Berita uu cipta kerja Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 8

UU Cipta Kerja diarahkan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan guna memperkuat perekonomian nasional.

03:22
News
VIDEO: Lebih dari 5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Undang-undang Cipta Kerja Tak Dicabut
11:30
TV
VIDEO: Kopi Pagi: Ramai Aksi Demo Buruh Tolak Jumlah UMP 2022, Kurang untuk Penuhi Kebutuhan?

9 Tips Elegan Hadapi Pasangan yang Sering Annoying, Sabar dan Jangan Kedepankan Emosi
3 Buah Alami yang Ampuh Hilangkan Jerawat dan Bekasnya, Kulit Mulus Tanpa Perawatan Mahal!
Telah dibaca 0 kali
GAPKI Bakal Gelar IPOC 2024, Ini Bocorannya
Telah dibaca 0 kali
6 Permintaan Lucu Netizen ke Bobby Kertanegara Kucing Prabowo Ini Bikin Ngakak
Telah dibaca 0 kali
Jenis Buah Ini Baik Dikonsumsi untuk Meningkatan Kesehatan Jantungmu
Telah dibaca 0 kali
8 Tanda Pasanganmu Red Flag dan Tak Layak Dipertahankan, Putus atau Tersiksa Terus-Terusan
Telah dibaca 0 kali
Inovasi Camilan Tradisional, Misro Gula Merah Tanpa Kelapa Parut untuk Pecinta Kuliner
Telah dibaca 0 kali
Ubah Paradigma Masyarakat Lewat Bank Sampah
Telah dibaca 0 kali
RI Kutuk Keras Pembakaran Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara
Telah dibaca 0 kali
Menperin Surati Prabowo Sahkan Aturan Baru Gas Bumi untuk Domestik
Telah dibaca 0 kali
Moto Guzzi Stelvio Ramaikan Pasar Moge Nasional, Adopsi Teknologi Canggih
Telah dibaca 0 kali
Kapolri Segera Tunjuk Wakapolri yang Baru, Cari Pengganti Agus Andrianto
Telah dibaca 0 kali
Potret 7 Utusan Khusus Presiden dilantik Prabowo, Raffi Ahmad Bidang Seni
Telah dibaca 0 kali
LG Luncurkan Mesin Cuci AI, Hadir dengan Fitur Pet Care Cycle
Telah dibaca 0 kali
Absen Setahun, Neymar Akhirnya Kembali Comeback Bersama Al Hilal
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Warga mengurus layanan perpajakan di Kantor KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022). Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi memulai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan ke depannya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk menghadirkan layanan informasi publik yang interaktif ke masyarakat.

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) UU Cipta Kerja dari Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono (Foto: Tim Humas KSP)

Pemkab Banyuwangi melakukan program ngopi bareng bersama para pelaku usaha di Rumah Osing, kompleks Pendopo Banyuwangi, Senin (25/7/2022).

Pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan American Chambers of Commerce in Indonesia (AmCham) telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. (Dok ekon.go.id)

Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Elen Setiadi, Kemenko Perekonomian menyelenggarakan media briefing terkait UU Cipta Kerja yang berlangsung di Media Center Kemenko Perekonomian, Rabu (6/7/2022). (Dok ekon.go.id)

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemandangan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (5/4/2022). Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen pada April 2022, dari perkiraan sebelumnya 5,2 persen pada Oktober 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jamuan makan malam bertema “A Digital ASEAN for All” World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022. (Dok Kemenko Perekonomian)

Massa buruh berjalan memasuki ruas Jalan Medan Merdeka Barat saat perayaan hari Buruh Internasional di Kawasan Patung Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (5/1). Ribuan massa buruh ikut dalam perayaan MayDay 2017. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin. (Dok. KKP)

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pokok Penjelasan Pemerintah Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah atas RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Badan Legislasi DPR. (ekon.go.id)

4
5
6
7
8
9
10
11
12