Berita UU Tax Amnesty Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan ‎menolak gugatan pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

08:04
Video
Dirjen Pajak: Orang Indonesia Bakal Bawa Pulang Uangnya dari Singapura

Honda Scoopy Masih Jadi Andalan untuk Rebut Pasar Bali
Wakaf Zakat Fun Run 2024: Menuju Hidup Sehat dan Tabungan Abadi untuk Akhirat
Telah dibaca 0 kali
Tips Memilih Set Top Box yang Tepat untuk Menikmati Siaran TV Digital
Telah dibaca 0 kali
Nonton Drama Korea Bisa Bantu Tingkatkan Kesehatan Mental, Begini Penjelasan Ahli
Telah dibaca 0 kali
Kritik Keras Warnai Pemasangan Pohon Natal Raksasa di Lapangan Santo Petrus
Telah dibaca 0 kali
Tips Membaca Cepat dan Pasti Paham, Lebih Efisien Waktunya
Telah dibaca 0 kali
Jokowi dan SBY Bakal Hadiri Kampanye Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng
Telah dibaca 0 kali
Cara Merasionalkan Penyebut Bentuk Akar, Pahami Langkah dan Contoh Ini
Telah dibaca 0 kali
Tips Setelah Makan Makanan Berminyak: Panduan Lengkap untuk Menjaga Kesehatan
Telah dibaca 0 kali
Tips Wawancara Kerja: Panduan Lengkap Menaklukkan Interview
Telah dibaca 7 kali
Melatih Anak Mencintai Buku Lewat Perpustakaan Inovatif HEI Schools Senayan
Telah dibaca 0 kali
Hasil China Masters 2024: Jonatan Christie Tembus Semifinal
Telah dibaca 0 kali
Dilirik Mantan Manajer, Cristiano Ronaldo Berpeluang Balik ke Eropa
Telah dibaca 0 kali
Tips dan Trik Unik untuk Memudahkan Kehidupan Sehari-hari
Telah dibaca 0 kali
Hujan Turun Hampir Tiap Hari, Ini 8 Jurus Jitu Biar Enggak Gampang Sakit di Musim Penghujan
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Seorang buruh ikut ambil bagian menggelar unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (22/7). Para buruh menolak UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) karena dianggap hanya menguntungkan para pengemplang pajak. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

(ki-ka) Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengikuti Sosialisasi Amnesti Pajak (Tax Amnesty) di Jakarta, Senin (1/8). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peserta memantau monitor bursa saham pasar modal di Bursa Efek Jakarta, Selasa (17/11). Hal ini sejalan dengan salah satu inisiatif pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni menambah jumlah investor pasar modal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kampanye Simpatik Amnesti Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar di Gedung Sudirman Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (4/9/2016). (Foto: Fiki Ariyanti/Liputan6.com)

Sosialisasi Tax Amnesty

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kanan) saat memimpin sidang sengketa Pilkada 2015, Selasa (12/1/2016). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Ketua MK Arief Hidayat. (Antara Foto)

Menkeu Sri Mulyani berjanji akan menyusun APBN yang jauh lebih realistis dan kredibel untuk tahun anggaran mendatang saat saat Raker dengan Banggar DPR, Jakarta,Kamis (25/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani (kiri) memberikan sambutan saat Sosialisasi Amnesti Pajak (Tax Amnesty), Jakarta, (1/8). Jokowi menyampaikan bahwa ada saluran khusus (hotline) bagi aduan dan keluhan pelayanan tax amnesty. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugeasteadi memberi keterangan usai mendatangi Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/4). Dirjen Pajak berkoordinasi menyusul kasus tewasnya dua petugas pajak saat sedang bertugas di Nias. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Peserta memantau monitor bursa saham pasar modal di Bursa Efek Jakarta, Selasa (17/11). Hal ini sejalan dengan salah satu inisiatif pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni menambah jumlah investor pasar modal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugeasteadi dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memberi keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/4). Dirjen Pajak berkoordinasi menyusul tewasnya dua petugas pajak saat sedang bertugas di Nias. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Persoalan perpajakan memang menjadi isu krusial, apalagi ada skandal perpajakan dalam dokumen yang disebut "Panama Papers".

Program ini diprediksi bisa mendatangkan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun di 2016.

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) bersiap memberi keterangan terkait kebijakan ekonomi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jumat (11/9). Darmin memerinci 134 peraturan dari berbagai kementerian yang telah disederhanakan.(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak gembira dengan pencapaian APBN 2015, termasuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015 saat Raker dengan Banggar DPR, Jakarta,Kamis (25/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak gembira dengan pencapaian APBN 2015, termasuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015 saat Raker dengan Banggar DPR, Jakarta,Kamis (25/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sejumlah artis mengikuti sosialisasi Tax Amnesty di Jakarta, Selasa (23/8). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggelar sosialisasi Tax Amnesty untuk kalangan artis dan manager artis Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Muhammad Haniv (kiri) bersama Anang Hermansyah (kanan) dan artis Yovie Widianto (kedua kanan) saat sosialisai Tex Amnesty dengan para artis dan Ikatan Manager Artis Indonesia (Imarindo) di Jakarta, Selasa (23/8). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

1
2
3
4
5
6