Berita Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar, terancam hukuman berat akibat kasus asusila dan narkoba; sidang etik dan pidana segera digelar.

Simak, Jadwal Lengkap Penetapan NIP CPNS 2024
Dua Jasad Bocah 10 Tahun Ditemukan Mengambang di Kali Cengkareng Drain Jakbar
Telah dibaca 0 kali
Mantan Ajudan Jokowi Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar Jabat Wakapolda Jabar
Telah dibaca 0 kali
Mengintip Kesiapan Listrik Jelang Lebaran 2025
Telah dibaca 28 kali
Sepak Bola dan Esports Bersatu, Begini Kata Cahya Supriadi
Telah dibaca 14 kali
Kolaborasi Google, Polri, dan Jasa Marga Permudah Navigasi Mudik Lebaran 2025
Telah dibaca 14 kali
Pelaku Usaha Kue Lebaran di Gorontalo Keluhkan Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Telah dibaca 7 kali
Lolos ke Semifinal All England 2025, Sabar/Reza: Tidak Pernah Terbayangkan
Telah dibaca 21 kali
Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Malut Meninggal Dunia di RSUD Ternate
Telah dibaca 28 kali
Cara Menuju Bukit Bintang Kuala Lumpur dari Bandara KLIA2
Telah dibaca 49 kali
Keceriaan Bocah-Bocah di Panti Asuhan saat Kedatangan Kapolres Pemalang, Berkah Ramadhan
Telah dibaca 35 kali
Intip Kesiapan Tol Cipali Sambut Arus Mudik Lebaran 2025
Telah dibaca 35 kali
Cara Membuat Tahu Bulat Kopong yang Renyah dan Lezat, Ini Rahasianya
Telah dibaca 42 kali
Top 3 Berita Hari Ini: Penumpang Pesawat yang Viral karena Menolak Kasih Kursinya ke Anak Kecil Tuntut Maskapai Penerbangan
Telah dibaca 35 kali
Kemenbud dan Kemenkum Perkuat Kerja Sama Pelindungan Kekayaan Intelektual
Telah dibaca 49 kali

Advertisement

Advertisement

Tampang Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadhamar Lukman Sumaatmaja. (Liputan6.com/ Ola Keda)

Pantai Pulau Merah di Banyuwangi, Jawa Timur. (Liputan6.com/Asnida Riani)

Ilustrasi kekerasan seksual pada anak. (Dok. Freepik)

Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND RI) ikut mengambil peran dalam memantau peraturan soal kekerasan seksual (UU TPKS). Foto: KND.

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU.

Banner Infografis Momentum Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Liputan6.com/Trieyasni)

Ketua DPR RI 2019-2024 Puan Maharani mengetuk palu saat memimpin sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Sesuai hasil rapat konsultasi dan perwakilan parpol pimpinan DPR Puan Maharani dari PDIP resmi sebagai Ketua DPR RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Suasana Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/1/2022). Rapat mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilanjutkan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua DPR Puan Maharani berpidato pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Rapat juga membahas pembentukan kementerian baru. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

DPR RI kembali mengulur rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Massa Kolaborasi Nasional melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa yang menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ini datang dari berbagai daerah. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menaker Ida saat membuka pelatihan Berbasis Kompetensi serta menyaksikan MoU dengan mitra pelatihan di BLK Ambon. (Istimewa)

Usai perjuangan elemen masyarakat, usulan regulasi kekerasan seksual akhirnya direspons.