)

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Proses Legislasi) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/7/2021). (Ist)

Banner Infografis Ketok Palu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2021. (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah tokoh agama dan pimpinan ormas keagamaan di Sulut menyatakan dukungan untuk pengesahan RUU PKS.

Massa Kolaborasi Nasional mengenakan masker saat mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa yang mayoritas kaum hawa mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). (Liputan6.com/JohanTallo)

Massa Kolaborasi Nasional menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa kompak membawa poster bernada dukungan agar DPR segera mengerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). (Liputan6.com/JohanTallo)

Massa Kolaborasi Nasional menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada periode 2014-2024. (Liputan6.com/JohanTallo)

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi bungkam menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU PKS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan menggelar aksi menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) saat CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). RUU PKS dianggap masih bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan membawa spanduk berisi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU PKS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri saat menggelar aksi di area car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut menolak disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tengah dibahas oleh DPR RI. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Aktivis Aliansi Cerahkan Negeri menggelar aksi penolakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di area car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019). Dalam aksinya, para aktivis melakban mulut sebagi simbol dibungkamnya suara mereka. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Aktivis menggelar aksi penolakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di area car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019). Aksi itu menolak disahkannya RUU PKS yang tengah dibahas oleh DPR karena dinilai tidak berazaskan agama. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Anggota DPR Fraksi PDIP Nazaruddin Kiemas bersama Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, dan Sadar Restuwati saat memberikan keterangan pers terkait sistem transportasi berbasis online di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Maraknya kasus perundungan, terutama cyber bullying, membuat Menteri Khofifah angkat bicara.