Berita PP Pengupahan Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan PP Nomor 78 Tahun 2015 soal pengupahan bersifat mengingat sehingga mesti diikuti Pemda.

Dompet Dhuafa Ajak Anak Muda Banda Kembangkan Daerah Sinergi dengan Pemerintah
Apakah Pernah Ada Nabi di Indonesia? Simak Penjelasan Ustadz Felix Siauw
Telah dibaca 0 kali
Cuaca Indonesia Hari Ini Sabtu 16 November 2024: Hujan Diprediksi Guyur Sejumlah Daerah pada Malam Hari
Telah dibaca 0 kali
Daerah Tropis Adalah Wilayah dengan Karakteristik Iklim Unik
Telah dibaca 7 kali
Prabowo Bertemu PM Kanada Justin Trudeau, Bahas Kerja Sama Perikanan hingga Energi
Telah dibaca 21 kali
Tampilkan Korea Megah di Laga Timnas Indonesia vs Jepang, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda Banjir Pujian
Telah dibaca 21 kali
Kim Jong Un Perintahkan Produksi Massal Drone Serang
Telah dibaca 21 kali
Maxx Coffee Luncurkan Menu Akhir Tahun, Ada Minuman Bernuansa Putih dan Roti yang Rasanya Bisa Bikin Nagih
Telah dibaca 14 kali
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Buka Lowongan Kerja Terbaru, Simak Cara Daftarnya!
Telah dibaca 21 kali
6 Potret Miniatur Hewan Dari Benang Wol Ini Unik, Detailnya Seperti Asli
Telah dibaca 21 kali
Cek Fakta: Tidak Benar dalam Foto Ini Merupakan Erupsi Gunung Lewotobi
Telah dibaca 21 kali
NGAYOGJAZZ 2024, Festival Jazz Merakyat di Pedesaan Yogyakarta
Telah dibaca 14 kali
Menghitung Peluang Timnas Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026: Masih Tersedia 15 Poin, 9 Angka Wajib Dipetik
Telah dibaca 21 kali
Sunwoo The Boyz Diserang Saat Sergap Sasaeng Fan yang Satroni Rumahnya, Agensi Juga Temukan Alat Pelacak
Telah dibaca 21 kali
Pilkada Kaltim Ketat, Elektabilitas Rudy Mas'ud-Seno Aji Kini Lewati Isran Noor-Hadi Mulyadi
Telah dibaca 77 kali

Advertisement

Advertisement

Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan keterangan pers terkait kebijakan ekonomi tahap II, Jakarta, Selasa (29/9/2015). Paket kebijakan tahap dua difokuskan pada industri, keuangan dan ekspor. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi Demo Buruh (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Ilustrasi UMK 2021 (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Buruh berpegangan tangan berjalan menuju Istanan Merdeka, Jakarta, Kamis (29/10/2015). Buruh menuntut agar Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Ribuan buruh berkumpul di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (29/10/2015). Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Ilustrasi Upah Buruh (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Seorang buruh mengecat tubuhnya sebagai sindiran saat perayaan hari buruh sedunia (May Day), SGBK, Jakarta, Jumat (1/5/2015). Mereka menuntut melawan kebijakan upah murah dan kenaikan upah setiap lima tahun sekali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ilustrasi UMK 2021 (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Buruh berpegangan tangan berjalan menuju Istanan Merdeka, Jakarta, Kamis (29/10/2015). Buruh menuntut agar Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Ribuan buruh berkumpul di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (29/10/2015). Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri punya 3 jurus dan strategi dalam menghadapi pemberlakuan era MEA 2015.

Ribuan buruh berkumpul di depan Istana Negara untuk menyuarakan penghapusan Peraturan Presiden (PP) No 78 Tahun 2015 sekaligus memperingati hari Sumpah Pemuda, Jakarta, Rabu (28/10/2015). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri membuka Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian di Kantor Kemnaker, Jakarta. (Foto: Biro Humas Kemnaker)

Ilustrasi UMK 2021 (Liputan6.com/Johan Fatzry)

1
2