Berita Tax Amensty Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Deklarasi harta program Tax Amensty capai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun.

PDIP Bantah Alwin Jabarti Kiemas Keluarga Megawati: Upaya Mendiskreditkan Partai di Masa Tenang Pilkada
Daftar Nominasi Billboard Music Awards 2024, Taylor Swift dan Zach Bryan Paling Banyak
Telah dibaca 0 kali
Cek Fakta: Link Lamaran CPNS Basarnas 2024 Ini Tidak Benar
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Kena Pengeboran PDAM, Pipa Pertamina di Cilincing Bocor
Telah dibaca 0 kali
6 Potret Lamaran Dewi Nurmania Anak Muzdalifah, Usai Wisuda Langsung Dilamar
Telah dibaca 0 kali
Cara Bikin Acar Timun Wortel: Panduan Lengkap untuk Hidangan Segar dan Lezat
Telah dibaca 0 kali
Minati Gyokeres dan Haaland, Barcelona Tetap Pertimbangkan Perpanjang Kontrak Robert Lewandowski
Telah dibaca 0 kali
Siap-Siap Pengumuman UMP 2025 Naik, Ini Bocorannya
Telah dibaca 0 kali
Intip, Spesifikasi Oppo Find X8 dan Harga Resminya di Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Kapal Wisata Tenggelam Dihantam Gelombang Ombak di Laut Merah, 16 Orang Hilang
Telah dibaca 0 kali
Aktor Suara Eiji Yanagisawa Meninggal Dunia di Usia 57, Ini 6 Anime Terbaiknya Termasuk Naruto
Telah dibaca 0 kali
Cara Agar Rambut Cepat Panjang: 41 Tips Ampuh untuk Rambut Indah Impianmu
Telah dibaca 0 kali
Cara Bikin Bubur yang Lezat dan Bergizi, Nikmat Disantap Pagi Hari
Telah dibaca 0 kali
Harga iPhone 13 dan iPhone 15 Turun Drastis di Indonesia, Jadi Berapa?
Telah dibaca 0 kali
Sopir Truk Tronton Diduga Mengantuk Saat Terobos Lampu Merah Slipi
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Presiden Jokowi saat sidak di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jumat (30/9). Jokowi mengaku mendapat banyak permintaan agar Tax Amnesty diperpanjang dan berjanji akan memberikan kemudahan administrasi hingga Desember 2016. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam wawancara khusus bersama Liputan6.com dan SCTV, di kantornya, Jakarta, Kamis (9/6/2016). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Petugas memberi pengarahan ke wajib pajak yang mengikuti tax amnesty di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Minggu (25/9). Pendaftaran akhir pekan dibuka guna mengakomodir ‎wajib pajak yang tak sempat mendaftar di hari kerja. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Wajib pajak antusias mengikuti pelaksanaan program tax amnesty di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Minggu (25/9). Mengantisipasi lonjakan pendaftar, DJP membuka tempat pendaftaran program pada Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Calon peserta tax amnesty mendengarkan pengarahan petugas di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Minggu (25/9). Pendaftaran akhir pekan dibuka guna mengakomodir ‎wajib pajak yang tak sempat mendaftar di hari kerja. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebanyak 28 counter yang disediakan masih tak mampu melayani antusiasme wajib pajak.

Wajib pajak memadati Kantor P‎usat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan untuk ikut prorgam tax amnesty pada Sabtu (24/9/2016).

Menkeu Sri Mulyani (tengah) hadir di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (20/09). Menurut Sri Mulyani dengan tax amnesty, pemerintah dapat memiliki dana dalam jangka pendek untuk membangun proyek infrastruktur. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi Bank

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani (kiri) memberikan sambutan saat Sosialisasi Amnesti Pajak (Tax Amnesty), Jakarta, (1/8). Jokowi menyampaikan bahwa ada saluran khusus (hotline) bagi aduan dan keluhan pelayanan tax amnesty. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Murdaya Poo melaporkan hartanya di Kantor Pusat Direktor Jenderal Pajak (DJP), Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Senin (19/9/2016). (Foto: Septian Deny/Liputan6.com)

Garibaldi Thohir (Inspirato Liputan6.com)

(ki-ka) Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengikuti Sosialisasi Amnesti Pajak (Tax Amnesty) di Jakarta, Senin (1/8). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Penghapusan pajak ternyata masih menjadi polemik

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak gembira dengan pencapaian APBN 2015, termasuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015 saat Raker dengan Banggar DPR, Jakarta,Kamis (25/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Penghapusan pajak ternyata masih menjadi polemik

Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

1
2