Berita RUU Tax Amnesty Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

UU Tax Amnesty disahkan DPR RI pada Selasa 28 Juni 2016 lalu.

5
Foto
Anggota Komisi XI DPR RI Diskusikan RUU Tax Amnesty Bareng PARA Syndicate

Litbang Kompas: RK-Suswono Paling Banyak Didukung Gen Z dan Gen Y, Pram-Rano Unggul di Baby Boomers
Sepak Terjang Nicke Widyawati, Punya Karier Mentereng hingga Harta Tak Main-Main
Telah dibaca 0 kali
Cara Efektif Menjaga Kulit Awet Muda dengan Rutinitas Malam
Telah dibaca 0 kali
Pedagang Resah, Dagangan Sembako Pasar Sido Makmur Blora Sering Kemalingan
Telah dibaca 0 kali
Dua Remaja Tewas Tenggelam di Lubang Bekas Galian di Tangerang
Telah dibaca 0 kali
Siapa Peter Carey dan Polemiknya dengan UGM? Sejarawan Terkemuka yang Bukunya Diduga Diplagiat Dosen FIB UGM
Telah dibaca 0 kali
Cara Buat Kulit Pangsit yang Renyah dan Lezat, Penduan Lengkap untuk Berbagai Hidangan
Telah dibaca 0 kali
Laba Emiten Anthoni Salim Indofood Naik 23,69%
Telah dibaca 0 kali
Apakah Hari Pahlawan 10 November 2024 Libur? Tema, Makna, dan Pedoman Upacaranya
Telah dibaca 0 kali
Awas, Ini Bahaya Gali Lobang Tutup Lobang Utang Lewat Pinjol
Telah dibaca 0 kali
Ini Sunnah Sholat Berjamaah yang Sering Ditinggalkan Imam, Diungkap Buya Yahya
Telah dibaca 0 kali
Adhisty Zara Akui Mulai Nyaman Berhijab dan Ikut Kajian
Telah dibaca 0 kali
Cara Mengecilkan Betis: Panduan Lengkap untuk Betis Ramping dan Proporsional
Telah dibaca 7 kali
Cara Mengatasi Balita yang Suka Memukul? Simak Cara Efektifnya
Telah dibaca 7 kali
Resep Ayam Goreng Cabai dan Garam, Solusi Lezat untuk Menu Bekal Sehari-hari
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Program ini diprediksi bisa mendatangkan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun di 2016.

Wapres Jusuf Kalla di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Komisi XI DPR RI menekankan Undang-undang Tax Amnesty dilaksanakan demi kepentingan ekonomi nasional.

Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (4/11/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Program ini diprediksi bisa mendatangkan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun di 2016.

Sofyan Wanandi (Istimewa)

Komisi XI DPR RI menekankan Undang-undang Tax Amnesty dilaksanakan demi kepentingan ekonomi nasional.

Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Program ini diprediksi bisa mendatangkan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun di 2016.

Ilustrasi (Istimewa)

Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Surya Paloh dan Jokowi

Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan saat Konfrensi Pers di Gedung DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (22/10/2015). Partai Demokrat Menilai bahwa pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas penegakan kedaulatan bangsa. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Komisi XI DPR RI menekankan Undang-undang Tax Amnesty dilaksanakan demi kepentingan ekonomi nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo (kiri) berbicara pada diskusi bersama PARA Syndicate di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Diskusi membahas RUU Tax Amnesty vs Skandal Panama Papers: Quo Vadis Reformasi Pajak. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo (kiri) berbicara pada diskusi bersama PARA Syndicate di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Diskusi membahas RUU Tax Amnesty vs Skandal Panama Papers: Quo Vadis Reformasi Pajak. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo berbicara pada diskusi bersama PARA Syndicate di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Diskusi membahas RUU Tax Amnesty vs Skandal Panama Papers: Quo Vadis Reformasi Pajak. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ade Komaruddin memberikan pidato usai dilantik menjadi Ketua DPR yang baru, Jakarta, Senin (11/01/2016). Ade dilantik untuk menggantikan Setya Novanto yang mundur dari kursi Ketua DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden Joko Widodo saat ditanya wartawan terkait kisruh pencatutan namanya dan Wapres Jusuf Kalla oleh seorang anggota DPR dan pengusaha demi jatah saham PT Freeport Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pemerintah Provinsi Banten menargetkan 44 ribu wajib pajak dapat menggunakan e-Filling, sistem pelaporan dan pembayaran pajak.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. (dpr.go.id)

Suasana Rapat Paripurna ke 13 Masa Persidangan II Th 2015-2016, Jakarta, Selasa (15/12/2015). Rapat mengesahkan RUU Pengampunan Pajak & RUU tentang Perubahan atas UU No 30 Th 2002 tentang KPK menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2015.(Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemimpin KPK baru berfoto usai peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (29/12). Peresmian gedung KPK tersebut juga bertepatan dengan HUT KPK ke-12. (Liputan6.com/Faizal Fanani)