Berita peraturan menteri Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 dinilai malapraktik dan rawan menjadi bancakan untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

7
Foto
Ribuan Nelayan Kepung Kantor Menteri Susi Pudjiastuti

Dedi Mulyadi: Jawa Barat Harus Bersih dari Tambang Ilegal
Fokus : Angin Kencang di Pati Rusak Puluhan Rumah Warga
Telah dibaca 0 kali
Jangan Sampai Jadi Korban, Ini Modus Penipuan Mencatut DJP yang Perlu Diwaspadai
Telah dibaca 0 kali
Kebijakan Donald Trump Guncang Ekonomi Global, Indonesia Harus Waspada
Telah dibaca 0 kali
DPRD Banyuwangi Tetapkan Ipuk Fiestiandani-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Telah dibaca 0 kali
Alex Pastoor: Asisten Pelatih Timnas Indonesia dengan Rekam Jejak Mentereng
Telah dibaca 0 kali
Misteri Asal Usul Nama Bika Ambon: Bukan dari Ambon?
Telah dibaca 0 kali
BMKG: Sebanyak 713 Petir Menyambar Bali Saat Cuaca Buruk 7-13 Februari 2025
Telah dibaca 0 kali
Mengulik Basket Case, Lagu Ikonis Green Day yang Suarakan soal Kesehatan Mental
Telah dibaca 0 kali
Usai Dilantik, Wali Kota Tangsel Terpilih Akan Langsung Realisasikan Program Strategis Nasional
Telah dibaca 0 kali
Drama Final MilkLife Soccer Challenge Semarang 2025, Ada Kampiun Baru Ada Pula yang Pertahankan Gelar
Telah dibaca 0 kali
Manfaat Daun Mangga untuk Pasien Diabetes, Bantu Stabilkan Gula Darah
Telah dibaca 0 kali
Anggota Banser NU Diserang Orang Tak Dikenal di Bilangan Kerkof Garut, Ulah Siapa?
Telah dibaca 0 kali
Masih Jadi Misteri, Ini 6 Firaun Wanita yang Disebut Pernah Memimpin Mesir Kuno
Telah dibaca 0 kali
Dukung Efisiensi Anggaran, Gubernur Banten Terpilih: Pak Prabowo Bekerja Keras untuk Rakyat
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Permen LH tersebut dinilai malapraktik dan rawan menjadi bancakan untuk LH Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Liputan6.com/Achmad Sudarmo)

Seorang pria bermain game komputer di sebuah kafe internet di Beijing, China, Jumat (10/9/2021). Tidak semua orang menyetujui pembatasan bermain game online di China. (GREG BAKER/AFP)

Trenggono bilang nantinya akan ada aturan turunan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) sebagai turunan dari PP 26 Tahun 2023. Di dalam aturan tersebut akan diatur pembentukan Tim Kajian yang terdiri dari KKP, Kementerian ESDM, KLHK, hingga LSM lingkungan seperti Walhi hingga Greenpeace. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustrasi ASN (Istimewa)

Acara Bincang Bahari yang diadakan secara virtual pada Selasa (27/7/2021) mengupas mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 (Sumber: YouTube)

Kepraktisan internet membuat penggunanya jadi lebih mudah untuk mengakses segala informasi

Ilustrasi Internet, Digital, Gaya Hidu Digital. Kredit: Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

Jokowi buka rapat koordinasi nasional (Rakornas) dan forum komunikasi pemerintah daerah (Forkopimda) di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019). Dirinya mengakui, urusi negara sebesar Indonesia tidak mudah.

Dirjen Aptika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan ditemui di Diskusi Jurnalis Bersama Kemkominfo, Bintaro, Senin (18/12/2017). (Liputan6.com/Jeko Iqbal)

Ilustrasi recall mobil (Foto: http://autobeatinsider.com/)

Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat kedatangan Pangeran Khalid bin Sultan Abdul Aziz Al Suud saat melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/5). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ignasius Jonan tanggal 29 Maret 2-17 telah menandatangani Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017.

Netflix (Mashable.com)

Ribuan orang yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (26/2/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa mengelar aksi unjuk rasa terkait Peraturan Menteri (Permen) tentang larangan penggunaan cantrang, atau jenis trawl yang telah dimodifikasi untuk menangkap ikan di depan kantor KKP, Jakarta, Kamis (26/2/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa Front Nelayan Bersatu berorasi menolak Peraturan Menteri tentang larangan penggunaan cantrang, atau jenis trawl yang telah dimodifikasi untuk menangkap ikan di depan kantor KKP, Jakarta, Kamis (26/2/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)