![Pemain Timnas Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Jay Idzes (kedua kiri) pada laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di My Dinh Stadium, Vietnam, Selasa (26/03/2024). (Dok.PSSI)](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/blank.png)
Informasi Umum
- PengertianDewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.
- Fraksi yang MenyetujuiFraksi Golkar, F-NasDem, F-PKB, F-PAN, F-Demokrat, F-PDIP, dan F-PPP.
- Fraksi yang MenolakFraksi PKS
- Aladan MenolakMenunggu pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kualifikasi Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Lihat SemuaHasil Jerman Vs Hungaria: Der Panzer Pesta Gol
Telah dibaca 0 kaliIni 6 Alasan Mengapa Olahraga Lari Kurang Cocok Bagi Penderita Obesitas
Telah dibaca 0 kaliPelamar CPNS 2024 Kementerian ESDM Boleh Pakai Meterai Tempel
Telah dibaca 0 kali6 Potret Kebersamaan Baim Wong dan Paula Verhoeven, Diisukan Akan Cerai
Telah dibaca 0 kaliBYD Kejar Toyota dan Volkswagen Jadi Merek Mobil Terlaris di Dunia
Telah dibaca 14 kaliHasil UEFA Nations League: Belanda Cukur Bosnia 5-2
Telah dibaca 0 kali3 Resep Asinan Kiamboy yang Viral di TikTok, Rasanya Asam Segar Bikin Nagih
Telah dibaca 14 kali
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (12/4/2022).
3 Hal Aturan Pokok Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Di dalam UU TPKS ini ada tiga hal aturan pokok penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pertama adalah pemberian dana bantuan kepada korban, dana tersebut digunakan untuk membiayai pemulihan kondisi psikis dan fisik korban dari dampak kekerasan seksual yang menimpanya. Kedua, aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Dimana para pelaku pengambilan gambar dan tangkapan layar tanpa hak serta penyebarluasannya akan diancam pidana penjara dan denda. Ketiga, perlindungan dan penanganan khusus bagi difabel yang menjadi korban kekerasan seksual.
9 Jenis Kekerasan Seksual
Adapun berdasarkan UU TPKS Pasal 4 ayat 1 menyebutkan sembilan jenis kekerasan seksual, meliputi:
Pelecehan seksual fisik;
Pelecehan seksual non-fisik;
Pelecehan seksual berbasis elektronik;
Penyiksaan seksual;
Pemaksaan kontrasepsi;
Pemaksaan sterilisasi;
Eksploitasi seksual;
Pemaksaan perkawinan; dan
Perbudakan seksual.
Kekerasan Seksual Lainnya
Kemudian pada Pasal 4 ayat 2 mengatur mengenai kekerasan seksual lainnya, meliputi:
Perkosaan
Perbuatan cabul
Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
Pemaksaan pelacuran;
Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual;
Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alasan Dibagi Menjadi 2 Kelompok
Adapun alasan mengapa jenis kekerasan seksual dibagi menjadi 2 kelompok karena menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya bahwa pembagian tersebut dilakukan karena pengaturan sanksi pidana tidak sepenuhnya diatur dalam RUU TPKS, contohnya pemerkosaan yang sudah diatur dalam revisi KUHP dan UU Kesehatan, hal ini bertujuan untuk mencegah overlapping.
Â