Berita Revisi UU Penyiaran Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers.

7
Foto
Tolak Revisi UU Penyiaran, Organisasi Pers Gabungan Serbu Gedung Parlemen

01:58
News
Revisi UU Penyiaran Dinilai Berbau Orde Baru

Candaan Ridwan Kamil Soal Janda Saat Kampanye Tuai Kecaman, Susi Pudjiastuti Ikut Angkat Bicara
Memahami RoHS Adalah: Pedoman Penting untuk Industri Elektronik
Telah dibaca 0 kali
Rumah SandiUno Indonesia Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta
Telah dibaca 0 kali
Misteri di Mata Air Pantan Cigowong, Saluran Air Peninggalan Belanda di Majalengka
Telah dibaca 0 kali
Ilmuwan Uji Kembali Teori Relativitas Einstein, Ini Hasilnya
Telah dibaca 0 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Jumat 22 November 2024
Telah dibaca 0 kali
DPUPR Depok Akui Akhir Tahun Jadi Puncak Pembangunan Kota Depok
Telah dibaca 14 kali
Melihat Makna Keris, dari Senjata Pusaka hingga Simbol Kepemimpinan
Telah dibaca 21 kali
Gelar Hajatan Itu Hukumnya Haram Kata Gus Baha, Ternyata Ini Alasannya
Telah dibaca 70 kali
Jelang Pencoblosan, Elektabilitas RIDO Diyakini Melonjak Karena Rajin Blusukan
Telah dibaca 49 kali
Peredaran Narkoba Antar Provinsi di Lampung Diungkap, 215 Orang Ditangkap
Telah dibaca 56 kali
Puncak Hujan Meteor Alfa Monocerotid Minggu ini
Telah dibaca 63 kali
Tandai 75 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Inggris, Presiden Prabowo Subianto Temui PM Keir Starmer
Telah dibaca 0 kali
Cara Orangtua Menghadapi Menstruasi Pertama Anak, Kapan dan Apa yang Harus Dibicarakan?
Telah dibaca 63 kali
PKB Saran, Genjot APBN Ada Pilihan Selain Menaikkan PPN
Telah dibaca 63 kali

Advertisement

Advertisement

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin (Istimewa)

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin Rapat Kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/7/2020). Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (Panja RUU) Omnibus Law Cipta Kerja membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Aksi menolak revisi Undang-Undang Penyiaran mulai gencar dilakukan hari ini, Senin (27/5/2024), salah satunya datang dari jurnalis dan mahasiswa di Tangerang. (Foto: Liputan6.com/Pramita Tristiawati).

Salah satu pewarta membentangkan poster saat aksi penolakan terhadap revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di depan Gedung Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD), Jakarta, Senin (27/5/2024). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Unjuk rasa tersebut merupakan aksi gabungan yang dilakukan sejumlah organisasi wartawan yang ada di Jakarta bersama elemen masyarakat sipil lainnya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Setidaknya ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pemandangan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). DPR RI menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pengecatan, waterproofing, dan sejumlah komponen terkait dome Gedung Kura-Kura. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan sejumlah poin rekomendasi hasil Rakernas V PDIP. (Foto: Tim Humas PDIP)

Menkominfo Budi Arie Setiadi. Liputan6.com/Agustin Setyo Wardani

Puluhan jurnalis jember melakukan aksi damai menolah revisi RUU Penyiaran di depan Gedung DPRD setempat (Istimewa)

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono (Istimewa)

Menkominfo Johnny G Plate (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Revisi terhadap undang-undang penyiaran dinilai sarat akan aroma orde baru.

Penetapan RTRI sebagai satu-satunya penyelenggara multipleksing digital merupakan langkah mundur di era demokratisasi penyiaran. (Liputan6.com/Switzy Sabandar).