Berita Safe House KPK Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menurut Misbakhun, kewenangan menyediakan rumah aman sepenuhnya dipegang LPSK, seperti diatur UU Nomor 31 Tahun 2014.

00:58
News
VIDEO: Pansus Angket KPK Akan Kunjungi Safe House

Satlantas Polres Garut Cek Kendaraan AKAP dan AKDP Jelang Nataru, Bagaimana Hasilnya?
5 Sikap Positif untuk Menciptakan Kebahagiaan di Setiap Fase Kehidupan
Telah dibaca 0 kali
KPK Geledah Kantor OJK terkait Kasus Korupsi Dana CSR, Sejumlah Barang Bukti Disita
Telah dibaca 0 kali
5 Fungsi Rangka Manusia: Pengertian, Jenis, dan Peran Pentingnya
Telah dibaca 0 kali
Fungsi Norma Sosial: Pengertian, Jenis, dan Perannya dalam Masyarakat
Telah dibaca 0 kali
Pahami Fungsi Vitamin bagi Kesehatan Tubuh dan Sumber-Sumbernya
Telah dibaca 0 kali
Sutradara Hollywood Christopher Nolan Dianugerahi Gelar Kehormatan dari Raja Charles III
Telah dibaca 0 kali
Pengembangan Pembangkit EBT Bisa Percepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Telah dibaca 0 kali
5 Proyek IKN Siap Groundbreaking, Hotel hingga Resto Padang
Telah dibaca 0 kali
IHSG Menguat Terbatas, Sektor Saham Energi Pimpin Penguatan Hari Ini 20 Desember 2024
Telah dibaca 0 kali
Memahami Tujuan UMKM dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Kantor Digeledah KPK Terkait Dugaan Korupsi CSR BI, OJK Pastikan Tak Ganggu Layanan
Telah dibaca 0 kali
Pria Mendadak Kena Serangan Jantung saat Bantu Anaknya Belajar, Ini Penyebabnya
Telah dibaca 0 kali
Apa Itu Topi: Panduan Lengkap Mengenai Aksesori Kepala yang Ikonik
Telah dibaca 0 kali
Demi Menang Hadiah Secara Online, Pria di China Operasikan 400 Ponsel Secara Bersamaan
Telah dibaca 70 kali

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi KPK

Pansus Angket KPK memastikan bahwa yang disebut rumah sekap oleh Niko Panji Tirtayasa itu memang ada.

Pansus Angket KPK menyambangi safe house KPK di Depok (Liputan6.com/ Devira Prastiwi)

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah usai memberi keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). Setelah Taufiqurahman ditetapkan sebagai tersangka, KPK melakukan penggeledahan beberapa tempat di Nganjuk dan Jombang. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Pansus Angket KPK menyambangi safe house KPK di Depok (Liputan6.com/ Devira Prastiwi)

Pansus Angket KPK menyambangi safe house KPK (Liputan6.com/ Devira Prastiwi)

Safe House KPK di Kelapa Gading (Liputan6.com/Moch Harun Syah)

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar di save house KPK di Depok (Liputan6.com/ Devira Prastiwi)

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat kofrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). KPK menjerat Bupati Nganjuk Jawa Timur, Taufiqurahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Pansus Hak Angket KPK berencana mengunjungi dua safe house KPK Jumat (11/8/2017)

Tampilan depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru di Jl Gembira, Guntur, Jakarta, Selasa (13/10/2015). Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas delapan hektar dengan nilai kontrak 195 miliar rupiah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Suasana Rapat Dengar Pendapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7). Rapat tertutup itu membahas salah satunya hasil audit BPK terkait temuan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan dan penyimpangan sistem. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ilustrasi KPK (AFP Photo)

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah memberi keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). Dalam keterangan tersebut, KPK telah menetapkan Bupati Nganjuk, Taufiqurahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar meninggalkan Gedung KPk usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi e-KTP, Jakarta, Rabu (19/10). Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Agun Gunandjar (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat mengikuti RDP dengan Komisi XI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/04). Rapat tersebut untuk meminta masukan terkait pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ilustrasi KPK

Tampilan depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru di Jl Gembira, Guntur, Jakarta, Selasa (13/10/2015). Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas delapan hektar dengan nilai kontrak 195 miliar rupiah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)