Berita RUU Ciptaker Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 4

Menurutnya, dalam RUU Cipta Kerja aturan tentang analisis dampak lalu lintas (andalalin) akan dihapuskan.

Holoenzim Adalah: Komponen Penting dalam Aktivitas Enzim
3 Zodiak yang Selalu Tahu Hal yang Tepat untuk Dikatakan
Telah dibaca 0 kali
Survei: Remaja Yahudi di AS Lebih Simpati terhadap Hamas dan Kritis terhadap Israel
Telah dibaca 0 kali
Meneropong Prospek Saham dan Obligasi di Tengah Sentimen Global
Telah dibaca 0 kali
7 Makna Mimpi Hilang Motor dan Cara Menyikapinya Menurut Para Ahli
Telah dibaca 0 kali
Orang Terkaya di China Kecam Raksasa Teknologi, Ada Apa?
Telah dibaca 0 kali
Pembelaan Ruben Amorim Usai Manchester United Gagal Menang di Laga Debutnya
Telah dibaca 0 kali
Profil Cagub dan Cawagub Bengkulu 2024, Berikut Partai Pengusungnya
Telah dibaca 0 kali
Cara Nonton Duluan Episode Terbaru True Stalker Dengan Vidio Express
Telah dibaca 0 kali
Awal Pekan Senin 25 November 2024, Cek Lagi 26 Titik Ganjil Genap Jakarta yang Kembali Berlaku
Telah dibaca 0 kali
Kesigapan Vincent Verhaag Tolong Anak Kecebur Kolam Disanjung, Jessica Iskandar: Memang Ter-The Best!
Telah dibaca 0 kali
Top 3: Shell Bantah Tutup Seluruh SPBU di Indonesia
Telah dibaca 0 kali
The Great Asia Africa, Wisata Rekreasi Menarik di Lembang
Telah dibaca 0 kali
YouTube Shorts Makin Atraktif, Pengguna Bisa Buat Background Video Pakai AI
Telah dibaca 0 kali
Top 3 Islami: Tata Cara Sholat Taubat yang Benar agar Tobatnya Diterima, 5 Seruan Bumi kepada Manusia di Akhir Zaman
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Ketua DPR Puan Maharani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) jelang penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden KSPN dan Sekjen Presidium SP/SB Indonesia Ristadi menjawab tuduhan tim tripartit hanya sekedar stempel belaka.

Sejumlah aktivis melakukan aksi demo memperingati Hari Ibu di depan Istana Negara, Jakarta (22/12). Mereka meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib buruh, petani, & nelayan perempuan jelang berlakunya MEA. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa poster saat berunjuk rasa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RUU Cipta Kerja atau omnibus law. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)

Pegawai pulang kerja berjalan di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Pemerintah memberi kelonggaran bergerak bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa poster saat berunjuk rasa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RUU Cipta Kerja atau omnibus law. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan unjuk rasa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RUU Cipta Kerja atau omnibus law. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)

lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tim tripartit yang terdiri dari pengusaha, pekerja/buruh dan Pemerintah telah selesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta kerja. (Dok Kemnaker)

Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Petugas PPSU membersihkan coretan yang mengotori pembatas jalan pascaunjuk rasa di kawasan DPR/MPR, Jakarta, Jumat (17/7/2020). Coretan tersebut dilakukan oleh massa yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung DPR pada Kamis (16/7) kemarin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas (Merdeka.com/Ahda Bayhaqi)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) memimpin Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidangan II 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/1/2020). Dengan dibukanya masa sidang II, maka waktu reses anggota DPR pada 18 Desember hingga 12 Januari telah berakhir. (Liputan6.com/Johan Tallo)

lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Mahasiswa berlarian saat polisi menembakkan gas air mata dalam demonstrasi menolak pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Polisi menghalau mahasiswa yang berusaha masuk ke area Gedung DPR. (merdeka.com/Arie Basuki)

1
2
3
4
5
6