Sukses

Home
News
Pemilu
Bisnis
Bola
TV
ShowBiz
Tekno
Foto
Hot
Cek Fakta
Islami
Crypto
Citizen6
Saham
Regional
Otomotif
Opini
Disabilitas
Global
On Off
Surabaya
Lifestyle
Health
Video
Feeds

UU MK

Semua
Artikel
Video
Foto

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di ruang fraksi PDIP. (Foto: Delvira Hutabarat/Liputan6.com).

Peristiwa04 Jun 2024 10:05

PDIP Minta Revisi UU MK Jangan Tergesa-gesa Disahkan

Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul meminta agar revisi Undang-undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) jangan tergesa-gesa untuk disahkan. Menurut Bambang, saat ini Revisi UU MK bukan prioritas.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku partainya belum mengetahui informasi bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI.

Politik16 Mei 2024 22:00

Revisi UU MK Dikebut, PDIP Khawatir Hakim yang Benar dan Berani Jadi Mudah Dicopot

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai, proses perjalanan RUU MK merupakan sisi gelap kekuasaan, sehingga tampak terburu-buru tanpa melibatkan semua pihak.

Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Rajut16 Mei 2024 00:00

HEADLINE: Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bergulir di DPR, Poin Kontroversialnya?

DPR dan Pemerintah diam-diam memuluskan pengesahan RUU MK. Pembahasan tingkat I revisi keempat UU MK ini dilakukan secara 'senyap' di masa reses DPR.

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)

Peristiwa15 Mei 2024 05:00

Respons Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK: Itu Wewenang Pembentuk Undang-Undang

Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, hal itu adalah pembahasan revisi UU MK merupakan wewenang DPR selaku pembentuk undang-undang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana memberikan ucapan selamat kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md seusai pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Politik14 Mei 2024 14:50

Jokowi Tanggapi RUU MK yang Dulu Ditolak Mahfud Md, Kini Disepakati Pemerintah dan DPR

Presiden Jokowi merespons singkat soal sikap pemerintah dan DPR yang kini telah menyepakati pembahasan RUU MK dibawa ke paripurna. Padahal dulu pemerintah diwakili Mahfud Md saat masih menjabat Menko Polhukam, menolak pembahasan revisi UU MK tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersiap untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Politik14 Mei 2024 10:49

Dulu Ditolak Mahfud Md, Pemerintah dan DPR Kini Setujui RUU MK

Pemerintah dan DPR sepakat pembahasan RUU MK dibawa ke paripurna. Pembahasan RUU MK ini dibahas senyap pada masa reses DPR, Senin 13 Mei 2024 kemarin.

Menkumham Yasonna H Laoly dan Ketua Komisi III DPR Herman Herry Saat Membahas RUU MK. (Foto: Dokumentasi Kemenkumham).

Peristiwa14 Mei 2024 09:17

Dibahas Senyap Saat Reses, DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU MK ke Paripurna Hari Ini

Pembahasan dan rapat pengambilan keputusan tingkat I tentang RUU MK ini dilakukan secara “senyap” pada masa reses DPR. Pengetokan palu tingkat I ini dilakukan pada Senin (13/5/2024) sore.

Politik15 Feb 2023 20:51

DPR Usulkan Revisi UU MK, Sebut Ada 4 Poin Penting

Revisi UU MK ini merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peristiwa20 Nov 2020 06:34

Hakim Sebut Permohonan Pengujian Revisi UU MK Penuh Opini dan Prasangka

Alih-alih memasukkan opini dalam permohonan, dia menyarankan pemohon mencantumkan teori yang berhubungan dengan pengujian formal serta perkembangannya dalam pengujuan revisi UU MK.

Peristiwa03 Nov 2020 21:16

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU MK

Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan gugatan uji formil dan metriil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 3 November 2020.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan penjelasan kepada Komisi III DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2020). Rapat juga membahas penjelasan recofusing APBN Tahun 2020, persiapan new normal di lapas dan imigrasi serta isu-isu lainnya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Peristiwa01 Sep 2020 20:35

Menkumham: UU MK Jadi Dasar Yuridis Tetapkan Syarat Hakim Konstitusi

Dia mengatakan, adanya UU MK akan menjadi landasan yuridis mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.

Politik24 Agu 2020 14:35

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusian (Menkumham) Yasonna Laoly mewakili pemerintah menyatakan persetujuan atas revisi UU Mahkamah Konstitusi.

Politik19 Feb 2014 13:54

Mau Jadi Hakim MK, Benny K Harman Harus Minta Restu Syarief Hasan

Restu dibutuhkan mengingat Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat pernah membuat Perppu No 1 Tahun 2014.

Peristiwa18 Feb 2014 14:04

Batalkan UU MK, Wamenkumham Anggap Hakim Konstitusi Tak Konsisten

MK membatalkan UU nomor 4 tahun 2014 yang dulunya adalah Perppu penyelamatan MK.

Peristiwa14 Feb 2014 18:11

Menko Polhukam: SBY Hormati Keputusan Pembatalan UU MK

Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, pemerintah akan menaati setiap keputusan MK.

Politik14 Feb 2014 11:40

MPR: Pembatalan UU MK Ada Konflik Kepentingan

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai pembatalan itu terjadi karena ada konflik kepentingan.

Politik20 Des 2013 16:22

Hamdan Zoelva: UU MK Tak Pengaruhi Posisi Saya

Pasal yang menyebut Hakim Konstitusi harus vakum dari dunia politik minimal 7 tahun, ternyata tak berlaku surut.

Politik20 Des 2013 12:14

Martin Gerindra: Ada UU MK, Tak Ada Lagi Hakim MK Kader Parpol

Sidang paripurna DPR memutuskan menyetujui Perppu MK menjadi Undang-Undang.

Politik20 Des 2013 11:10

UU MK Disahkan, Jabatan Hamdan Zoelva dan Patrialis Tak Aman?

Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah disetujui menjadi Undang-Undang.