Skema dan Syarat Pencairan Subsidi Gaji Rp 1 Juta, Simak Baik-Baik!

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan ada 3 perbedaan antara skema bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021 dan tahun 2020 bagi pekerja.

"Setidaknya terdapat tiga perbedaan skema dengan BSU tahun lalu," ujar Menaker Ida di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Pertama, pada aspek kriteria calon penerima subsidi gaji, khususnya pada batasan gaji/upah, wilayah, serta sektor pekerjaan yang terdampak.

Menaker menjelaskan, subsidi gaji tahun ini, pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta.

Dengan ketentuan, pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Ia mencontohkan, Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.416.185 dibulatkan menjadi Rp4.500.000. Begitu juga dengan Upah Minimi Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00 dibulatkan menjadi Rp4.800.000.

"Adapun pada aspek batasan wilayah, pekerja/buruh yang berhak mendapatkan BSU, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dalam Lampiran I Permenaker 16/2021," ujarnya.

Disamping itu, untuk subsidi gaji tahun ini diutamakan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

"Sedangkan tahun lalu, batasan gaji/upah penerima BSU maksimal sebesar Rp5 juta dan tidak ada pembatasan wilayah maupun sektor," imbuhnya.

 

 

New Section

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji senilai Rp 1 juta selama dua bulan.

Bantuan subsidi gaji ini hanya diberikan kepada pekerja formal dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, dan bekerja di wilayah yang masuk kategori PPKM level 3 dan level 4.

"Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini," bunyi Pasal 3 ayat 2 huruf (d) Permenaker 16/2021, dikutip Jumat (30/7/2021).

Aturan tersebut kemudian turut mengelompokkan wilayah mana saja yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4 yang pekerjanya berhak menerima subsidi gaji Rp 1 juta.

Berikut daftar wilayah yang jadi target penyaluran bantuan subsidi gaji Rp 1 juta:

DKI Jakarta

1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2. Kota Administrasi Jakarta Barat

3. Kota Administrasi Jakarta Timur

4. Kota Administrasi Jakarta Selatan

5. Kota Administrasi Jakarta Utara

6. Kota Administrasi Jakarta Pusat

 

Banten

1. Kabupaten Tangerang

2. Kabupaten Serang

3. Kabupaten Lebak

4. Kota Cilegon

5. Kota Tangerang Selatan

6. Kota Tangerang

7. Kota Serang

 

Jawa Barat

1. Kabupaten Sumedang

2. Kabupaten Sukabumi

3. Kabupaten Subang

4. Kabupaten Pangandaran

5. Kabupaten Majalengka

6. Kabuoaten Kuningan

7. Kabupaten Indramayu

8. Kabupaten Garut

9. Kabupaten Cirebon

10. Kabupaten Cianjur

11. Kabupaten Ciamis

12. Kabupaten Bogor

13. Kabupaten Bandung Barat

14. Kabupaten Bandung

15. Kabupaten Purwakarta

16. Kabupaten Karawang

17. Kabupaten Bekasi

18. Kota Sukabumi

19. Kota Depok

20. Kota Cirebon

21. Kota Cimahi

22. Kota Bogor

23. Kota Bekasi

24. Kota Banjar

25. Kota Bandung

26. Kota Tasikmalaya

 

Jawa Tengah

1. Kabupaten Wonosobo

2. Kabupaten Wonogiri

3. Kabupaten Temanggung

4. Kabupaten Tegal

5. Kabupaten Sragen

6. Kabupaten Semarang

7. Kabupaten Purworejo

8. Kabupaten Purbalingga

9. Kabupaten Pemalang

10. Kabupaten Pekalongan

11. Kabupaten Magelang

12. Kabupaten Kendal

13. Kabupaten Karanganyar

14. Kabupaten Jepara

15. Kabupaten Demak

16. Kabupaten Cilacap

17. Kabupaten Brebes

18. Kabupaten Boyolali

19. Kabupaten Blora

20. Kabupaten Batang

21. Kabupaten Banjarnegara

22. Kota Pekalongan

23. Kabupaten Sukoharjo

24. Kabupaten Rembang

25. Kabupaten Pati

26. Kabupaten Kudus

27. Kabupaten Klaten

28. Kabupaten Kebumen

29. Kabupaten Grobogan

30. Kabupaten Banyumas

31. Kota Tegal

32. Kota Surakarta

33. Kota Semarang

34. Kota Salatiga

35. Kota Magelang

 

D.I. Yogyakarta

1. Kabupaten Kulonprogo

2. Kabupaten Gunungkidul

3. Kabupaten Sleman

4. Kabupaten Bantul

5. Kota Yogyakarta

 

Jawa Timur

1. Kabupaten Tuban

2. Kabupaten Trenggalek

3. Kabupaten Situbondo

4. Kabupaten Sampang

5. Kabupaten Ponorogo

6. Kabupaten Pasuruan

7. Kabupaten Pamekasan

8. Kabupaten Pacitan

9. Kabupaten Ngawi

10. Kabupaten Nganjuk

11. Kabupaten Mojokerto

12. Kabupaten Malang

13. Kabupaten Magetan

14. Kabupaten Lumajang

15. Kabupaten Kediri

16. Kabupaten Jombang

17. Kabupaten Jember

18. Kabupaten Bondowoso

19. Kabupaten Bojonegoro

20. Kabupaten Blitar

21. Kabupaten Banyuwangi

22. Kabupaten Bangkalan

23. Kabupaten Sumenep

24. Kabupaten Probolinggo

25. Kota Probolinggo

26. Kota Pasuruan

27. Kabupaten Tulungagung

28. Kabupaten Sidoarjo

29. Kabupaten Madiun

30. Kabupaten Lamongan

31. Kabupaten Gresik

32. Kota Surabaya

33. Kota Mojokerto

34. Kota Malang

35. Kota Madiun

36. Kota Kediri

37. Kota Blitar

38. Kota Batu

 

Bali

1. Kabupaten Jembrana

2. Kabupaten Buleleng

3. Kabupaten Badung

4. Kabupaten Gianyar

5. Kabupaten Klungkung

6. Kabupaten Bangli

7. Kota Denpasar

 

Sumatera Utara

1. Kota Medan

2. Kota Sibolga

 

Sumatera Barat

1. Kota Bukit Tinggi

2. Kota Padang

3. Kota Padang Panjang

4. Kota Solok

 

Kepulauan Riau

1. Kota Batam

2. Kota Tanjung Pinang

3. Kabupaten Natuna

4. Kabupaten Bintan

 

Lampung

1. Kota Bandar Lampung

2. Kota Metro

 

Kalimantan Barat

1. Kota Pontianak

2. Kota Singkawang

 

Kalimantan Timur

1. Kabupaten Berau

2. Kota Balikpapan

3. Kota Bontang

 

Nusa Tenggara Barat

1. Kota Mataram

 

Papua Barat

1. Kabupaten Manokwari

2. Kota Sorong

3. Kabupaten Fak Fak

4. Kabupaten Teluk Bintuni

5. Kabupaten Teluk Wondama

 

Aceh

1. Kota Banda Aceh

 

Riau

1. Kota Pekan Baru

 

Jambi

1. Kota Jambi

 

Sumatera Selatan

1. Kota Lubuk Linggau

2. Kota Palembang

 

Bengkulu

1. Kota Bengkulu

 

Kalimantan Tengah

1. Kabupaten Sukamara

2. Kabupaten Lamandau

3. Kota Palangkaraya

 

Kalimantan Utara

1. Kabupaten Bulungan

 

Sulawesi Utara

1. Kota Manado

2. Kota Tomohon

 

Sulawesi Tengah

1. Kota Palu

 

Sulawesi Tenggara

1. Kota Kendari

 

Nusa Tenggara Timur

1. Kabupaten Lembata

2. Kabupaten Nagekeo

 

Maluku

1. Kabupaten Kepulauan Aru

2. Kota Ambon

 

Papua

1. Kabupaten Boven Digoel

2. Kota Jayapura