Berita Revisi KUHP Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Menurut Hatta, pasal yang mengatur tentang kekerasan terhadap hakim belum diakomodasi dalam undang-undang.

4
Foto
Bahas Revisi KUHP, Pimpinan KPK Rapat dengan Komisi III DPR

12 Zodiak yang Akan Bertahan atau Gagal Jadi Idol KPop, Part 1
4 Rute Penerbangan Internasional Menuju Hong Kong dengan Kasus Pencurian di Pesawat Terbanyak
Telah dibaca 0 kali
Harga Turun 10 Persen, Damri Buka Pemesanan Tiket Angkutan Lebaran 2025
Telah dibaca 0 kali
Kesemutan di Tangan dan Kaki? Atasi dengan Cara Mudah Ini!
Telah dibaca 0 kali
Statistik Ajaib Pemain Buangan Manchester United, Lebih Tajam dari Keseluruhan Pemain Setan Merah
Telah dibaca 0 kali
Arti Memimpikan Seseorang yang Kita Sukai: Penjelasan Lengkap dari Berbagai Perspektif
Telah dibaca 0 kali
Top 3 News: Viral Penumpang Panik Berhamburan saat Bus Transjakarta Terjebak di Tengah Rel Kereta
Telah dibaca 0 kali
Harga Gula Indonesia Dikhawatirkan Naik, Ini Saran dari Guru Besar UGM
Telah dibaca 0 kali
Daftar Pemenang BAFTA 2025: Zoe Saldana Menang Pemeran Pendukung Wanita, Conclave Film Terbaik
Telah dibaca 0 kali
Pekan ke-25 Serie A Italia 2024/2025, I Bianconeri Bungkam Inter Milan
Telah dibaca 0 kali
Arti Logo: Pengertian, Jenis, dan Fungsi Penting dalam Branding
Telah dibaca 0 kali
6 Potret Mahalini Melahirkan Anak Pertama, Rizky Febian Ungkap Nama Buah Hati
Telah dibaca 0 kali
18 Mei Zodiak Apa? Mengenal Karakteristik dan Ramalan Taurus
Telah dibaca 0 kali
Memahami Arti Fardhu Kifayah: Kewajiban Kolektif dalam Islam
Telah dibaca 0 kali
Apa Itu Menopause: Memahami Perubahan Alami dalam Kehidupan Wanita
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Banner Infografis Revisi KUHP Hidupkan Kembali Pasal Karet? (Liputan6.com/Triyasni)

Awak media melakukan siaran di luar ruang sidang pembacaan vonis dengan terdakwa terorisme, Aman Abdurrahman di PN Jakarta Selatan, Jumat (22/6). Sidang pembacaan vonis Aman Abdurrahman kali ini tertutup bagi para awak media. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar aksi saat car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Massa mengatakan RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Rapat paripurna DPR masa persidangan IV tahun sidang 2016-2017, Rabu (15/3/2017). (Liputan6.com/Taufiqurrohman)

Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar aksi saat car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Massa mengatakan RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Rencana DPR dan pemerintah untuk merevisi Revisi KUHP dinilai menimbulkan potensi pelanggaran kebebasan pers di Indonesia. Apa aja sih isi pasal yang dimaksud?

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar aksi saat car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Massa mengatakan RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pansus Angket KPK memastikan bahwa yang disebut rumah sekap oleh Niko Panji Tirtayasa itu memang ada.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil memberi pandangannya saat diskusi revisi UU KUHP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3/2016). Nasir menyebut RUU KUHP yang sedang dibahas akan menjadi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkumham Yasonna H Laoly. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Ilustrasi prostitusi

Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama pimpinan KPK lainnya saat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Jokowi menerima penghargaan sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara dari Ketua KPK, Agus Rahardjo pada peringatan hari Antikorupsi Dunia, Jakarta, Senin (11/12). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

ICW minta pemerintah pantau hakim yang menangani kasus korupsi e-KTP. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Jaksa Agung HM Prasetyo (kanan) saat mengikuti raker dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (5/6). Rapat membahas Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Tahun 2018 dan sejumlah isu aktual. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama petugas bersiap menunjukkan barang bukti uang 2,5 Miliar hasil OTT di dua wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Jakarta, Jumat (9/6). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) didampingi Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan kasus pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang 2006-2011, Jakarta, Jumat (13/4). KPK menetapkan dua tersangka korporasi di kasus ini. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Massa membentangkan spanduk saat melakukan demontrasi di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (12/2). Mereka menolak KUHP dengan alasan KUHP tidak berpihak pada kelompok marjinal utamanya, Perempuan, Anak, ODHA, Minoritas, LGBT. (Liputan6.com/Johan Tallo)

1
2
3
4