Berita Program Tapera Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Gerakan aliansi buruh bersama rakyat melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa menolak pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tap...

KPK Terima 39 Laporan PPATK, Ada Temuan Soal Aliran Dana Pemilu 2024
IHSG Berpeluang Menguat Terbatas, Tengok Rekomendasi Saham Hari Ini 2 Juli 2024
Telah dibaca 0 kali
Sindikat Narkoba Ini Sulap Kontrakan Petak di Ciledug Jadi Gudang Penyimpanan 72 Bungkus Sabu
Telah dibaca 0 kali
Dramatis, Gol Bunuh Diri Belgia Antar Prancis ke Perempat Final Euro 2024
Telah dibaca 0 kali
Gunung Ibu Meletus Lagi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 3.000 Meter
Telah dibaca 0 kali
Harga Minyak Dunia Naik 2% Persen Jelang Hari Kemerdekaan AS
Telah dibaca 0 kali
Pusat Data Nasional Diserang Ransomware, Tidak Berdampak pada Pariwisata tapi Diharapkan Tak Terulang Lagi
Telah dibaca 0 kali
Inilah yang Akan Selamatkan Indonesia Menurut Gus Baha
Telah dibaca 0 kali
Assassin's Creed Mirage di iPhone 15 Pro Max: Seperti Apa Pengalaman Main Game Konsol di Genggaman?
Telah dibaca 0 kali
Lirik Lagu Sigar dari Denny Caknan Trending Nomor 2, Tragedi Belahan Jiwa Tega Membelah Hati
Telah dibaca 0 kali
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Telah dibaca 4.9k kali
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Telah dibaca 1k kali
Pilkada 2024, Perindo Serahkan 37 Rekomendasi ke Bakal Calon Kepala Daerah di Seluruh Indonesia
Telah dibaca 7 kali
Cara Sederhana Mengatasi Migrain Tanpa Perlu Makan Obat
Telah dibaca 21 kali
Asrama Putri Pesantren di Batu Ceper Tangerang Kebakaran, 11 Unit Damkar Diterjunkan
Telah dibaca 14 kali

Advertisement

Advertisement

Gerakan aliansi buruh bersama rakyat melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa menolak pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Jakarta, Kamis (27/6/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pengunjuk rasa menyatakan program Tapera yang diwajibkan untuk para pekerja merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kebijakan ini juga dinilai bisa merugikan pekerja dari berbagai sektor. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustrasi iuran tapera (dok: by AI)

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika. (Foto: Tim bisnis/Sulaeman)

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan tidak semua pekerja ataupun karyawan wajib mengikuti program iuran Tapera. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Banner Infografis 10 Jenis Pekerja Dipotong 2,5-3 Persen Iuran Tapera. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Para pekerja berjalan di jam pulang kantor di Kawasan Thamrin, Jakarta, Jumat (31/5/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menjelaskan bahwa tabungan perumahan rakyat (Tapera) merupakan kelanjutan dari badan pertimbangan tabungan perumahan (Bapertarum), yang sebelumnya hanya ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Moeldoko menambahkan bahwa Tapera kini diperluas cakupannya untuk mencakup pekerja mandiri dan swasta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melaksanakan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Jawa Barat, untuk 16.824 rumah tak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Dok. Kementerian PUPR)

Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kelapa Gading di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, tidak mengalami kerusakan yang signifikan akibat gempa bumi yang terjang Palu dan Donggala (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Kementerian PUPR menyerahkan tongkat estafet penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada BP Tapera.

Maket perumahan yang ditawarkan saat pameran properti di Jakarta, Kamis (21/11/2019). Uang muka yang semula minimal lima persen menjadi satu persen melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melaksanakan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Jawa Barat, untuk 16.824 rumah tak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Dok. Kementerian PUPR)