Berita SHM Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Berdasarkan putusan MK apabila ada hak SHM, HGU, HGB dan hak lainnya yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sah menurut hukum d...

Melihat Momen Effendi Simbolon Mendukung RK yang Berujung Pemecatan dari PDIP
Air Terjun Lubuk Hitam, Keindahan Tersembunyi di Padang
Telah dibaca 0 kali
Kisah Mbah Mangli Enggan Tidur di Kasur saat Menginap di Rumah Abah Guru Sekumpul
Telah dibaca 0 kali
Cak Imin: Kita Prihatin, Pemilihan Kepala Daerah Diwarnai Politik Uang
Telah dibaca 0 kali
Mengenal Guci Forest, Spot Hits di Tegal untuk Berendam Air Hangat dan Menginap
Telah dibaca 14 kali
Momen Kompak Pramono Anung dan Putrinya Ulas Kuliner ala Food Blogger, Habiskan 2 Porsi Saking Enaknya
Telah dibaca 14 kali
Saat Mbah Kholil Bangkalan Dituduh Memalsukan Uang karena Sering Berangkatkan Haji
Telah dibaca 49 kali
Sederet Benda Milik Keraton Yogyakarta yang Dijarah Inggris pada 1812
Telah dibaca 56 kali
Program Tampan, Targetkan 258 Ribu Ton Beras Dengan Polda Tumpang Sari di Kebun Sawit
Telah dibaca 63 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Minggu 1 Desember 2024
Telah dibaca 49 kali
Istana: Uji Coba Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu per Porsi Sudah Berjalan Hampir Setahun
Telah dibaca 77 kali
Momen Bos Kripto Makan 1 Buah Pisang Seharga Rp98,2 miliar
Telah dibaca 63 kali
5 Film Tema Matematika yang Penuh Teka-teki
Telah dibaca 63 kali
Waktu Sholat Tahajud Terbaik Bukan Jam 3 Pagi, Bisa Meraih Kedudukan Tinggi Kata UAH
Telah dibaca 119 kali
Peringatan Keras Polda Riau terhadap Kepala Daerah Terpilih, Apa Itu?
Telah dibaca 63 kali

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi hutan Indonesia (Dok.Unsplash/ Imat Bagja Gumilar)

Kedua belah pihak saat melaksanakan pertemuan di atas kebun milik Haris Pardede yang disengketakan perusahaan di Desa Bukit Tempurung, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Minggu (16/10/2022). Haris memiliki bukti surat kepemilikan SHM. (Liputan6.com/gresi plasmanto)

Wapres Ma'ruf Amin mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) dan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (2/6/2022). (Liputan6.com/ Delvira Hutabarat)

Cek Fakta negara bisa miliki tanah warga yang tidak diurus sertifikatnya selama lima tahun.

Jadi ketika Anda hendak membeli rumah atau sebidang tanah, penting untuk mengetahui status sertifikat tanahnya.

Bukti kepemilikan tanah yang paling kuat adalah sertifikat. Tapi juga tidak mutlak. Sertifikat baru dianggap sah apabila tidak ada tuntutan pihak lain yang menyebabkan sertifikat tersebut batal atau cacat hukum.

Bukti kepemilikan tanah yang paling kuat adalah sertifikat. Tapi juga tidak mutlak. Sertifikat baru dianggap sah apabila tidak ada tuntutan pihak lain yang menyebabkan sertifikat tersebut batal atau cacat hukum.