Berita Tes Wawasan Kebangsaan Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 8

Menurut Yudi, TWK tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas karena sejak awal tidak jelas konsekuensinya

02:24
TV
VIDEO: Mantan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Kini Berbisnis Nasi Goreng
03:14
News
VIDEO Headline: Hari Terakhir 57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ditampung di Bareskrim Polri?

Relawan Prabowo Dukung Isran Noor, Kode IKN Lanjut?
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 23 November 2024
Telah dibaca 0 kali
Melihat Desa Kecil di NTB yang Membangkitkan Harapan Hutan Bakau
Telah dibaca 7 kali
Pertama di Asia, Hotel Berkonsep Storytelling Resmi Dibuka di Jakarta
Telah dibaca 7 kali
Survei PUSKAPI, Banyak Warga Musi Banyuasin Belum Tahu Ada Pilkada Sumsel 2024
Telah dibaca 35 kali
Waktu Terbaik Sholat Taubat, Lengkap dengan Bacaan Dzikir dan Doanya
Telah dibaca 56 kali
Maruarar Sirait: Jokowi dan Prabowo Hanya Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta
Telah dibaca 49 kali
Jelajah Keunikan dan Pesona Pulau Tikus Bengkulu
Telah dibaca 63 kali
Galaksi Hantu NGC 4535 Contoh Sempurna Galaksi Spiral di Alam Semesta
Telah dibaca 63 kali
Kemenag Gorontalo Lambat Cairkan Tukin P3K, Mahasiswa Ikut Protes
Telah dibaca 63 kali
Cara agar Terkoneksi dengan Allah saat Sholat, Ini Kuncinya Kata UAH
Telah dibaca 70 kali
Deretan WAGs Pemain Diaspora Timnas Indonesia, Mulai Atlet hingga Model Internasional
Telah dibaca 56 kali
Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?
Telah dibaca 70 kali
Intip Sejarah di Balik Megahnya Gedung Sate Bandung
Telah dibaca 63 kali
OVO Perangi Judi Online, Sinergi dengan Pemerintah dan Swasta
Telah dibaca 77 kali

Advertisement

Advertisement

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap memberi keterangan terkait petisi 1.000 tanda tangan tolak Capim KPK bermasalah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/9/2019). Pegawai KPK berharap Presiden Joko Widodo selektif memilih 10 Capim KPK yang akan diberikan ke DPR. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyambangi Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (9/7/2019). (Merdeka.com/ Ronald)

Pegawai KPK membawa poster saat menggelar aksi di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksi menolak revisi UU KPK tersebut, mereka mengenakan baju serba hitam lengkap dengan masker penutup mulut dan membawa payung. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan keterangan pers terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Selain M Syahrial, kasus ini menyeret pengacaranya yang bernama Maskur dan penyidik KPK Stefanus Robin Pettuju. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron sesaat jelang rilis penahanan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/4/2021). KPK menahan keduanya terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberi isyarat saat menyampaikan keterangan terkait penangkapan mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Hebriyono di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menahan Nurhadi dan Rezky yang jadi DPO sejak pertengahan Februari 2020. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat rilis penahanan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/4/2021). KPK menahan keduanya terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Aktivitas di lobi Gedung KPK, Jakarta, pasca libur Lebaran 2020, Rabu (27/5/2020). KPK memperpanjang masa pelaksanaan bekerja dari rumah (BDR) atau work from home (WFH) bagi para pegawainya hingga 4 Juni 2020. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ada enam proyek jalan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 triliun dan total kerugian negara sebesar Rp 475 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

1
2
3
4
5
6
7
8