Berita permenaker Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Pahami aturan THR Lebaran 2024 di Indonesia: kewajiban perusahaan, besaran, sanksi keterlambatan, dan perhitungan untuk pekerja tetap & hari...

Komisi I ke Panglima: Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Harus Sesuai Kompetensi
Warga Singapura Didakwa atas Pencurian Kripto, Habiskan Rp 8,2 Miliar di Klub
Telah dibaca 0 kali
350 Kata Senja Indah untuk Momen Spesial
Telah dibaca 0 kali
Resep Takjil Simpel yang Bisa Dibuat di Rumah dengan Mudah dan Cepat, Ada Es Doger sampai Pastel Goreng Praktis
Telah dibaca 0 kali
7 Potret Ariel Tatum Pakai Filter Usia Wajah, Syok Tetap Cantik di Tahun 2070
Telah dibaca 0 kali
Mitos dan Kepercayaan Budaya Terkait Gerhana Bulan Total, Bakal Terjadi pada 14 Maret 2025
Telah dibaca 0 kali
Kapolri Copot Kapolres Ngada yang Terlibat Kasus Narkoba dan Pencabulan Anak
Telah dibaca 0 kali
Islamic Development Bank Tertarik Ikut Bangun 3 Juta Rumah
Telah dibaca 0 kali
Jessica Iskandar Unggah 4 Potret Terbaru, Caption Uniknya Banjir Komentar
Telah dibaca 0 kali
Bacaan Doa Seribu Dinar dan Artinya, Simak Rahasia Pembuka Rezeki dalam Islam
Telah dibaca 0 kali
Cuaca Besok Jumat 14 Maret 2025 Jakarta Siang Hari Berpotensi Hujan Ringan
Telah dibaca 0 kali
Irjen Nanang Avianto Diangkat Jadi Kapolda Jatim, Brigjen Endar Kapolda Kaltim
Telah dibaca 0 kali
Kiper Bahrain Fokus Kalahkan Jepang di Saitama, Belum Pikirkan Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026
Telah dibaca 0 kali
Bek Andalan Timnas Indonesia Ini Tetap Fokus pada Pemulihan Tanpa Ambil Liburan saat Laga Debutannya
Telah dibaca 0 kali
Arkeolog Temukan Struktur Lingkaran Kayu Mencapai 30 Meter, Mirip Stonehenge
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi THR. (Liputan6.com)

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan aturan yang membolehkan perusahaan berorientasi ekspor memangkas upah pekerja hingga 25 persen dan menyesuaikan jam kerja.

Banner Infografis Buruh Tuntut Upah Minimum 2022 Naik 10 Persen. (Liputan6.com/Trieyasni)

Ribuan buruh dari berbagai organisasi dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa meminta kenaikan upah di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/11/2021). (Foto: Liputa6.com/Huyogo Simbolon)

Seorang demonstran memainkan golek pada aksi penolakan sistem kerja kontrak dan outsourcing, dalam rangka Hari Buruh Internasional, di depan Kantor Gubernur Jabar, jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (1/5). (Aries Rachmandy)

Aktivitas pekerja di PT Pan Brother,Tangerang, Banten, Selasa (13/10/2015). Industri tekstil di dalam negeri terus menggeliat. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan produksi dan aliran investasi di dalam dan luar negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan/Istimewa.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (dok: Tira)

Pekerja Pabrik Tekstil. Dok Kemenperin

Dr. Handojo memaparkan presentasi pada konferensi pers Hari Pendengaran Sedunia, Selasa, (1/3).

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Nasabah masih dapat mencairkan dana JHT meski belum menginjak usia 56 tahun sebelum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 diberlakukan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pemerintah Akan Revisi Aturan JHT (Istimewa)

Banner Infografis Aturan Baru Pencairan Dana JHT di Usia 56 Tahun. (Liputan6.com/Abdillah)