Berita Permenhub 108 Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Kemenhub siapkan aturan pengganti usai keputusan Mahkamah Agung yang mencabut beberapa pasal Permenhub No. 108.

Australia Main Imbang Lawan Arab Saudi, Timnas Indonesia Wajib Menang
Memahami Medium Long Shot adalah Kunci Pengambilan Gambar yang Efektif
Telah dibaca 0 kali
Kevin Diks Disorot Media Jepang: Timnas Indonesia Kini Punya Bek Rasa Striker
Telah dibaca 0 kali
Etos Kerja Adalah Perilaku Positif, Pahami Kunci Sukses Meniti Karier Profesional
Telah dibaca 0 kali
Rupiah Dibuka Melemah, Siap-siap Kembali Tembus 16.000 per Dolar AS
Telah dibaca 0 kali
IHSG Dibuka Melemah, 123 Saham Anjlok
Telah dibaca 0 kali
Prabowo Terima Tanda Kehormatan Tertinggi dari Pemerintah Peru
Telah dibaca 0 kali
Prabowo dan PM Albanese Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Strategis Indonesia-Australia
Telah dibaca 0 kali
Siapa Pemenang Lomba Mirip Nicholas Saputra?
Telah dibaca 0 kali
9 Arti Mimpi Mau Dibunuh Orang Tapi Gagal, Jangan Terlalu Khawatir
Telah dibaca 0 kali
Meta akan Tebar Iklan ke Threads mulai Januari 2025?
Telah dibaca 0 kali
Jika Takdir Sudah Ditentukan, Mengapa Harus Berdoa? Begini Nasihat Ustadz Abdul Somad
Telah dibaca 0 kali
Pengusaha UMKM yang Punya Kredit Macet Bisa Langsung Minta Dihapus ke Bank
Telah dibaca 0 kali
Shin Tae-Yong Peringatkan Timnas Indonesia untuk Fokus dan Nikmati Pertandingan Lawan Jepang, Dilarang Keras Overthinking
Telah dibaca 0 kali
KKP Ajak UMKM Jadi Pilar Ekonomi Sirkular untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Kemenhub siapkan aturan pengganti usai keputusan Mahkamah Agung yang mencabut beberapa pasal Permenhub No. 108.

Aliansi Nasional Driver Online Indonesia (Aliando) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/2). Massa menuntut Permenhub No 108 Tahun 2017 dibatalkan karena memberatkan pengemudi taksi online. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Demonstran driver online membentangkan spanduk dalam unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/2). Massa meneriakkan suaranya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya, untuk menghapus Permenhub 108 tahun 2017. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Demonstran driver online berjalan sambil membentangkan spanduk dalam unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/2). Massa menuntut Permenhub No 108 Tahun 2017 dibatalkan karena memberatkan pengemudi taksi online. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Uji KIR yang dilakukan termasuk dalam rangka menertibkan kendaraan transportasi umum berbasis online.

Permenhub Nomor 108 diprotes sopir taksi online dengan menggelar unjuk rasa di Kantor Kemenhub. Pasal yang dianggap merugikan soal stiker.

Aliansi Masyarakat Transportasi Nasional membawa spanduk mendukung Permenhub No 108 Tahun 2017 di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/2). Mereka menyuarakan dukungan atas diterapkannya Permenhub terkait taksi online ini (Liputan6.com/Arya Manggala)

Massa menggelar aksi mendukung Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 di depan Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/2). Massa menuntut pemerintah segera menerapkan Permenhub tersebut khususnya mengenai uji KIR. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Massa membentangkan spanduk mendukung Permenhub No 108 Tahun 2017 di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/2). Massa Aliansi Masyarakat Transportasi Nasional ini sebagian besar terdiri dari sopir angkutan konvensional. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Perwakilan dari driver taksi online melakukan orasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (29/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menanggapi protes sopir taksi online, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, peraturan dibuat untuk memberikan kesetaraan.

Puluhan pengemudi transportasi online menggelar aksi di depan kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (25/10). Dalam aksinya mereka menolak revisi PM 26P / 2017 terkait aturan taksi online. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia (Liputan6.com/Jeko Iqbal Reza)

Pemilik becak motor berkumpul di Lapangan Emmy Saelan, Makassar, Senin (19/7). Mereka menuntut pelegalan pengoperasian bentor dan menolak larangan operasional bentor. (Antara)

Para sopir angkutan online di Yogya menilai pemerintah memunculkan kembali aturan yang sempat dibatalkan Mahkamah Agung lewat Permenhub 108. (Liputan6.com/Yanuar H)