Berita Restitusi Pajak Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak, melalui kebijakan terkait kemudahan layanan kepada Waji...

Sate Kambing Bu Hj. Bejo, Kuliner yang Wajib Dicoba saat ke Solo
Kisah Kocak Sahabat Nabi yang Hendak Menipu Dajjal, Bikin Rasulullah Tersenyum
Telah dibaca 0 kali
Tips Menghadapi Sidang Perceraian: Panduan Lengkap untuk Proses yang Sulit
Telah dibaca 14 kali
Air Terjun Sendang Gile, Wisata Alam di Lombok Utara Memikat Pengunjung
Telah dibaca 14 kali
Studi Ungkap Tanaman yang Dapat Atasi Limbah Mikroplastik
Telah dibaca 14 kali
Masalah Terus Mendera, Sholat Tak Berdampak Positif jika Dilakukan Seperti Ini
Telah dibaca 63 kali
Kekurangan Pengawas Madrasah, Kemenag Tak Segera Angkat Calon Yang Lulus Tes
Telah dibaca 56 kali
Maruarar Sirait: Pemilih Nonmuslim Tinggalkan Pramono-Rano Karno karena Didukung Anies
Telah dibaca 42 kali
Dikelola Kemenhut, TN Alas Purwo Dikenakan Tarif Nol Rupiah bagi Umat Hindu yang Beribadah di Pura Luhur Giri Salaka
Telah dibaca 42 kali
Pengantin Menyesal Salah Pilih Vendor Dekorasi Pernikahan, Mengaku Tertipu Portofolio
Telah dibaca 21 kali
Dugaan Korupsi di Bank Pemerintah, Kredit Modal Kerja Rp2 Miliar Digelapkan
Telah dibaca 63 kali
Kisah Gus Maksum Sembuhkan Pemabuk Hanya dengan Sepucuk Surat, Karomah Wali
Telah dibaca 49 kali
Semeru, Gunung Tertinggi Jawa yang Menyimpan Misteri
Telah dibaca 70 kali
Tidak Melulu Putih Ini Warna-Warna Petir
Telah dibaca 70 kali
Relawan Prabowo Dukung Isran Noor, Kode IKN Lanjut?
Telah dibaca 63 kali

Advertisement

Advertisement

Suasana pelayanan pajak di Kantor KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022). Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi memulai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan ke depannya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Ilustrasi: Pajak Foto: Istimewa

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga (kiri) saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Yul diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan atas restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga (kiri) saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Yul diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan atas restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga (kiri) saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Yul diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan atas restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga Kanwil Jakarta Khusus, Yul Dirga yang juga tersangka mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Yul resmi ditahan KPK untuk mempermudah pemeriksaan atas kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga Kanwil Jakarta Khusus, Yul Dirga yang juga tersangka mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Juru Bicara KPK , Febri Diansyah. (Merdeka.com/Yunita Amalia)

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Presiden Jokowi memberi arahan kepada pimpinan bank umum Indonesia dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3). Dalam kesempatan itu, Presiden mengkritik pertumbuhan kredit perbankan Nasional yang di bawah target. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Palu Sidang

Persoalan perpajakan memang menjadi isu krusial, apalagi ada skandal perpajakan dalam dokumen yang disebut "Panama Papers".

Ketua tim, dan anggota pemeriksa pajak pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho, dan Slamet Riyana usai menjalani pemeriksaan di gedung Kpk, Jakarta, Jumat (3/6). (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Supervisor, Herry Setiadji tiba untuk menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (3/6). Ketiga tersangka pemerasan terhadap perusahaan wajib pajak, yakni PT EDMI Indonesia usai menjalani Pemeriksaan sebagai tersangka. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Ketua Tim, Indarto Catur Nugroho tiba untuk menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (3/6). Ketiga tersangka pemerasan terhadap perusahaan wajib pajak, yakni PT EDMI Indonesia usai menjalani Pemeriksaan sebagai tersangka. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6,com/Helmi Afandi)

Pemerintah Provinsi Banten menargetkan 44 ribu wajib pajak dapat menggunakan e-Filling, sistem pelaporan dan pembayaran pajak.

Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)