Berita Upah Minimum Provinsi Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Presiden Prabowo Subianto mendorong perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah memastika...

5 Gelandang Terhebat Inggris Sepanjang Sejarah: Ada Legenda Manchester United
Strategi Polri Atasi Lonjakan Kendaraan di Gerbang Tol Selama Arus Balik Lebaran 2025
Telah dibaca 0 kali
Antisipasi Kepadatan Arus Balik, Polda Lampung Siapkan 'Delay System' di Pelabuhan Bakauheni
Telah dibaca 0 kali
Pasar Tradisional Sepi, Menteri Maman Paparkan Penyebabnya
Telah dibaca 0 kali
Alasan Presiden AS Donald Trump Terapkan Tarif Impor
Telah dibaca 0 kali
39 Ribu Kendaraan Melintas di Cipali Pada H3 Lebaran 2025
Telah dibaca 7 kali
Belanja Perlengkapan Sekolah Usai Lebaran, Ini Tips Agar Pembelianmu Tepat dan Hemat
Telah dibaca 21 kali
Imbas Jalur Puncak Bogor Tergenang, One Way Arah Jakarta Lebih Panjang
Telah dibaca 28 kali
Chelsea vs Tottenham Hotspur: Dominasi Rekor Pertemuan, The Blues Bakal Jaga Dominasi?
Telah dibaca 21 kali
Mudik Usai, Polda Lampung Siaga Amankan Wisata dan Arus Balik Pasca-Lebaran
Telah dibaca 21 kali
Gerai di Indonesia Lagi jadi Sorotan, Intip Perjalanan Sang Pendiri Lulu Hypermarket
Telah dibaca 28 kali
Respons Pemimpin Eropa terhadap Tarif Dagang Donald Trump
Telah dibaca 35 kali
Kisah Cinta Gilang Pandawara Group, Tak Pernah Nembak Wanita Pujaannya tapi Langsung Lamaran dan Ngajak Nikah
Telah dibaca 35 kali
Tanggapan Pengamat Terkait Persiapan Mudik Lebaran Pemerintah
Telah dibaca 49 kali
Sholat Istikharah Jam Berapa? Ketahui Waktu Mustajab dan Tata Caranya
Telah dibaca 28 kali

Advertisement

Advertisement

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menjelaskan ketiadaan legalitas membuat posisi tawar para pengemudi ojol di depan perusahaan aplikasi lemah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Ilustrasi Mata Uang Rupiah. Kredit: Mohamad Trilaksono (EmAji) via Pixabay

Teller tengah menghitung mata uang dolar AS di penukaran uang di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan di perdagangan pasar spot hari ini di angka Rp 14.125. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustrasi Kota Bekasi Jawa Barat (Foto: PDAM Tirta Bhagagasi)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengingatkan enam provinsi yang hingga saat ini belum menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 untuk segera melaksanakan penetapan.

Ilustrasi UMP (Arfandi/Liputan6.com)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Pekerja tengah melintas di kawasan Kendal, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4,9 juta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustrasi UMP (Arfandi/Liputan6.com)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Nasional 2025 pada Jumat 29 November 2024. Dalam pengumuman tersebut, Prabowo memutuskan upah minimum tahun 2025 naik sebesar 6,5 persen dari tahun 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku kecewa atas proses penetapan upah minimum. Pasalnya, sudah menyentuh 13 tahun aturan tersebut berubah-ubah. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azzam mengatakan telah menemui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk mengungkapkan kekecewaannya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku kecewa atas proses penetapan upah minimum. Pasalnya, sudah menyentuh 13 tahun aturan tersebut berubah-ubah. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azzam mengatakan telah menemui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk mengungkapkan kekecewaannya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyoroti ketentuan pengaturan upah minimum yang terus berubah-ubah. Aspek ini pula yang disebut jadi pertanyaan para investor dari luar negeri.

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga. (Foto: Istimewa)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan pada akhir November 2024 mendatang. Dia akan lebih dulu melapor ke Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Ilustrasi UMP (Arfandi/Liputan6.com)

1
2
3
4
5
6
7
8
9