Berita RUU PPRT Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Bob menyebut, proses penyusunan Prolegnas masih dalam tahap penyelarasan hingga 5 Desember 2024.

Libur Natal dan Tahun Baru, 415 Ribu Tiket Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Terjual
Erick Thohir Menilai Timnas Indonesia Punya Kualitas yang Cukup untuk Tembus Semifinal Piala AFF 2024
Telah dibaca 0 kali
Selamat Hari Ibu Trending Topic di X Twitter, Warganet Curahkan Ucapan dan Doa Penuh Cinta
Telah dibaca 0 kali
Tragedi di Pasar Natal Jerman: Korban Tewas Bertambah Jadi 5 Orang, Ratusan Lainnya Terluka
Telah dibaca 0 kali
Top 3: Manfaat Makan Alpukat Secara Rutin untuk Kesehatan
Telah dibaca 0 kali
Catat, Pembayaran Pakai QRIS Tak Kena PPN
Telah dibaca 0 kali
10 Lagu yang Mendominasi Pencarian di Indonesia pada 2024, Didominasi Musisi Lokal
Telah dibaca 0 kali
Kayu Tebangan di Ijen Berpotensi Picu Banjir, Ini Langkah Bupati Banyuwangi
Telah dibaca 0 kali
Top 3 Berita Bola: Amad Diallo Sebut Ada Sosok Lain di Manchester United Layak Jadi Pemimpin
Telah dibaca 0 kali
Kaleidoskop 2024: 6 Peristiwa Paling Menggegerkan di Dunia Hiburan Korea Selatan
Telah dibaca 0 kali
Prestasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Tetap Layak Dapat Apresiasi meski Gagal Maju ke Semifinal
Telah dibaca 0 kali
Pegulat Rey Mysterio Meninggal Dunia di Usia 66 Tahun, Begini Perjalanan Kariernya yang Luar Biasa
Telah dibaca 0 kali
Viral Pungli Joki Pemandu Jalur Alternatif Puncak Bogor Rp850 Ribu, Apakah Permintaan Maaf Pelaku Cukup Loloskan dari Jerat Hukum?
Telah dibaca 0 kali
Kapolri Sambut Baik Mantan Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI
Telah dibaca 0 kali
Gagal di Piala AFF 2024, Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun Tapi Masih Unggul dari Malaysia
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Baleg DPR membantah bahwa rapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. (Delvira Hutabarat).

Massa dari berbagai kelompok organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (15/8/2024). (merdeka.com/Imam Buhori)

Dalam aksinya mereka menuntut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). (merdeka.com/Imam Buhori)

Pengesahan RUU PPRT dianggap penting sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. (merdeka.com/Imam Buhori)

Ilustrasi aturan, regulasi, hukum. (Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud Md beberapa waktu lalu, berjanji untuk memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), hal ini diungkapkannya dalam dialog terbuka di Jawa Tengah.

Aktivis Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023). Aksi dengan memasang instalasi 580 jemuran anggota DPR itu sebagai simbol kepada pimpinan, ketua fraksi, dan anggota DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini mengatakan RUU PPRT sudah mandek sekira 19 tahun di DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

"Ini bagian dari rangkaian aksi mogok makan dan puasa untuk mendesak agar RUU PPRT segera dibahas dan disahkan mengingat sudah 19 tahun RUU PPRT ini di DPR," kata Lita di depan Gedung DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Polisi diduga melakukan kekerasan serta pembubaran aksi mogok makan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dilakukan di depan Gedung DPR/MPR hari ini, Rabu (16/8/2023). (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Aksi mogok makan PRT di Yogyakarta Senin(14/8/2023) (sumber: SPRT Tunas Mulia)

Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar aksi mogok makan bergilir atau berpuasa massal di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/7/2023). (merdeka.com/Arie Basuki)

Mereka menyikapi lambatnya proses pembahasan dan pengesahan RUU PPRT yang akan melakukan aksi mogok makan pada tanggal 14 Agustus 2023 di depan Gedung DPR/MPR RI. (merdeka.com/Arie Basuki)

Aksi ini dilakukan menyusul belum dibahasnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) oleh DPR RI. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sejumlah aktivis Koalisi Sipil Untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi memasak sarapan di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/6/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mereka menuntut DPR memprioritaskan pembahasan dan pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tahun ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dalam aksinya mereka memasak langsung nasi goreng di depan DPR. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Puluhan aktivis dan penggiat HAM antusias memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 16 Juni lalu. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk RUU PRT menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Mereka mendesak DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR memastikan siap mendorong percepatan pembahasan RUU PPRT. Hal ini menyikapi maraknya kasus kekerasan yang menimpa PRT belakangan ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan kasus eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga seperti ancaman kekerasan fisik, psikis, seksual, sudah sampai di kondisi genting untuk segera punya payung aturan penyelesaian lewat UU. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada rapat koordinasi tingkat Menteri terkait Percepatan Pembentukan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), di Jakarta, Senin (15/5/2023). (Dok KSP)

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5/2023). Indah mengatakan RUU PPRT memberikan jaminan kesehatan dan keamanan kerja bagi para PRT. (Arief/Liputan6.com)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melepas 348 peserta magang hasil kerja sama Japan Indonesian Economic Center (JIAEC) di kota Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (13/5)/Istimewa.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Peserta aksi dari kalangan perempuan membawa peralatan rumah tangga saat demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/3/2023). Mereka juga meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko dalam Rapat Pembahasan RUU PPRT, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5/2023). Moedoko mengatakan pemerintah rampung membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). (Arief/Liputan6.com)

Menaker Ida bersama K/L lainnya dalam membahas UU PPRT. (Foto: Istimewa)

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan, Chairul Fadhly Harahap. (Foto: Istimewa)

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan. (Foto: Istimewa)

Aksi emak-emak berbagi takjil di lingkungan DPRD Sumut

1
2
3
4