Berita PT Pos bangkrut Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menurut kabar yang beredar, PT Pos meminjam dana dari bank untuk menggaji karyawannya. Bagaimana kebenarannya?

Kunto Aji Ajak Masyarakat Populerkan Perayaan Ulang Tahun dan Wisuda di Warteg
Mengenal Lebih Dekat Nagari Pagaruyung dan Sejarahnya
Telah dibaca 0 kali
Efek Perubahan Iklim pada Hewan, Perceraian Elang hingga Perkawinan Sedarah Beruang Kutub
Telah dibaca 0 kali
Kisah Karomah Syekh Nawawi dan Mbah Kholil Bangkalan Sholat di Makkah dalam Sekejap, Cling!
Telah dibaca 0 kali
Momen Gibran Bertemu Siswa Bernama Raka Saat Tinjau Makan Bergizi Gratis di Slipi
Telah dibaca 7 kali
Pria Ekspatriat Keluhkan Polusi Udara Jakarta Makin Memburuk, Minta Event Lari Dibatalkan
Telah dibaca 14 kali
Cara Merayakan Hari Anak Sedunia
Telah dibaca 21 kali
Saat Abah Anom Lolos Pembunuhan PKI dengan Cara Menakjubkan, Karomah Wali
Telah dibaca 42 kali
30 Ribu Saksi Siap Kawal Suara Ridwan Kamil-Suswono di Seluruh TPS Jakarta
Telah dibaca 21 kali
Menkeu Sri Mulyani Pamer Gaya Bersongket di Tengah Polemik PPN 12 Persen
Telah dibaca 35 kali
Polisi Tembak Mati Tersangka Curas Bersenjata Api Laras Panjang di Garut
Telah dibaca 21 kali
Bukan Hanya Otak, Ginjal hingga Syaraf Manusia Mampu Menyimpan Memori dan Mengingat
Telah dibaca 42 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 20 November 2024
Telah dibaca 63 kali
Sahbirin Noor Mangkir dari Panggilan KPK Usai Menang Praperadilan, Menghilang Lagi?
Telah dibaca 35 kali
Obat dan Bahan Medis di RSTN Boalemo Dibeli Tak Sesuai Batas Kedaluwarsa
Telah dibaca 42 kali

Advertisement

Advertisement

Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (6/2). Massa yang mengenakan baju warna oranye ini menuntut tiga tuntutan, ganti direksi, menolak upah murah dan stop union busting (Merdeka.com/Imam Buhori)

Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (6/2). Massa menuntut penggantian direksi karena dianggap tidak memuaskan para pegawai dan tidak mampu memenuhi hak pegawai. (Merdeka.com/Imam Buhori)