Berita UMP 2025 Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 masih harus dibahas. Pada akhir November 2024 ini, ...

01:06
News
VIDEO: Menaker Ungkap Besaran UMP 2025 Masih Perlu Dibahas

Potret Cantik Benneisha Edelyn Laos Anak Sherly Tjoanda, Cagub Maluku Utara
Survei Indikator Pilgub Jabar: Dedi-Erwan 71,5%, Syaikhu-Ilham 16,4%, Adang-Gita 4,4%, Jeje-Ronal 4%
Telah dibaca 0 kali
Resep Mie Goreng Jawa, Cita Rasa Autentik Masakan Tradisional
Telah dibaca 0 kali
Teks Khutbah Jumat Hari Guru 2024: Nasihat Imam Syafi untuk Menjadi Guru Teladan
Telah dibaca 0 kali
Jennie dan Lisa Blackpink Dipastikan Manggung di Coachella 2025, Enhypen dan XG Juga Bakal Tampil
Telah dibaca 0 kali
6 Tips Jalani Frugal Living agar Bisa Atur Anggaran hingga Prioritas
Telah dibaca 0 kali
Cara Mengatasi Anak 1 Tahun Susah Makan, Penyebab dan Solusi Sederhana untuk Orang Tua
Telah dibaca 0 kali
Hasil China Masters 2024: Sabar/Reza Singkirkan Unggulan Pertama
Telah dibaca 0 kali
15 Tips Agar HP Tidak Cepat Panas yang Wajib Diketahui
Telah dibaca 0 kali
7 Potret Transformasi Inul Daratista, Dulu Hidup Pas-Pasan Kini Jadi Ikon Dangdut dan Pengusaha Sukses
Telah dibaca 0 kali
Hari Anak Sedunia, Gibran Ajak Anak Panti Asuhan ke Toko Buku untuk Bangun Budaya Literasi
Telah dibaca 7 kali
Seniman Indonesia Pentaskan Hikayat Tuan Guru di Cape Town
Telah dibaca 7 kali
Sudah Putus dari Bisma SMASH, Ini 6 Potret Andira Hadley dan Kekasih Barunya
Telah dibaca 7 kali
Prabowo Percepat Target Swasembada Pangan ke 2027
Telah dibaca 7 kali
Cara Menangani Anak Pubertas Sebelum Usia 8 Tahun, Kenali Ciri-Ciri dan Gejala yang Harus Dipahami Orang Tua
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Menaker Ungkap Besaran UMP 2025 Masih Perlu Dibahas

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho. (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan pada akhir November 2024 mendatang. Dia akan lebih dulu melapor ke Presiden Prabowo Subianto.

Ilustrasi mal di Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Aksi unjuk rasa para buruh mendapat pengawalan 1.270 personel keamanan gabungan. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Ilustrasi UMP (Arfandi/Liputan6.com)

Kepala BIN Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Rapat kerja tertutup ini tersebut membahas isu-isu aktual. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ratusan karangan bunga dari serikat buruh memenuhi Gedung Mabes Polri dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Sejak pagi ratusan karangan bunga berdatangan ke Mabes Polri dari berbagai serikat buruh dari seluruh Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Ilustrasi UMP (Arfandi/Liputan6.com)

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani merespons tuntutan  serikat buruh yang meminta kenaikan UMP 2025. (Tira/Liputan6.com)

Wakil Ketua Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani (dok: Tira)

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Pemerintah menetapkan UMP 2024 sesuai formulasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023. (Liputan6.com/Herman Zakharia)