Berita uu kpk Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Benarkan pengunduran diri tersebut terkait pengesahan UU KPK?

Pj Gubernur Jakarta Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilkada 2024
Bezel HP Adalah: Fungsi, Jenis, dan Perkembangannya
Telah dibaca 0 kali
Jurus BRIS Genjot Bisnis Kendaraan
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan MBZ, Bahas Kerja Sama Strategis
Telah dibaca 0 kali
Makin Berprestasi, Timnas Indonesia Dapat Sponsor ke-25
Telah dibaca 0 kali
Respons Shell Terkait Kabar Tutup Seluruh SPBU di Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Banyuwangi Fish Market, Upaya Tingkatkan Konsumsi Makan Ikan
Telah dibaca 0 kali
Rp 26,81 Triliun Modal Asing Masuk Indonesia Sepanjang Semester II 2024
Telah dibaca 0 kali
Jiyeon T-ara dan Hwang Jae Gyun Resmi Bercerai, Sama-Sama Absen dalam Proses Mediasi
Telah dibaca 0 kali
Fungsi Dioda Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Kerja Komponen Elektronika Penting
Telah dibaca 0 kali
Kideco Sabet Penghargaan Gold Rank di Ajang ASRRAT 2024
Telah dibaca 0 kali
Peringatan HKN 2024, Bupati Ipuk Fiestiandani Ingatkan Masalah Kesehatan Lansia dan Balita Stunting
Telah dibaca 0 kali
5 Cara Tradisional dan Kuno Mengawetkan Makanan, Salah Satunya Pakai Kulit Anjing Laut
Telah dibaca 0 kali
Bawaslu Jakarta Minta Pengawas Tetap Berada di TPS Saat Hitung Suara
Telah dibaca 0 kali
Bioskop ScreenX Terbesar Kedua Sedunia Plus Tata Suara Dolby Atmos Hadir di Indonesia, Lokasinya?
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Banner Infografis Pegawai Akan Mundur Usai Pemberlakuan UU KPK? (Liputan6.com/Abdillah)

Hal ini muncul karena dalam salah satu pasalnya menyebutkan, pegawai KPK diharuskan beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN.

Banner Infografis Pegawai Akan Mundur Usai Pemberlakuan UU KPK? (Liputan6.com/Abdillah)

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang uji materi UU KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin (30/9/2019). Pemohon berharap MK memutus gugatan sebelum Desember. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan TPPU di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5). KPK menjerat korporasi dengan sangkaan TPPU berkaitan dengan kasus yang menimpa Bupati Kebumen Mohamad Yahya Fuad. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menko Polhukam Mahfud Md dan Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan kepada awak media usai melakukan pertemuan tertutup di Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pimpinan KPK periode 2015–2019, Agus Rahardjo (kedua kanan) dan Laode M Syarif bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi usai mendaftarkan pengajuan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pimpinan KPK periode 2015–2019, Agus Rahardjo (kedua kanan) dan Laode M Syarif bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi usai mendaftarkan pengajuan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD memberikan keterangan terkait kerusuhan Papua dalam acara di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Gerakan Suluh Kebangsaan mengimbau seluruh elemen masyarakat menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua. (merdeka.com/Imam Buhori)

Tiga pimpinan KPK, Laode M Syarif, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo (ki-ka) bersiap mengajukan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Mereka bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bakal jadi pemohon. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pimpinan KPK periode 2015–2019, Agus Rahardjo (kanan) dan Laode M Syarif bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi usai mendaftarkan pengajuan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tiga pimpinan KPK periode 2015–2019, Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendaftarkan pengajuan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tiga pimpinan KPK, Laode M Syarif, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo (ki-ka) bersiap mengajukan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Mereka bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bakal jadi pemohon. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pimpinan KPK periode 2015–2019, Laode M Syarif (kiri) dan Saut Situmorang bersiap mengajukan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Mereka bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bakal jadi pemohon. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang menyambangi MK untuk mengajukan uji materi UU KPK, Rabu (20/11/2019). (Liputan6.com/ Putu Merta Surya Putra)

Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang, dan Wakil Pimpinan KPK Laode M Syarif memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Atas nama pribadi, ketiganya akan menjadi pemohon ke MK dalam uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang, dan Wakil Pimpinan KPK Laode M Syarif memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Atas nama pribadi, ketiganya akan menjadi pemohon ke MK dalam uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang, dan Wakil Pimpinan KPK Laode M Syarif memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Atas nama pribadi, ketiganya akan menjadi pemohon ke MK dalam uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) bersama mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas (tengah) dan mantan panitia seleksi KPK jilid IV, Betti Alisjahban memberikan keterangan usai menyambangi gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan usai menerima kedatangan sejumlah tokoh di Jakarta, Jumat (15/11/2019). Mereka datang membahas rencana mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas dan mantan pansel KPK, Betti Alisjahban usai menggelar pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2019). Mereka membahas rencana mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang KPK ke MK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi KPK, Senin 4 November 2019.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan terbatas bertolak menuju Singapura dalam rangka kunjungan kerja pada Selasa (8/10/2019).

1
2
3
4
5
6
7
8
9