Berita upah minimum Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan pada akhir November 2024 mendatang. Dia a...

Top 3 Berita Hari Ini: Aliando Syarief Diduga Pacaran dengan Adik Sandrina Michelle yang 13 Tahun Lebih Muda, Bisa Terjerat Hukum?
Langkah Nyata UU Pesantren, Majelis Masyayikh Tegaskan Komitmen untuk Generasi Santri Berdaya Saing
Telah dibaca 0 kali
Indonesia Inisiasikan Skema Just Transition demi Wujudkan Net Zero Emission
Telah dibaca 0 kali
Arti Nama Aqila, Simak Makna Mendalam dan Kumpulan Inspirasi Rangkaian Nama Islami
Telah dibaca 0 kali
Jadi Pemilik Klub San Diego FC, Juan Mata Cetak Rekor Unik
Telah dibaca 0 kali
Insentif Dana Karbon dan Partisipasi Masyarakat Jaga Hutan Melalui SP4N-LAPOR!
Telah dibaca 0 kali
Memahami Severity adalah Kunci Penilaian Risiko yang Efektif
Telah dibaca 0 kali
11 Tips Menghilangkan Komedo di Hidung yang Efektif dan Aman
Telah dibaca 0 kali
Beri Banyak Manfaat, Pembangunan Jargas Perlu Kroyokan
Telah dibaca 0 kali
25 Tips Diet Tanpa Olahraga yang Efektif untuk Menurunkan Berat Badan
Telah dibaca 0 kali
510 Nama Pengguna IG Aesthetic dan Keren, Bisa untuk Wanita maupun Laki-laki
Telah dibaca 0 kali
Indonesia Bidik Net Zero Emission di 2060, Bagaimana Perhitungan Karbonnya?
Telah dibaca 0 kali
Tips Menghilangkan Kantung Mata: Panduan Lengkap untuk Wajah Lebih Segar
Telah dibaca 0 kali
Debat Pilgub Kalteng, Paslon ASRI 04 Ingin Buka Lapangan Kerja Berbasis Teknologi
Telah dibaca 0 kali
Berkat KSPO, Pendapatan Negara dari Pelabuhan Ajibata-Ambarita Naik 4 Kali Lipat
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan pada akhir November 2024 mendatang. Dia akan lebih dulu melapor ke Presiden Prabowo Subianto.

Aksi unjuk rasa para buruh mendapat pengawalan 1.270 personel keamanan gabungan. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Ilustrasi UMP (Arfandi/Liputan6.com)

Ilustrasi Upah Buruh (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Kepala BIN Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Rapat kerja tertutup ini tersebut membahas isu-isu aktual. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dalam aksi May Day tersebut mereka menyiapkan dua tuntutan, yaitu Menolak omnibus law dan Hostum (hapus outsourcing dan upah murah). (merdeka.com/Imam Buhori)

Ratusan karangan bunga dari serikat buruh memenuhi Gedung Mabes Polri dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Sejak pagi ratusan karangan bunga berdatangan ke Mabes Polri dari berbagai serikat buruh dari seluruh Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Ilustrasi UMP (Arfandi/Liputan6.com)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani merespons tuntutan  serikat buruh yang meminta kenaikan UMP 2025. (Tira/Liputan6.com)

Wakil Ketua Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani (dok: Tira)

Massa buruh gabungan menggelar aksi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Dalam aksinya, ratusan buruh tersebut menuntut pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah 2022. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden KSPI Said Iqbal saat berorasi di depan para buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Massa buruh dari berbagai serikat pekerja tersebut menggelar demo terkait penolakan pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan upah minimum 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

1
2
3
4
5
6
7
8
9