Berita Syafruddin Arsyad Tumenggung Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

JK meminta publik menghormati sistem hukum, serta proses itu sama-sama dijalani.

Lokasi Kapal Nabi Nuh AS Berlabuh versi Prasasti Babilonia
BPKH Ungkap Dana Calon Jemaah Haji Indonesia Capai Rp169 Triliun
Telah dibaca 0 kali
Gelar Fan Meetup di Jakarta, Lisa BLACKPINK Datang Pakai Jet Pribadi dan Dijemput Mobil Listrik
Telah dibaca 14 kali
Menggali Keunikan Teh Kayu Aro Jambi, Hasil Bumi Indonesia Diakui Dunia
Telah dibaca 7 kali
Ingin Taubat dari Dosa Meninggalkan Sholat? Ketahui Syarat dan Caranya
Telah dibaca 77 kali
Jokowi Sebut Saya Ridwan Kamil, Pramono-Rano: Enggak Apa-Apa, Doakan Semua Sehat
Telah dibaca 63 kali
Makna di Balik Tari Piring Khas Minangkabau
Telah dibaca 42 kali
Studi Ungkap Polusi Udara Buat Otak Makin Lemot
Telah dibaca 35 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 16 November 2024
Telah dibaca 63 kali
KPK Tetapkan Pejabat BPK Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api
Telah dibaca 70 kali
Saat Halle Berry Kembali Kenakan Gaun Menerawang Ikonis Elie Saab di Malam Memenangkan Oscar 22 Tahun Kemudian
Telah dibaca 84 kali
Papan Sangatan, Teknologi Kearifan Lokal dalam Perhitungan Musim Tani
Telah dibaca 84 kali
Bawa Skuad Garuda ke Level Lebih Tinggi, Mantan Pelatih Timnas yang Mualaf Ini Puji Keberhasilan STY
Telah dibaca 84 kali
Diduga Menipu, Pemilik Superstar Fitness Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
Telah dibaca 70 kali
Penyelamatan Zion Suzuki Jadi Titik Balik Jepang Sikat Timnas Indonesia
Telah dibaca 77 kali

Advertisement

Advertisement

dddd

Wakil Pimpinan KPK, Saut Situmorang didampinggi Juru bicara KPK, Febri Diansyah menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung yang sebelumnya dihukum 15 tahun di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wakil Pimpinan KPK, Saut Situmorang memberi keteragan terkait vonis bebas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). KPK akan tetap melanjutan proses terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang merugikan negara 4,58 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wakil Pimpinan KPK, Saut Situmorang didampinggi Juru bicara KPK, Febri Diansyah menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung yang sebelumnya dihukum 15 tahun di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ahmad Yani Pengacara Syafruddin Arsyad Tumenggung melambaikan tangan saat memasuki Rutan Kelas I Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Mahkamah Agung (MA) memvonis lepas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung yang sebelumnya dihukum 15 tahun. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ahmad Yani Pengacara Syafruddin Arsyad Tumenggung usai mengunjungi Rutan Kelas I Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung dihukum terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ahmad Yani Pengacara Syafruddin Arsyad Tumenggung menyapa awak media saat memasuki Rutan Kelas I Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Mahkamah Agung (MA) memvonis lepas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung yang sebelumnya dihukum 15 tahun. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Terdakwa dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/8). Sidang mendengar keterangan dua saksi ahli. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/8). Sidang mendengar keterangan dua saksi ahli. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa penerbitan SKL terhadap obligor BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung bersiap mendengar keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/6). Sidang mendengar keterangan saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung bersiap menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pemberian SKL pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menaiki tangga menuju ruang periksa di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pemberian SKL pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung bersiap menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pemberian SKL pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat kofrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). KPK menjerat Bupati Nganjuk Jawa Timur, Taufiqurahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Para aktivis memasang sebuah spanduk di dekat gedung KPK saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Jakarta, Selasa (9/12/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah usai memberi keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). Setelah Taufiqurahman ditetapkan sebagai tersangka, KPK melakukan penggeledahan beberapa tempat di Nganjuk dan Jombang. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat kofrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). KPK menjerat Bupati Nganjuk Jawa Timur, Taufiqurahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Tim kuasa hukum Syafruddin Arsyad Tumenggung mencabut gugatan praperadilan dengan alasan akan melakukan perbaikan pada permohonan gugatannya di PN Jaksel, Jakarta, Senin (15/5). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Suasana sidang praperadilan tersangka dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Tumenggung di PN Jaksel, Jakarta, Senin (15/5). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Tim kuasa hukum Syafruddin Arsyad Tumenggung mencabut gugatan praperadilan dengan alasan akan melakukan perbaikan pada permohonan gugatannya di PN Jaksel, Jakarta, Senin (15/5). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)