Berita UU Pilkada Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 15

Tak lama setelah DPR mengesahkan UU Pilkada, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menelepon Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

00:56
Hot
VIDEO: Viral Demonstran di Jogja Beri Jalan Bagi Ambulans Saat Aksi Menolak RUU Pilkada 2024
53:02
News
Kontroversi Rapat Paripurna Kilat untuk Pengesahan UU Pilkada

Ridwan Kamil di Kampanye Akbar: Kami Pemimpin Pancasila, Semua Agama Akan Dilindungi
Apa Itu Act Fool: Fenomena Viral yang Mengguncang TikTok
Telah dibaca 0 kali
Permintaan Meningkat, Dahua Technology Indonesia Bangun Pabrik Baru CCTV di Tangerang
Telah dibaca 0 kali
Ubur-ubur Ini Bisa Kembali Muda Jika Stres, Kok Bisa?
Telah dibaca 0 kali
Menurut Ustadz Das'ad Latif Sebenarnya di Rumah Bisa Ada Bidadari, jika...
Telah dibaca 0 kali
Apa Itu AMOLED di HP: Kelebihan, Kekurangan dan Bedanya dengan Jenis Layar Lain
Telah dibaca 0 kali
BUMN Setor Dividen Rp 85,5 Triliun untuk Negara pada 2024
Telah dibaca 7 kali
Cara Pembulatan Angka Dasar dan Excel, Langsung Jago Ikuti Latihannya
Telah dibaca 14 kali
16 Parpol KIM hingga Relawan Jokowi-Gibran Diklaim Hadiri Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono
Telah dibaca 7 kali
Cara Pembatalan Tiket Kereta Api Online di KAI Access dan Website Resminya
Telah dibaca 14 kali
Dharma-Kun Gelar Kampanye Akbar, Ini Aspirasi dan Harapan Warga
Telah dibaca 7 kali
Apa Itu Baby Blues pada Ibu: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya
Telah dibaca 7 kali
Dukung Pengembangan Ekonomi di Daerah Terpencil, Perusahaan Transportasi Udara Tambah Pesawat Baru
Telah dibaca 0 kali
Disebut Jiplak Lagu Bruno Mars, Ini Kata Pihak Miley Cyrus Soal Flowers
Telah dibaca 14 kali
Zeekr Hadirkan Dua Mobil Listrik Premium di GJAW 2024, Harga Mulai dari Rp 1 Miliar
Telah dibaca 14 kali

Advertisement

Advertisement

Dalam pembacaan refleksi akhir tahun pada Senin 23 Des 2013 Ketua MK Hamdan Zoelva mengakui kinerja MK selama lebih kurang 10 tahun rusak karena peristiwa tertangkapnya Akil Muchtar (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan menyatakan, partainya tidak akan memihak poros koalisi mana pun. Selasa (20/5/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)

(Ahmad Romadoni/Liputan6.com)

(Ahmad Romadoni/Liputan6.com)

(Liputan 6 TV)

Lebih lanjut, Nurhayati menjelaskan bahwa penyeimbang itu berbeda dengan oposisi. Penyeimbang artinya mengawal pemerintahan ke depan supaya tetap memikirkan rakyat, Jakarta, Rabu (27/8/2014) (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Syarief Hasan (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Massa berasal dari buruh, mahasiswa, dan beberapa perwakilan kepala daerah dan bupati dari beberapa daerah tersebut menyatakan penolakannya terhadap pengesahan RUU Pilkada, Jakarta, (25/9/14). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ilustrasi All Out Walk Out

(ANTARAFOTO/Nyoman Budhiana)

Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi menolak hasil UU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, (28/9/14). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Kelompok yang tergabung dalam Rakyat Penggugat UU Pilkada ini mengumpulkan fotokopi KTP warga yang tidak setuju dengan pengembalian Pilkada via DPRD, Jakarta, (28/9/14). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Rencananya, fotokopi KTP tersebut akan diserahkan ke KontraS untuk nantinya dibawa ke MK pada saat pendaftaran gugatan, Jakarta, (28/9/14). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

(Liputan 6 TV)

(Foto: Antara)

IHSG (ANTARA Foto)

(ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

(ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

(Liputan 6 TV)

(ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

7
8
9
10
11
12
13
14
15