Berita RUU KUHP Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 11

Politikus Partai Demokrat mengusulkan penistaan agama dimasukkan dalam UU KUHP.

01:39
Surabaya
VIDEO: Demo Wartawan Tuntut Pengusutan Penganiayaan Jurnalis di Makassar
02:18
News
49 Orang Ditetapkan Tersangka dalam Aksi Unjuk Rasa Menolak Sejumlah RUU Kontroversial

Ciri-Ciri Tumbuhan Monokotil: Karakteristik, Klasifikasi dan Contohnya
Viral! Aksi Heroik Wanita di Jakut, Terseret Saat Berusaha Merebut Motornya dari Pencuri
Telah dibaca 0 kali
Yamaha Aerox Alpha Dobrak Pasar Indonesia dengan Harga Rp 29 Jutaan
Telah dibaca 0 kali
Ciri Kolesterol Tinggi pada Wanita: Kenali Gejala dan Cara Mengatasinya
Telah dibaca 0 kali
6 Spesies Hewan Ini Tak Pernah Terlihat Lagi Sejak Ditemukan, Hanya Muncul Sekali
Telah dibaca 0 kali
Indonesia Women’s Open 2025 Diikuti 120 Pegolf Wanita dari 12 Negara
Telah dibaca 0 kali
Ancaman Penipuan AI Deepfake: Pakar Keamanan Siber Ingatkan Bahaya dan Cara Melindungi Diri
Telah dibaca 0 kali
Jadwal Operasional Bank Indonesia saat Natal dan Akhir Tahun 2024
Telah dibaca 0 kali
Gegara Tanya Utang Piutang, Berujung Penganiayaan hingga Penusukan di Tebet Jaksel
Telah dibaca 0 kali
Amankan Libur Nataru, Polda Lampung Siapkan 3.630 Personel Gabungan
Telah dibaca 0 kali
7 Tips Merawat Kulit Bayi dari Pakar, Orangtua Baru Wajib Tahu
Telah dibaca 0 kali
Review Film Mufasa: The Lion King, Sebuah Kemenangan untuk Scar Sang Antagonis Ikonis
Telah dibaca 0 kali
Amankan Natal dan Tahun Baru, 141.605 Personel Disiapkan dalam Operasi Lilin 2024
Telah dibaca 0 kali
Ciri-Ciri Tumor Otak: Kenali Gejala dan Penanganannya
Telah dibaca 0 kali
Ciri Kontraksi Palsu: Panduan Lengkap untuk Ibu Hamil
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Suasana rapat kerja antara Menkumham Yasonna Laoly dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9). Dalam rapat itu, Yasonna menyatakan mantan menteri ESDM Arcandra Tahar sah sebagai WNI. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Nasir Djamil (kanan) memberi pandangannya saat diskusi revisi UU KUHP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3/2016). Nasir menyebut terjadi perdebatan alot antara pemerintah dengan Panja RUU KUHP terkait penetapan hukuman mati (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ki-ka: Kepala BPHN Kemenkumham Enny Nurbaningsih, Pakar Hukum Pidana UI Akhyar Salmi dan Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil saat diskusi revisi UU KUHP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil memberi pandangannya saat diskusi revisi UU KUHP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3/2016). Nasir menyebut RUU KUHP yang sedang dibahas akan menjadi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (kiri) saat menyampaikan pandangan pada diskusi RUU KUHP Mewujudkan Hukum Pidana Nasional yang Aspiratif dan KeIndonesiaan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (27/11/2015). (Liputan6/Helmi Fithriansyah)

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (kiri) bersama politisi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin berjalan menuju ruang diskusi Mewujudkan Hukum Pidana Nasional yang Aspiratif dan KeIndonesiaan di Jakarta, Jumat (27/11/2015). (Liputan6/Helmi Fithriansyah)

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (tengah) duduk bersama Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie jelang diskusi RUU KUHP Mewujudkan Hukum Pidana Nasional yang Aspiratif dan KeIndonesiaan di Jakarta, Jumat (27/11/2015). (Liputan6/Helmi Fithriansyah)

Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie membuka Seminar di DPR RI dengan tema "Impelementasi Visi Negara Kesejahteraan 2045 Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di Parlemen", Jakarta, Jumat (20/11). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Gedung KPK (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Ilustrasi (cnnmoney.com)

Kompleks Gedung DPR (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Calon pimpinan KPK Johan Budi saat tiba di Gedung Setneg untuk wawancara dengan pansel KPK, Jakarta, Selasa (25/8/2015). Menurut Johan, narapidana kasus-kasus pelanggaran berat tidak perlu diberi remisi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Eka Thahjana (tengah) memberikan keterangan usai bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK Jakarta, Senin (14/9/2015). Bersama pimpinan KPK, Widodo membahas delik RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Eka Thahjana (tengah) saat tiba di gedung KPK Jakarta untuk bertemu dengan pimpinan KPK, Senin (14/9/2015). Bersama pimpinan KPK, Widodo membahas delik RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Eka Thahjana (kanan) bersiap memberikan keterangan usai bertemu dengan pimpinan KPK, Jakarta, Senin (14/9/2015). Bersama pimpinan KPK, Widodo membahas delik RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Gedung KPK (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Jaksa Agung HM Prasetyo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sareh Wiyono (kedua kiri) bersalaman dengan Menkumham Yasonna Laoly usai rapat terkait RUU tambahan di Prolegnas 2014-2019, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aziz Syamsuddin

Ruang sidang utama Gedung DPR. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Menkumham Yasonna Laoly (kiri) ketika mengikuti rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/06/2015). Dalam rapat tersebut membahas RUU tambahan di Prolegnas 2014-2019. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Komisi Pemberantasan Korupsi (Liputan6.com/Dok)

4
5
6
7
8
9
10
11
12