Berita UU Omnibuslaw Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), menolak Omnibus LawUU Cipta Ker...

00:54
Hot
VIDEOGRAFIS: Keuntungan Omnibus Law Versi Pemerintah

Parkir di Zona Merah, Berikut Kinerja Kripto CRO Coin 26 November 2024
Tata Cara Shalat Tarawih 11 Rakaat 4 4 3: Panduan Lengkap
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Truk Tronton Tabrak Sejumlah Kendaraan di Lampu Merah Slipi, Satu Orang Meninggal
Telah dibaca 0 kali
Deretan Mobil Hybrid Suzuki yang Mejeng di GJAW 2024
Telah dibaca 0 kali
Titik Terang Restrukturisasi Waskita Karya, Kapan Suspensi Dibuka?
Telah dibaca 0 kali
Apa Itu TSHs? Berikut Pemeriksaan Penting untuk Kesehatan Tiroid Anda
Telah dibaca 0 kali
Cemburu Berlebihan Bisa Merusak Hubungan, Ini 5 Cara untuk Menguranginya
Telah dibaca 0 kali
Apa Itu Transmisi Manual, Berikut Penjelasan Lengkap dan Cara Kerjanya
Telah dibaca 0 kali
Deretan Film dan Drama Korea Lee Dong Hwi, dari Reply 1988 hingga Chief Detective 1958
Telah dibaca 0 kali
Kebakaran 8 Jam di Permukiman Kumuh Terbesar Manila Filipina, 1.000 Rumah Hancur
Telah dibaca 0 kali
Manchester United Serius Incar Mantan Anak Asuh Ruben Amorim, Siapkan Tawaran Hampir Rp1 Triliun
Telah dibaca 0 kali
6 Potret Tingkatan Barang Anak 90-an dari Biasa Sampai Anak Sultan, Relate Banget
Telah dibaca 0 kali
21 Cara Mendapatkan Pulsa Gratis: Mudah Dipraktikkan dan Aman
Telah dibaca 0 kali
Jadi Bumbu Andalan Kuliner Nusantara, Begini Sejarah Lahirnya Kecap Manis
Telah dibaca 0 kali
Pariwisata Jadi Andalan Perekonomian Indonesia, Kemenpar Minta Tambahan Pagu Anggaran 2025 Rp2,25 Triliun
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan audiensi dengan perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di ruang pimpinan nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Buruh memberikan tuntutan, salah satunya pembatalan UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Buruh memberikan tuntutan, salah satunya menolak Revisi UU 12/2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan audiensi dengan perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di ruang pimpinan nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Buruh memberikan tuntutan, salah satunya pembatalan UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustrasi Cek Fakta

Aksi gabungan buruh, mahasiswa, pelajar dan pemuda menolak UU Omnibus Law di Bali berlangsung ricuh.

Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Paripurna menjelaskan keuntungan UU yang kontroversial ini.

Ganjar menjenguk para pelajar peserta demo UU Cipta Kerja. (Foto: Dok. Humas Pemprov Jateng)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk untuk menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 7 September 2020.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dialog membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD periode 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)