Sukses

Home
News
Pemilu
Bisnis
Bola
TV
ShowBiz
Tekno
Foto
Hot
Cek Fakta
Islami
Crypto
Citizen6
Saham
Regional
Otomotif
Opini
Disabilitas
Global
On Off
Surabaya
Lifestyle
Health
Video
Feeds

Perampasan Aset

Semua
Artikel
Video
Foto

Suasana rapat paripurna ke-15 masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Rapat beragendakan mendengar laporan Baleg DPR terkait penetapan prolegnas RUU Prioritas tahun 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Peristiwa18 Nov 2024 18:18

Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Prolegnas 2025 Usulan DPR

Baleg DPR bersama pemerintah tengah membahas RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Namun dari puluhan RUU yang diusulkan DPR, tidak ada RUU Perampasan Aset yang selama ini didorong sejumlah elemen masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (Ist)

Peristiwa01 Nov 2024 05:10

Wakil Ketua Baleg DPR Pertanyakan Kata "Perampasan" pada RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan perlunya penggunaan diksi "perampasan" dalam RUU Perampasan Aset. Diketahui, saat ini RUU tersebut tengah didorong agar bisa masuk prolegnas 2025.

Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Peristiwa14 Okt 2024 13:20

Kejagung Pastikan Komitmen Dukung RUU Perampasan Aset

Harli mengaku tidak mengetahui sejauh mana RUU Perampasan Aset dibahas di DPR RI. Namun begitu, Badan Pemulihan Aset (BPA) menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka menyelamatkan keuangan negara.

Mendagri Tito Karnavian hadir bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. (merdeka.com/Arie Basuki)

Peristiwa18 Sep 2024 17:28

Pemerintah Akan Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

RUU Perampasan Aset sejauh ini tidak pernah dibahas DPR, padahal telah bergulir sejak 2012 silam.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni/Istimewa.

Peristiwa09 Sep 2024 07:20

Komisi III: Pembahasan RUU Perampasan Aset Kemungkinan Akan Dibahas DPR Periode Selanjutny...

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kemungkinan akan dilanjutkan pada periode DPR RI yang akan datang.

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel saat memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2024). Rapat perdana di tahun 2024 setelah masa reses ini beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023–2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa24 Agu 2024 14:00

Pengamat Harap DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU Perampasan Aset

DPR RI didesak segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana yang telah sekitar 14 tahun bertahan di parlemen.

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Peristiwa21 Jul 2024 06:03

KPK dan AS Bahas Penelusuran dan Perampasan Aset Korupsi Lintas Negara

KPK dan Kejagung RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dalam penelusuran dan penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. (dok: Arief)

Peristiwa17 Apr 2024 16:52

Sudah Ajukan RUU Perampasan Aset, Jokowi: Bolanya Ada di DPR

Jokowi mengatakan pemerintah telah mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal ke DPR RI.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ekonomi14 Des 2023 13:00

Kepala PPATK Bicara soal Perampasan Aset, Apa Katanya?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan diseminasi dengan judul "Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara melalui Implementasi Regulasi mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi”.

Peristiwa13 Des 2023 12:28

Harapan KPK Terhadap Presiden 2024: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Ali mengatakan, dalam tindak pidana korupsi, pemenjaraan bukan hal yang ditakutkan para koruptor. Namun upaya memiskinkan para koruptor bisa jadi efek jera bagi penyelenggara negara yang korup.

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan saat paparan visi dan misi pada debat perdana Calon Presiden pada Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ekonomi12 Des 2023 21:09

Janji Anies Perangi Korupsi di Debat Capres: Miskinkan Oknum, Beri Imbalan Pelapor

Calon presiden alias capres nomor urut 1 Anies Baswedan melontarkan misinya untuk memerangi korupsi di jajaran pemerintah. Dalam hal ini, ia ingin menerapkan sistem rewarding, yakni dengan memiskinkan oknum pelaku dan memberi imbalan kepada pihak pelapor.

Anies Baswedan usai berkunjung ke Vihara Welas Asih Cirebon. (Istimewa)

Jawa Barat10 Des 2023 02:30

Soal Penanganan Korupsi, Anies Baswedan: Rampas Seluruh Aset Koruptor

Ia menjelaskan, perilaku korupsi yang ditangani oleh KPK adalah tindakan individu maupun kelompok atas dasar keserakahan

Cek Fakta31 Jul 2023 21:00

Deretan Informasi Perampasan Aset oleh China Cuma Hoaks, Kenali Faktanya

Kumpulan hoaks seputar perampasan aset oleh China.

Seminar Nasional Akselerasi RUU Perampasan Aset yang digelar Forum Masyarakat Peduli Aset Negara (Formapan), Selasa (27/6/2023). (Ist)

Nasional27 Jun 2023 14:12

Desakan RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR RI Makin Kuat

Sahat menekankan, agar keuangan negara mapan, RUU Perampasan Aset juga mengatur tentang pengelolaan aset yang dirampas.

Yogi bermaksud melaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso atas dugaan pencemaran nama baik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Foto10 Mei 2023 16:06

Wamenkumham Yakin DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset pada Masa Sidang Mendatang

Eddy menyebut RUU Perampasan Aset yang akan dibahas pemerintah bersama DPR nantinya terdiri dari 7 Bab dan 68 Pasal.

Peristiwa08 Mei 2023 18:49

Istana: Jokowi Sudah Kirim Surpres RUU Perampasan Aset, Diterima DPR Hari Jumat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menyerahkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana ke DPR RI, Jumat 5 Mei 2023.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kedua kiri) bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kiri) menyampaikan keterangan di sela penyerahan berkas laporan terkait investigasi tragedi Kanjuruhan di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/11/2022). Menko Polhukam mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima laporan terkait investigasi tragedi Kanjuruhan yang berisi rekomendasi untuk membekukan seluruh kegiatan PSSI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Peristiwa28 Apr 2023 11:25

Mahfud Md Sebut Surpres RUU Perampasan Aset Sudah Ada di Meja Jokowi

Menurut Mahfud, Surpres RUU Perampasan Aset itu paling lambat akan diserahkan ke DPR pekan depan setelah diteken Presiden Jokowi.

Bisnis13 Apr 2023 16:00

Jokowi: RUU Perampasan Aset Tolong Segera Diselesaikan, Itu Penting Sekali!

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset

Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Peristiwa08 Mar 2023 15:09

Menkumham Yasonna Sebut RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2023, Berharap Tahun Ini Disah...

Menkumham Yasonna menyebut draft RUU Perampasan Aset ini sudah diharmonisasikan dengan beberapa kementerian dan lembaga.

Sekjen PPP, Arsul Sani. (Merdeka.com/Hari Ariyanti)

Peristiwa21 Sep 2022 06:04

DPR Sebut RUU Perampasan Aset Tidak Hanya Soal Tipikor

RUU Perampasan Aset dibutuhkan karena instrumen hukum acara pidana saat ini belum dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara,

Peristiwa29 Apr 2021 11:14

Mahfud Md Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Terbentur Masalah Politis

Mahfud Md menilai perlunya kesamaan persepsi antara pemerintah dan DPR untuk mempercepat penetapan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

1
2

Lanjut