Berita UU Omnibus Law Ciptaker Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), menolak Omnibus LawUU Cipta Ker...

Cuaca Hari Ini Senin 23 Desember 2024: Langit Pagi Jabodetabek Mayoritas Berawan
Cara Agar Kendaraan Tetap Optimal Saat Liburan Nataru, Berikut Tipsnya
Telah dibaca 0 kali
Menjajal Konsep All You Can Eat Restoran Autentik Thailand di Jakarta, Bisa Panggang Daging Sesukanya
Telah dibaca 0 kali
Benci Sekolah hingga Jualan HP, Ini Kisah Sukses Pendiri Zerodha Nikhil Kamath
Telah dibaca 0 kali
Pasar Kripto Koreksi, Arus Keluar ETF Bitcoin Capai Rp 10.9 Triliun dalam Sehari
Telah dibaca 0 kali
Rayakan Malam Tahun Baru di Ketinggian, Ini 5 Rekomendasi Gunung bagi Pendaki Pemula
Telah dibaca 0 kali
Siapkan Masa Depan Pendidikan Anak dengan Instrumen Investasi Ini
Telah dibaca 0 kali
23 Desember 1968: 83 Kru Kapal Intelijen AS Dibebaskan Usai Ditahan Korea Utara selama 11 Bulan
Telah dibaca 0 kali
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Kabupaten Sukabumi Senin Dini Hari 23 Desember 2024
Telah dibaca 0 kali
Gempa M 5,2 Getarkan Sukabumi pada Senin Dini Hari, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Telah dibaca 0 kali
Polisi: Istri yang Seret Suami Pakai Mobil di Jaktim Baru Merasa Menyesal Usai Ditahan
Telah dibaca 0 kali
Kisah Abu Bakar Menolak saat Ditunjuk Nabi jadi Imam Sholat, saat Takbir Selalu Menangis, Kenapa?
Telah dibaca 0 kali
Hasil Liga Inggris: Drama 9 Gol, Liverpool Makin Nyaman di Puncak Usai Bantai Tottenham Hotspur
Telah dibaca 0 kali
Jazilul Sebut PKB Dukung PPN Menjadi 12 Persen: Kami Akan Kawal Stimulus Ekonominya
Telah dibaca 21 kali
Iko Uwais Ungkap Alasan Tak Suka Makan Bubur Ayam dan Takut Kerupuk
Telah dibaca 14 kali

Advertisement

Advertisement

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Massa aksi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membawa spanduk dan poster saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Dalam aksinya menyuarakan penolakan kaum buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Petugas kepolisian berjaga saat unjuk rasa massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Unjuk rasa berlangsung mulai pukul 10:00 - 12:00 WIB. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Seorang buruh dengan tubuh di cat silver berunjuk rasa menyuarakan penolakan kaum buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Unjuk rasa ini dihadiri ratusan buruh. (Liputan6.com/Faizal Fanani)