Berita permenaker Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN) menolak rancangan Peraturan Mente...

DFSK dan SERES Unjuk Gigi di IIMS 2025, Tampilkan Mobil Listrik Canggih yang Bergaya
Kemeriahan Festival Cap Go Meh 2025 di TM Seasons City Jakarta, Puncak Perayaan Tahun Baru Imlek
Telah dibaca 0 kali
FKUI Gelar Layanan Kesehatan Gratis di Muara Angke
Telah dibaca 0 kali
Rp 9,61 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Link Live Streaming Liga Inggris Manchester United vs Tottenham Hotspur, Minggu 16 Februari Pukul 23.30 WIB di Vidio
Telah dibaca 0 kali
Momen Megawati Bertemu Pangeran Khaled, PDIP Rencanakan Pancasila Summit di UEA
Telah dibaca 0 kali
Januari Ada 18 Kasus PMK di Kota Malang, Vaksinasi Digencarkan
Telah dibaca 0 kali
Makna Lagu Green Day - Boulevard of Broken Dreams: Kesepian di Tengah Keramaian
Telah dibaca 0 kali
KUMA Tayang di Vidio, Jadi Drama Turki Pertama dengan Dubbing Bahasa Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Kakak Menpora Dito, Mesty Ariotedjo Sebut Pemotongan Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Bikin Kualitas Masyarakat Rendah
Telah dibaca 0 kali
Israel Terima Kiriman Bom MK-84 dari AS, Beratnya Nyaris 1 Ton Serta Mampu Robek Beton dan Logam Tebal
Telah dibaca 0 kali
Khofifah Harap Ada Retret untuk Wakil Kepala Daerah, Ini Alasannya
Telah dibaca 0 kali
KPK Dorong APIP dalam Pengawasan Efisiensi Anggaran APBN dan APBD
Telah dibaca 0 kali
Taat yang seperti Ini Justru Memicu Murka Allah, Dijelaskan Buya Yahya
Telah dibaca 0 kali
24 Kepala Daerah Terpilih Tak Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Hari Ini, Apa Alasannya?
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan aturan yang membolehkan perusahaan berorientasi ekspor memangkas upah pekerja hingga 25 persen dan menyesuaikan jam kerja.

Banner Infografis Buruh Tuntut Upah Minimum 2022 Naik 10 Persen. (Liputan6.com/Trieyasni)

Ribuan buruh dari berbagai organisasi dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa meminta kenaikan upah di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/11/2021). (Foto: Liputa6.com/Huyogo Simbolon)

Seorang demonstran memainkan golek pada aksi penolakan sistem kerja kontrak dan outsourcing, dalam rangka Hari Buruh Internasional, di depan Kantor Gubernur Jabar, jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (1/5). (Aries Rachmandy)

Aktivitas pekerja di PT Pan Brother,Tangerang, Banten, Selasa (13/10/2015). Industri tekstil di dalam negeri terus menggeliat. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan produksi dan aliran investasi di dalam dan luar negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan/Istimewa.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (dok: Tira)

Pekerja Pabrik Tekstil. Dok Kemenperin

Dr. Handojo memaparkan presentasi pada konferensi pers Hari Pendengaran Sedunia, Selasa, (1/3).

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Nasabah masih dapat mencairkan dana JHT meski belum menginjak usia 56 tahun sebelum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 diberlakukan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pemerintah Akan Revisi Aturan JHT (Istimewa)

Banner Infografis Aturan Baru Pencairan Dana JHT di Usia 56 Tahun. (Liputan6.com/Abdillah)