Berita PT Pos bangkrut Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menurut kabar yang beredar, PT Pos meminjam dana dari bank untuk menggaji karyawannya. Bagaimana kebenarannya?

Menghirup Udara yang Sama dengan S.Coups, Wonwoo, dan Vernon SEVENTEEN
Sumber Kekayaan Prajogo Pangestu, Salah Satu Miliarder di Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Piaggio Indonesia Gelar AFS 2024 Demi Tingkatkan Pelayanan Aftersales
Telah dibaca 0 kali
Bitcoin Reserve Act: Peluang atau Ancaman bagi Pola Harga Bitcoin yang Sudah Ada?
Telah dibaca 0 kali
IHSG Anjlok 4,65 Persen pada 16-20 Desember 2024, Ada Apa?
Telah dibaca 0 kali
Kolaborasi UNHAS dan Celltech, Langkah Konkret Menuju Wisata Kesehatan Kelas Dunia
Telah dibaca 0 kali
Jenang Pecel Khas Boyolali, Kuliner Legendaris dengan Cita Rasa Unik
Telah dibaca 0 kali
5 Resep Mangut Ikan Asap, Olahan yang Menggugah Selera
Telah dibaca 0 kali
DPRD Sidoarjo Setujui Raperda Disabilitas Sebagai Upaya Lindungi Hak Difabel
Telah dibaca 0 kali
Kimberly Ryder Bicara soal Pentingnya Wanita Punya Kendali Penuh Atas Tubuhnya Sendiri
Telah dibaca 0 kali
Niat Marcus Rashford Tinggalkan Manchester United Terhambat, Ini Alasannya
Telah dibaca 0 kali
Rudal Houthi Tembus Pertahanan Udara Israel, Belasan Orang di Tel Aviv Dirawat
Telah dibaca 0 kali
Berapa Hari Lagi Tahun Baru 2025? Ini Ide Kegiatan untuk Mengisi Libur Panjang
Telah dibaca 0 kali
Pemprov Jakarta Gelar Beragam Atraksi dan Pasar Kreatif Sambut Natal 2024, Ini Lokasinya
Telah dibaca 0 kali
Niat Sholat 5 Waktu Berjemaah dan Sendiri, Pahami Makna di Setiap Lafaz
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (6/2). Massa yang mengenakan baju warna oranye ini menuntut tiga tuntutan, ganti direksi, menolak upah murah dan stop union busting (Merdeka.com/Imam Buhori)

Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (6/2). Massa menuntut penggantian direksi karena dianggap tidak memuaskan para pegawai dan tidak mampu memenuhi hak pegawai. (Merdeka.com/Imam Buhori)